Komisi Pemberantasan Korupsi mengadakan rapat Kick-off Meeting Aksi Penguatan Tata Laksana di Kawasan Pelabuhan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 pukul 09.00 WIB s.d 11.00 diikuti oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Para Pejabat Struktural dan Staf Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan melalui Aplikasi Zoom Meeting.
Latar belakang dilaksanakan rapat ini yaitu menindaklanjuti Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun 2021-2022 yang sudah ditandatangani dalam SKB 5 Menteri, yaitu KPK, Mendagri, Menpan-RB, Bappenas dan Kantor Staf Presiden yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
Output dari Aksi Stranas PK atau disebut juga aksi reformasi pelabuhan adalah efektifitas dan efisiensi pelayanan pengangkutan, ekspor, impor dan domestik melalui integrasi sistem pelayanan di pelabuhan dengan transparansi dan standarisasi prosedur layanan.
Indikator aksi reformasi pelabuhan yaitu ditetapkannya pemetaan proses bisnis untuk semua layanan di pelabuhan dan penurunan waktu dan biaya logistik di Pelabuhan Belawan (Medan), Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Pelabuhan Tanjung Mas (Semarang), Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya) dan Pelabuhan Soekarno Hatta (Makassar) yang akan dilaksanakan oleh 8 Kementerian yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, KemenKumHAM dan Kementerian Perdagangan.
Aksi reformasi pelabuhan ini merupakan salah satu aksi yang menjadi concern Presiden, sehingga diharapkan masing-masing Kementerian dapat bersama-sama saling bekerjasama dan berkolaborasi sehingga bisa melaporkan hasil-hasil capaian yang positif kepada Presiden.