KSOP BANTEN SOSIALISASIKAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN MINYAK DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TUKS DALAM PENGEL Minggu, 23 Oktober 2016 | Post by: Admin Portal
KSOP BANTEN SOSIALISASIKAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN MINYAK DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TUKS DALAM PENGEL

Banten- Penanganan Marine Pollution merupakan hal yang sangat penting di Indonesia, apalagi dengan adanya peraturan tentang penanganan air ballast oleh International Maritime Organization (IMO) yang berlaku secara internasional.

"Banten adalah pelabuhan terbesar di Indonesia yang dapat dijadikan barometer perkembangan kemaritiman Indonesia, sehingga faktor keselamatan dan pencemaran lingkungan terutama oleh minyak menjadi salah satu perhatian yang diutamakan," demikian disampaikan KSOP Kelas I Banten, Ir. Abdul Azis MM, usai acara “Sosialisasi Penanggulangan Pencemaran Minyak dan Peningkatan Kompetensi TUKS dalam Pengelolaan Pelabuhan” hari Selasa 18 Oktober 2016 di Aula KSOP Banten.

Sebagai penanggungjawab terhadap perkembangan, pengelolaan dan pengendalian pelayanan jasa kepelabuhanan di Banten, KSOP Kelas I Banten menginisiasi dan memprakarsai kegiatan ini dengan menggandeng beberapa lembaga yang bergerak dibidang terkait dan juga pemerhati dibidang kemaritiman seperti: Pelopor maritim (PORMAR) Indonesia, Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) dan Indonesia Maritime Learning Centre (IMLC), ujar Azis.

Langkah kecil ini merupakan awal dari langkah besar Indonesia untuk mewujudkan diri sebagai poros maritim dunia dengan program toll laut sebagai ujung tombak dalam memeratakan pertumbuhan ekonomi di seluruh kawasan Indonesia. "Jadi kami ini merupakan bagian dari program toll laut yang harus didukung sehingga diharapkan dapat berhasil mensejahterakan rakyat secara merata," lanjut KSOP Kelas I Banten.

Kontribusi masing-masing lembaga saling sinergi untuk suksesnya program tol laut tersebut. PORMAR Indonesia menyiapkan cetak biru (blue print) konsep dan aplikasi program poros maritim dunia dan Tol Laut dalam Kerangka Kerja Maritim Indonesia (KKMI) dan Kerangka Kerja Maritim Daerah (KKMD), ABUPI sebagai wadah bagi perusahaan dan pengusaha yang bergerak dibidang jasa kepelabuhanan untuk menyalurkan gagasan, ide dan saran kepada pemerintah sehingga konerja pelayanan jasa kepelabuhanan di Indonesia memenuhi standar Internasional. Anggota ABUPI berasal dari Badan USaha Pelabuhan (BUP), Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). Indonesia Maritime Learning Center (IMLC) sebagai lembaga institusi yang bergerak dibidang pengembangan Sumber Daya Manusia khusus dibidang kemaritiman.

Kegiatan ini dilakukan mengingat banyaknya stakeholder kemaritiman di provinsi ini yang antara lain adanya 49 TUKS, beberapa pelabuhan umum, ASDP (Pelabuhan Ferry), Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM), INSA cabang Banten, BKI, dan lain-lain. Secara geografis, provinsi Banten berimpit dengan Selat Sunda yang merupakan salah satu Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI1) serta adanya pelabuhan curah kering terbesar dan terdalam di Indonesia (PT. Krakatau Bandar Samudera).

Adapun manfaat lain dari kegiatan ini adalah untuk menjadikan Banten sebagai Provinsi Maritim pertama di Indonesia dimana predikat Kabupaten/Kota Maritim di lingkungan Banten telah diperoleh lebih dahulu.
  • berita