KEMENHUB DORONG OPTIMALISASI ANGKUTAN LAUT PERINTIS MELALUI JALUR TOL LAUT SELATAN JAWA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara dan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 tahun 2018 Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik angkutan laut penumpang (perintis), barang dan angkutan perairan dari tahun ke tahun untuk menjaga konektivitas angkutan laut, ketersediaan kapal, ketersediaan barang kebutuhan masyarakat.

"Pada tahun anggaran 2019, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyediakan anggaran sebesar Rp. 1.077.717. 074.000, - (Satu Triliun Tujuh Puluh Tujuh Miliar tujuh ratus tujuh belas Juta tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk 113 trayek dengan 46 trayek penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. PELNI (Persero) dan 67 Trayek untuk dilelangkan kepada operator perusahaan pelayaran swasta Indonesia," ujar Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut yang diwakili oleh Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri, Capt. Budi Mantoro usai membuka rapat pembahasan potensi dan realisasi muatan kapal perintis melalui Jalur Tol Laut Selatan Jawa di Cilacap kemarin (15/2).

Dengan potensi yang dimiliki saat ini yaitu 113 trayek dengan 41 pelabuhan pangkal pada 23 Propinsi, +/-  500 pelabuhan singgah , disediakan kapal perintis milik negara dengan ukuran 200 GT s/d 2000 GT dengan kapasitas angkut 30.000 penumpang, 17,7 % melayani Kawasan barat Indonsesia, 82,3 % Kawasan timur Indonesia sangat potensial.

Hal tersebut sejalan dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pelayanan publik angkutan laut perintis adalah menghubungkan daerah yang masih Tertinggal Dan/Atau wilayah Terpencil, Terluar, Perbatasan yang belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju.

Selain tujuan dan sasaran tersebut, yang penting dan menjadi target dari angkutan laut perintis adalah menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai, nenghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan laut, angkutan sungai dan danau, atau angkutan penyeberangan.

"Adapun pelabuhan pangkal Cilacap R. 106 Cilacap, Banyuwangi , Celukan Bawang , Banyu Wangi, lombok Cilacap telah disiapkan untuk masyakarat Cilacap dan sekitarnya," kata Capt. Budi.

Dengan adanya kapal perintis milik negara di pangkalan menjadi sarana dan prasarana bagi masyarakat wilayah pantai selatan Jawa untuk memanfaatkannya guna mengirim kebutuhan masyarakat, kebutuhan pokok penting, hasil produksi Usaha Kecil Menengah (UKM), hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil perindustrian, hasil pertambangan.

"Dengan menggunakan kapal 3300 GT yang tersedia pada pangkalan Cilacap, harapan kami dapat memberikan pelayanan kepada stakeholder di wilayah pantai selatan Jawa, dengan kapal dapat memuat muatan yang lebih banyak dibanding dengan menggunakan moda transportasi lainnya," ujar Capt. Budi.

Sebagai informasi, penyelenggaraan pelayanan publik angkutan laut perintis merupakan bagian dari kegiatan Tol Laut. Tol Laut adalah Konektivitas laut yang efektif berupa adanya kapal yang melayari secara rutin dan terjadwal dari Barat sampai ke Timur Indonesia untuk menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (3TP) serta menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

Dengan latar belakang adanya disparitas wilayah yang ditunjukan dengan adanya ketimpangan prosentase nilai PDRB secara nasional khususnya pada Kawasan Barat Indonesia (Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali) dengan Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua) serta untuk mewujudkan pemerataan, diperlukan pembangunan dengan konsep ship promote the trade, dimana pembangunan konektivitas di wilayah Timur Indonesia diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi dan perdagangannya. 

"Pengembangan pelayanan transportasi laut sebagai tulang punggung distribusi logistik yang menghubungkan wilayah Barat dan Timur Indonesia diharapkan mampu menurunkan biaya logistik sehingga mempercepat pertumbuhan aktivitas ekonomi di wilayah Timur," lanjut Capt. Budi.

Sementara itu, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Cilacap, Wigyo berkesempatan menjadi narasumber yang membahas mengenai kesiapan Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap dalam melayani kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik.

"Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap siap melayani kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik yang bekerjasama dengan stakeholder sehingga masyarakat mudah memanfaatkan kegiatan pelayanan publik angkutan laut perintis," ujar Wigyo.

Wigyo juga memaparkan bahwa pelabuhan  Tanjung Intan Cilacap juga terus berbenah diri untuk menjadi pelabuhan yang aman (safe port) dan menuju pelabuhan Go Green.

Dengan demikian, pembahasan Potensi Dan Realisasi Muatan Kapal Perintis Melalui Jalur Tol Laut Selatan Jawa dapat memberikan gambaran yang nyata kepada masyarakat bahwa pemerintah telah hadir dalam menciptakan konektivitas tranportasi laut.