INDONESIA JADI TUAN RUMAH TASK FORCE MEETING KE-2 BAHAS RUTE RORO DUMAI-MALAKA

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Task Force Meeting pertama yang pada bulan Maret 2018 lalu dihelat di Putrajaya, Malaysia. Demikian disampaikan oleh Een Nuraini Saidah, Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri yang bertindak sebagai Chairman mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pada Task Force Meeting pertama, Een menyampaikan, bahwa kedua negara (Indonesia dan Malaysia) sudah sepakat menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) atau bentuk perjanjian lainnya untuk meresmikan pengimplementasian rute Dumai-Malaka. Selain itu, PT. Pelindo I juga telah membuat kesepakatan dengan Tanjung Bruas Port sebagai operator pelabuhan Dumai – Malaka.

“MoU atau persetujuan ini nantinya akan mengatur hal-hal meliputi semua persyaratan atau pengaturan teknis yang dibutuhkan oleh kedua Negara untuk meresmikan rute Dumai-Malaka tersebut,” jelas Een.

Pada Pertemuan Task Force pertama, lanjut Een, kedua Negara menyepakati agar kedua belah pihak (Indonesia dan Malaysia) dapat mempersiapkan semua informasi dan dokumentasi mengenai Standard Operational Procedure (SOP), persyaratan serta peraturan terkait dengan pengimplementasian rute RoRo tersebut.

“Untuk itulah, pada pertemuan ini kami mengundang institusi dan stakeholder terkait, baik dari Indonesia dan Malaysia untuk membahas mengenai kesiapan kedua Negara dalam mengimplementasikan rute RoRo Dumai-Malaka yang direncanakan untuk beroperasi pada semester pertama tahun 2019,” ujar Een.

Pada pertemuan kedua ini, lanjut Een akan dibahas beberapa isu strategis terkait sektor transportasi seperti komoditas dan kesiapan infrastruktur.

“Pembahasan aspek kesiapan transportasi lebih difokuskan tentang kesiapan PT Pelindo I, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, serta ketersediaan kapal. Sedangkan aspek komoditas yang dibahas meliputi barang-barang yang dapat diangkut dari Dumai dan juga terkait regulasi atau tata niaga perdagangan internasional," tambah Een.

Lebih lanjut, Een juga mengingatkan kembali mandat yang disepakati oleh para pemimpin dalam Master Plan on ASEAN Connectivity, bahwa selain Rute Dumai-Malaka masih ada Rute Belawan-Penang-Phuket dan Rute Bitung-Davao/General Santos.

Menurut Een, sejak Rute Bitung-Davao/General Santos dilaunching oleh kedua Presiden, Indonesia dan Phillipina, pada 30 April 2017 yang lalu, hanya ada 2 (dua) pelayaran yang melayani rute ini. Masalah yang teridentifikasi adalah kurangnya komoditas, tidak ada operator yang tertarik untuk melayani rute ini, serta tingginya biaya operasional.

“Saya harap, kita (Indonesia dan Malaysia) dapat mengambil pelajaran dari kasus Rute Bitung-Davao/General Santos sehingga nantinya rute Dumai-Malaka ini dapat diimplementasikan dengan baik tanpa masalah serius,” tutup Een.

Sebagai informasi, pada Pertemuan Bilateral 2nd Task Force Meeting on Dumai-Malaka RoRo Shipping Service ini Delegasi Indonesia diketuai oleh Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan dengan anggota yang berasal dari berbagai institusi, antara lain Atase Perhubungan Kuala Lumpur, Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Kementerian Perhubungan, Badan Karantina Pertanian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Bea Cukai Pekanbaru, Dinas Perhubungan Pekanbaru, PT. Pelindo I (Persero), DPP INSA, dan DPP GAPASDAP.

Sedangkan Delegasi Malaysia diketuai oleh Deputy Undersecretary Maritime Division, Ministry of Transport Malaysia, Mr. Siva Sangar dengan anggota dari berbagai institusi Malaysia antara lain, Melaka Port Authority, Custom Department HQ Malaysia, Tanjung Bruas Port, Immigration Department Melaka, Marine Department Melaka, Road Transport Department of Melaka, Economic Planning Unit Melaka, dan Kumpulan Melaka.