2688
view(s)
LONDON - Pemerintah Indonesia menghadiri sidangInternational Maritime Organization (IMO) Technical Cooperation Committee (IMO TC) ke-67 yang diselenggarakan di markas besar IMO di London pada tanggal 17 s.d 19 Juli 2017.
Dalam sidang tersebut, delegasi Pemerintah Indonesia diwakil oleh Asisten Deputi Pendidikan dan Pelatihan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Maritim (Kemenko Maritim) TB Haeru, Atase Perhubungan KBRI London Simson Sinaga, Kepala Sub Direktorat Keselamatan Kapal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan Capt. Bharto, Kepala Bagian Ketatausahaan dan Pelaporan Deputi IV Kemenko Maritim Reimond dan Kepala Sub Bagian Kerjasasama Luar Negeri dan Perjanjian Internasional Sesditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Barkah Bayu Miharja.
Dalam sidang yang membahas program-program kerjasama teknis IMO dan negara anggotanya tersebut, dibuka oleh Sekretaris Jenderal IMO, Mr. Kitack Lim. Dalam sambutannya, Mr. Kitack Lim menyampaikan bahwa Program Kerjasama Teknis Maritim IMO ditujukan untuk meningkatkan kapasitas SDM maritim dunia, dan mulai tahun 2017 ini perlu untuk diselaraskan dengan IMO Strategic Direction 2016-2023 serta wajib untuk mengikuti program PBB Sustainable Development Goals (SDGs).
Pada kesempatan tersebut Mr. Kitack Lim juga menyampaikan kepada dunia pentingnya pelayaran sebagai salah satu sarana untuk mendukung peningkatan perdagangan dan perekonomian dunia dengan tujuan utama yaitu pembangunan maritim dunia yang berkelanjutan (sustainable development). Di samping itu, Mr. Kitack Lim juga mengemukakan mengenai rencana peringatan Hari Maritim Dunia atau World Maritime Day Tahun 2017.
“Peringatan Hari Maritim Dunia atau World Maritime Day tahun 2017 ini akan digelar di Hongaria pada tanggal 24 September 2017 dengan tema yang diangkat yaitu “Menghubungkan / konektivitas antara kapal, pelabuhan dan manusia,” lanjut Kitack Lim.
Pada pelaksanaan hari ke-2 Sidang TC ke-67 telah ditetapkan program-program kerjasama teknis IMO dalam periode dua tahunan (2018-2019) berupa program-program peningkatan kapasitas SDM maritim meliputi pelatihan, workshop/lokakarya maupun pendidikan tinggi di tingkat pascasarjana hingga doktoral.
Atase Perhubungan KBRI London Simson Sinaga menyatakan bahwa Indonesia mendukung dilaksanakannya program-program kerjasama tersebut yang sangat perlu untuk diikuti oleh SDM maritim di Indonesia.
“Ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam program-program kerjasama teknis tersebut sekaligus menunjukkan eksistensi Indonesia sebagai negara anggota IMO. Terlebih lagi dengan adanya Pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2018-2019 yang pemilihannya akan dilaksanakan di bulan November 2017 ini di London.” jelas Simson.
Dalam sidang tersebut, Delegasi Indonesia juga menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan teknis dari IMO dalam upaya peningkatan kapasitas dan implementasi dari Instrumen-instrumen hukum IMO yang dilaksanakan di tahun 2016 s.d 2017, terutama Indonesia menyampaikan apresiasi kepada IMO-Norad atas bantuan Project untuk ratifikasi Konvensi Air Ballast dan pembentukan PSSA di wilayah Indonesia.
Lebih jauh lagi Delegasi Indonesia juga di London berkomunikasi dengan IMO mengenai rencana pelaksanaan tiga program KTM yang akan akan dilaksanakan di Indonesia hingga akhir tahun 2017 ini.
Pada kesempatan tersebut juga telah diputuskan dan disepakati oleh negara-negara anggota IMO mengenai prinsip-prinsip panduan dari program Integrated Technical Cooperation Program (ITCP) IMO serta pengaturan mengenai mekanisme dan pendanaan program kerjasama teknis maritim yang berkelanjutan yang akan dijadikan suatu resolusi IMO yang akan ditetapkan di Sidang Majelis IMO di akhir tahun ini.
Selanjutnya Indonesia menyampaikan beberapa proposal kegiatan tentang bantuan program kerjasama teknis IMO dari sisi penilaian terhadap implementasi Instrumen Hukum IMO dibawah IMO Instruments Implementation Code (III Code), bantuan teknis untuk proses legislasi instrument hukum IMOserta implementasinya seperti International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation (Konvensi OPRC), Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (Konvensi FAL), Convention for the Prevention of Pollution from Ships (Konvensi MARPOL), dan sebagainya.
Menurut Capt Bharto, hal-hal tersebut menjadi sangat penting dikarenakan Indonesia perlu mempersiapkan dari jauh-jauh hari untuk diaudit IMO terkait penerapan konvensi / instrumen hukum di bawah skema IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) yaitu kewajiban negara anggota IMO untuk mengikuti audit mandatori IMO.
Pada kesempatan terpisah di Jakarta, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono menyampaikan pentingnya Indonesia untuk mengikuti dan melaksanakan program-program kerjasama teknis IMO tersebut.
“Hal tersebut sekaligus menunjukkan keaktifan dan peran Indonesia yang besar dan strategis di IMO,” ujar Dirjen Tonny.
Disamping itu, Tonny menambahkan, Indonesia perlu untuk mempersiapkan diri dengan matang menghadapi audit IMSAS IMO yang akan dilaksanakan mendatang.
“Indonesia harus siap menghadapi audit tersebut karena penerapan Instrumen Hukum IMO di Indonesia adalah sangat penting dan harus dilaksanakan dengan efektif,” tutup Dirjen Hubla.
