DASAR HUKUM :

• UU Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
• UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
• UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
• PP Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan;
• PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
• PP No.22 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
• PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan;
• PP Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan;
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada DIrektorat Jenderal Perhubungan Laut;
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 152 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal.
• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 20 Tahun 2017 Tentang Terminal dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.

  ---

JENIS PELAYANAN DAN PRODUK PELAYANAN:

a. Pelayanan Kapal dengan Produk Pelayanan :

• Jasa Labuh Kapal;
• Jasa Tambat.

b. Pelayanan Barang dengan Produk Pelayanan :

• Jasa Dermaga;
• Jasa Kegiatan alih Muat Antar kapal

c. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dengan Produk Pelayanan :

• Penggunaan Perairan;
• Pas Kendaraan.

d. Pelayanan Jasa Perkapalan dan Kepelautan dengan Produk pelayanan :

• Surat Persetujuan Berlayar;
• Endorsement;
• Penerbitan Ijin Olah Gerak;
• Ijin Sandar Antar Kapal;
• Ijin Pengelasan;
• Penerbitan Surat Perjanjian Kerja Laut;
• Sertifikat Pengawakan;
• Sertifikat Keselamatan;
• Sertifikat Kebangsaan Kapal (Pas Kecil);
• Pengawasan Barang Berbahaya;
• Pelayanan Ketertiban & Keamanan Barang Keluar Masuk.

  ---