JAKARTA(20/6) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, menggelar acara Evaluasi Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), E-Performance, dan E-SAKIP untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Acara yang berlangsung selama tiga hari, dari 20 hingga 22 Juni 2024, ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Hubla Andung Supadi menyampaikan bahwa acara ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
"Acara ini bertujuan untuk memonitor capaian kinerja setiap triwulan dan memperbarui data pada aplikasi E-Performance dan E-SAKIP, sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dapat menjadi instansi pemerintah yang akuntabel, transparan, efisien, dan efektif," ujarnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Dokumen SAKIP merupakan upaya untuk memonitor capaian kinerja setiap triwulan serta update data pada aplikasi E-Performance dan E-SAKIP.
Andung melanjutkan bahwa optimalisasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah harus dilaksanakan menyeluruh dan berjenjang dari pimpinan unit kerja hingga pelaksana.
"Tujuan dari unit kerja tersebut diharapkan dapat tercapai dengan lancar melalui koordinasi yang lebih baik lagi. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan dapat tercapai tujuan unit kerja dengan lancer, " ujarnya.
*Apresiasi Unit Kerja Terbaik*
Selain menjadi ajang komunikasi, serta sarana koordinasi yang lebih baik antara unit-unit kerja dalam acara ini juga diberikan penghargaan kepada Unit Kerja Terbaik dalam Pelaksanaan Penilaian Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, yaitu Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Balikpapan, dan Distrik Navigasi Samarinda.
“Semoga prestasi ini dapat menjadi contoh bagi unit kerja lain dan menjadi pemacu untuk meningkatkan pelaksanaan penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di unit kerja masing-masing,” kata Andung.
Acara ini diharapkan dapat memberikan panduan dan petunjuk yang berguna bagi seluruh peserta untuk mengimplementasikan hasil kegiatan di lingkungan unit kerja masing-masing. “Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pendampingan acara ini,” tutupnya.
Sebagai informasi, turut hadir dalam acara ini yaitu Deputi Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan, Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, serta perwakilan dari berbagai unit di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.(SKY/MM/HB