PAPUA (27/4) - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut membuka pintu konektivitas multimoda di Kabupaten Nduga, Papua. Yaitu dengan menghadirkan Tol Laut dalam rangka menciptakan perdamaian dan peradaban baru di wilayah 3TP (Terpencil, Terluar, Tertinggal dan Pedalaman) tersebut.
Transportasi, bagi Kabupaten Nduga tidak hanya sebagai peradaban baru saja, tetapi juga untuk konektivitas di daerah itu. Dengan hadirnya Tol Laut di Nduga juga diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan bahan pokok dan logistik dengan harga yang murah.
Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan, Cris Kuntadi menyebutkan telah dilaksanakan rapat percepatan pembangunan Kabupaten Nduga yang dihadiri langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Direktur Jenderal Perhubungan Laut R Agus H Purnomo, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto, Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Keamanan Kemaritiman Buyung Lalana, Bupati Nduga Wentius Nimiangge, Tenaga Ahli Madya Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Laus Rumayom dan Kepala KSOP Kelas II Jayapura Taher Laitupa.
"Karena pembangunan daerah khususnya di Nduga ini perlu koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata Cris.
Cris mengungkapkan, dalam rapat tersebut Kemenhub telah menyatakan kesiapannya untuk mendukung segala bentuk pembangunan konektivitas di Nduga, khususnya Tol Laut dengan sinergi multimodanya.
"Kemenhub siap melakukan percepatan pembangunan Kabupaten Nduga melalui sektor transportasi baik laut, darat maupun udara,"ujarnya.
Cris menutup rapat teknis dengan mengupayakan konektivitas multimoda untuk kesejahteraan Papua, khususnya masyarakat Kabupaten Nduga dengan meminta agar ada muatan balik dari Nduga ke daerah lain dengan memanfaatkan multimoda yang disiapkan oleh Kementerian Perhubungan.
Setelah itu, rapat koordinasi teknis program dilakukan setelah arahan Menteri Perhubungan sebagai lanjutan dari diskusi, dengan mengggelar pertemuan bersama Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi Wihana Kirana Jaya dan Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Keamanan Kemaritiman Buyung Lalana.
Dalam rapat tersebut, Tim dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla dan KSOP Kelas II Jayapura menyampaikan presentasi selain dengan layanan Tol Laut pada Trayek T-26, dapat juga dengan skenario Angkutan Multimoda yang telah berjalan seperti di Kabupaten Pegunungan Bintang, yang rencananya juga akan diimplementasikan di Kabupaten Nduga dengan rute Surabaya-Mimika. Di mana bahan-bahan pokok dan logistik dibawa menggunakan kapal dengan Tol Laut dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ke Pelabuhan Pomako Mimika, kemudian dari Pelabuhan Pomako Mimika dilanjutkan dengan menggunakan subsidi darat ke Bandara Moses Kilangin setelah itu dilanjutkan dengan menggunakan angkutan udara perintis kargo diterbangkan ke Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga.
Kemudian percepatan program tadi langsung ditindaklanjuti dengan rapat teknis operasional lintasan trayek dan penerapannya dalam penajaman arah penyelenggaraannya dengan mengkombinasikan Tol Laut, Subsidi Darat, Tol Udara lintas matra yaitu kolaborasi Direktorat Jenderal Perhubungan darat, laut dan udara yaitu dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Angkutan Udara dan Direktorat Angkutan Jalan, turut hadir Tokoh Adat Nduga, Ketua LMA Nduga Jhon Beon.
Langkah-langkah ini mendapat apresiasi dari Bupati Nduga, Wentius Nimiangge karena warga Nduga akhirnya memiliki harapan baru terkait pembangunan di tempat mereka.
“Terima kasih sudah datang ke Nduga. Untuk pertama kalinya dari Kantor Staf Presiden dan Kementerian Perhubungan, yakni KSOP Kelas II Jayapura datang ke Kabupaten Nduga untuk mensosialiasikan Tol Laut dan multimoda ke masyarakat Nduga. Sampai saat ini, Nduga memang belum aman, tapi kami ini bagian dari NKRI dan butuh kehadiran negara untuk percepatan pembangunan Kabupaten Nduga agar tidak terisolir. Salah satunya adalah melalu sektor transportasi, baik laut maupun udara agar kami tidak terisolir dan damai,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi, Wihana Kirana Jaya mengatakan, bahwa ia setuju dengan program angkutan Tol Laut dan sinergi multimoda tersebut karena sangat dibutuhkan oleh Kabupaten Nduga.
“Saya setuju. Tolong segera dicek anggaran di masing-masing direktorat teknis, baik darat, laut maupun udara. Untuk transportasi laut, trayek berapa yang akan masuk di Nduga. Tolong segera dipetakan kebutuhannya, karena merajut konektivitas Indonesia, khususnya di Papua ini dengan peradaban dan humanisme. Jadi, saya minta multimoda di Nduga tahun ini dapat ditindaklanjuti untuk mapping-nya dalam rangka percepatan rencana aksi Kabupaten Nduga,” ujarnya.
Tenaga Ahli Madya Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Laus DC Rumayom mengungkapkan berdasarkan hasil dialog dengan masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat telah memastikan Nduga mengakhiri konfliknya dan pemerintah bisa fokus terhadap pembangunan.
“Untuk membangun jangka pendek, menengah dan panjang, kita membutuhkan infrastruktur dan akses yang menentukan kemajuan ekonomi di daerah tersebut, yaitu pengembangan pelabuhan sungai dan bandara,” ujarnya.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Nduga sedang membangun sebuah bandara di Distrik Batas Batu, yaitu Bandara Yawe yang saat ini statusnya masih lapter. Rencananya, landasan pacu Bandara Yawe akan dibangun sepanjang 1.800 meter agar dapat didarati pesawat jenis ATR-72. Sedangkan bandara yang ada saat ini hanya dapat didarati pesawat sejenis Grand Caravan.