JAKARTA (30/3) – Sebagai bentuk komitmen selaku anggota dari Organisasi Maritim Internasional (IMO), Indonesia melalui Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya untuk menunjukkan peran aktifnya dalam persiapan menghadapi IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) Tahun 2023 mendatang, setelah sebelumnya juga mengikuti Audit secara voluntary (VIMSAS) pada tahun 2017 yang lalu.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan IMSAS Pre-Audit Training, yang diselenggarakan secara daring selama 4 (empat) hari mulai Senin (29/3) sampai dengan Kamis (1/4) di Jakarta.
“Berdasarkan pengalaman mengikuti Audit VIMSAS yang pernah diikuti, kita mengetahui bahwa perlu dilakukan persiapan menyeluruh terkait materi-materi yang akan diaudit dan sejauh mana audit akan dilaksanakan, mengingat banyaknya instrument IMO, berikut dengan prosedurnya,” demikian disampaikan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Hermanta, pada saat membuka acara tersebut.
Mandatory IMO Instruments yang tercantum dalam audit, antara lain adalah SOLAS 1974, MARPOL, Load Line, STCW 1978, COLREG 1972, Tonnage 1969 dan Resolusi a.1141(31) tahun 2019 yang menunjukkan Non-Exhaustive List mengenai kewajiban negara anggota berkaitan dengan IMO instrumen yang relevan dengan IMO Instrument Implementation Code.
Hermanta menyampaikan, bahwa persiapan yang perlu dilakukan untuk menghadapi IMSAS 2023 mendatang bersifat kompleks, mengingat Indonesia bertindak sebagai pihak dari instrument-instrumen mandatory IMO tersebut, yang juga melibatkan banyak instansi. Oleh karena itulah, mengingat kompleksitas dan waktu yang tersedia, maka pelatihan yang dilakukan kali ini bersifat pre-audit, untuk memberikan pengenalan dan pemahaman mengenai prosedur audit, materi yang diaudit dan regulasi terkait audit.
“Saya berharap pelatihan ini dapat mengingkatkan kemampuan kita dalam menilai kesiapan diri dan mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidaksesuaian, yang mungkin belum terlihat pada audit VIMSAS yang telah kita laksanakan sebelumnya,” ujar Hermanta.
Hermanta berharap, dengan mengikuti pelatihan, seluruh peserta mampu, memahami, dan mengerti bagaimana pekerjaan masing-masing dilaksanakan. Apakah sesuai dengan apa yang digariskan dalam ketentuan-ketentuan IMO, sebagai persiapan untuk menghadapi Audit IMSAS mendatang.
“Perlu dipahami, Pre-Audit Training ini bukanlah pelatihan untuk menjadi auditor, namun penting untuk dilakukan dengan maksud agar pihak yang akan diaudit dapat melakukan persiapan, sehingga pada pelaksanaannya nanti tidak akan mendapatkan kesulitan yang berarti,” katanya.
Hermanta mengungkapkan, pada pelatihan ini, pihaknya mengundang trainer dari Australia, yang salah satunya merupakan Auditor yang melaksankan Audit di Indonesia pada VIMSAS yang lalu, yaitu Bapak Abdul Hannan yang merupakan Internasional Expert dari AMSAT Internasional.
“Dengan pengalamannya selaku Auditor VIMSAS Indonesia, tentunya beliau sudah mengetahui kondisi sistem di Indonesia. Sehingga pada pelatihan ini diharapkan beliau dapat memberikan masukan tentang sistem yang kita jalani saat ini untuk mencegah kemungkinan hal-hal yang masih tertinggal,” tukas Hermanta.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sendiri menjalin kolaborasi dengan Australia Marine Safety Authority (AMSA) melalui program Ship Safety Inspection Center of Excellence (SSI-COE). SSI-COE didirikan pada tahun 2019 untuk meningkatkan standar profesionalisme petugas dalam pemeriksa keselamatan inspeksi kapal di Indonesia, baik pemeriksa keselamatan kapal dalam negeri (Marine Inspector) maupun pejabat keselamatan kapal asing (Port State Control).
Sebagai informasi, pelatihan yang digelar selama 4 (empat) hari ini menghadirkan trainer yang terdiri dari CEO AMSAT Internasional, Jim Travers, AMSAT International Country Representative, Dr. Linda Christanty, AMSAT International Expert, Dr. Sugiarta Wirasantosa dan Abdul Hannan, serta SSI-COE PSC Chief Advisor, David Penny. Sedangkan peserta training terdiri dari perwakilan dari Direktorat Kenavigasian, Direkrorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP), Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, Badang SAR Nasional, dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).