JAKARTA (6/3) - Saat ini Indonesia sedang bersiap menghadapi era Revolusi Industri ke-4 atau Revolusi Industri 4.0 yang bertujuan meningkatkan daya saing dan produktivitas industri nasional. Kehadiran revolusi industri 4.0 ditandai dengan otomatisasi dan digitalisasi. Hal ini akan membuat dampak yang berarti bagi masa depan industri di Indonesia.
Demikian disampaikan Menteri Perhubungan yang diwakili Staf Khusus Menhub Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi Prof. Wihana Kirana Jaya saat membuka Dialog Strategis “Revolusi 4.0 Industri Pelabuhan & Pelayaran” yang diselenggarakan oleh Ocean Week di Hotel Borobudur Jakarta, hari ini (6/3).
"Hampir semua industri mengharapkan adanya otomatisasi guna mendorong bisnisnya, termasuk industri di pelabuhan. Maka dari itu revolusi industri 4.0 di sektor pelabuhan merupakan hal baik untuk menuju smart port dan smart supply chian," ujar Prof. Wihana.
Prof. Wihana mengungkapkan, pada tahun 2023, Pasar Logistik akan menjadi salah satu industri terbesar di dunia, namun pelabuhan di Indonesia masih memiliki daya saing yang rendah dibandingkan negara lain. Penyebabnya adalah biaya logistik yang masih mahal dan dwelling time yang masih tinggi.
"Menurut data World Bank, 2018 biaya logistik Indonesia kurang lebih 25 % dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan masih berada di bawah Vietnam dan Malaysia yang mana biaya logistiknya hanya sekitar 13-15 % dari PDB," terang Prof. Wihana.
Oleh karenanya, menurut Prof. Wihana, kita harus menjadi pemain utama dalam industri pelabuhan dan pelayaran ini karena Indonesia adalah negara maritim di mana 40 % perdagangan logistik dunia melewati perairan Indonesia.
"Hal ini menunjukkan bahwa kita telah unggul, maka dari itu kita harus dapat memanfaatkan potensi maritim tersebut dengan cara menguasai teknologi dan digitalisasi," imbuhnya.
Kementerian Perhubungan sendiri telah memulai upaya-upaya digitalisasi, seperti melakukan Transhub Challenge untuk mendorong start-up digitalisasi di bidang transportasi hingga mengembangkan sistem inaportnet versi 2.0.
"Pemerintah berharap perkembangan revolusi 4.0 di industri pelayaran semakin cepat sehingga mampu mewujudkan sistem logistik Indonesia yang lebih efisien dan berdaya saing," kata Prof. Wihana.
Senada dengan Prof. Wihana, Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Perhubungan Baitul Ihwan menekankan pentingnya penerapan teknologi informasi di sektor transportasi laut.
"Penerapan teknologi informasi menjadi salah satu grand strategy dan kebijakan umum di sektor transportasi laut yang mendasari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah termasuk dalam bidang kepelabuhanan," tutur Baitul.
Dalam konsep pelabuhan modern, sebuah pelabuhan tidak hanya menjadi transportation center, tetapi juga menjadi sebuah logistic & service center di mana banyak transaksi ekonomi dan administrasi yang dilakukan. Disinilah teknologi informasi berperan untuk membuat proses transaksi ekonomi dan administrasi bisa dilakukan lebih cepat, murah, dan transparan.
"Penerapan digitalisasi di pelabuhan nasional yang kami laksanakan saat ini adalah untuk mewujudkan 4th generation port, di mana seluruh proses di pelabuhan bisa saling terintegrasi, diakses, dan diawasi dalam satu sistem yang terpadu melalui sistem inaportnet," jelas Baitul.
Saat ini, inaportnet telah diterapkan pada 16 pelabuhan strategis dan digunakan secara daily basis untuk mengelola layanan pelabuhan mulai dari kedatangan dan keberangkatan kapal, proses bongkar muat, hingga pemantauan proses keluar masuk barang.
Di samping tengah mempersiapkan penerapan inaportnet pada 16 pelabuhan lain di tahun 2019, Kemenhub juga telah menyusun rencana penerapan jangka panjang hingga tahun 2024.
"Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 nanti, kami menargetkan inaportnet ini bisa diterapkan di 109 lokasi pelabuhan baru yang meliputi 1 (satu) pelabuhan KSOP Khusus Batam, 4 (empat) pelabuhan UPP Kelas I, 16 pelabuhan KSOP Kelas III, 48 pelabuhan KSOP Kelas IV, dan 40 pelabuhan UPP Kelas II," pungkasnya.
Turut hadir sebagai narasumber pada Dialog Strategis Revolusi 4.0 Industri Palabuhan dan Pelayaran antara lain Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Perhubungan, perwakilan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Ketua Umum DPP INSA, Direksi PT. Pelindo II, perwakilan DPP ALFI, Pakar Teknologi Prof. Richardus Eko Indrajit, Pakar IT Jati Widagdo dan Presiden Direktur CMA-CGM Indonesia Farid Belbouab serta dimoderatori oleh Saut Gurning Akademisi ITS.