BAUBAU (2/1) - Guna peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran serta kualitas pelayanan di pelabuhan, Kementerian cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menetapkan 6 (enam) lokasi pelabuhan percontohan (Pilot Project) penegakan hukum di bidang pelayaran dan pelayanan publik.
Salah satu pelabuhan percontohan yang terus berbenah yaitu Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang mulai menyiapkan Sistem Prosedur Pelayanan Penumpang dan Angkutan barang serta angkutan penumpang dan kendaraan (RoRo).
Saat ini menurut Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Bau-Bau, Subagiyo, ada beberapa hal yang tengah dan telah dilakukan bersama jajarannya di lingkungan pelabuhan Murhum Baubau.
"Kami sudah melakukan sosialisasi dan rapat koordinasi dengan para stakeholder diantaranya terkait penerapan e-ticketing," jelas Subagiyo di BauBau, Rabu (2/1).
Menurut Subagiyo, pemasangan peralatan e-ticketing, toll gate, x-ray dan lainnya sudah dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan perubahan tata letak agar lebih strategis penempatannya.
Dengan penerapannya, maka nantinya di Pelabuhan Murhum Baubau terdapat area publik, area terbatas, dan area steril.
Saat ini ada dua operator yakni PT. Pelni pada 10 unit kapal dengan rute tujuan Baubau dan PT. Dharma Lautan Utama sebanyak 1 unit kapal yang sudah siap dan telah melaksanakan implementasi e-ticketing secara konsisten selama ini.
Sedangkan 2 operator swasta yaitu PT. Dharma Indah dan PT. Uki Raya Shiping saat ini sedang melakukan uji coba penerapan e-ticketing.
Sementara itu, beberapa waktu yang lalu, penggunaan peralatan x-ray yang kini sudah terpasang di Pelabuhan Murhum Baubau diuji coba.
"Keberadaan x-ray yang sudah terpasang sekitar tiga pekan lalu di depan pintu masuk ruang terminal penumpang tersebut masih tahap disosialisasikan kepada masyarakat yang akan bepergian melalui jalur transportasi laut," ujar Subagiyo.
Ia mengatakan, pemasangan x-ray dan Auto gate (gerbang otomatis) di pelabuhan Murhum Baubau merupakan salah satu apresiasi pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan memilih pelabuhan Murhum Baubau sebagai salah satu dari enam pilot project pelabuhan.
Dalam uji coba alat yang ditangani oleh operator yang telah mengikuti pendidikan dan bersertifikasi khusus tersebut, kata Subagiyo, ditemukan beberapa barang bawaaan penumpang yang dianggap barang berbahaya seperti senjata tajam, minuman keras dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sudah terkemas rapi.
Meskipun langkah awal sosialisasi tersebut ada hal kontra dan terdapat kekurangan, menurutnya, kemungkinan itu karena masyarakat belum terbiasa, akan tetapi pihaknya tetap terus melakukan evaluasi secara bertahap dengan upaya meminimalisir adanya barang-barang berbahaya yang akan dibawa naik ke atas kapal.
“Jadi x-ray ini pengadaannya satu paket dengan Auto gate yang satu kesatuan dengan e-tiketing, tujuannya agar orang yang sudah memiliki tiket atau orang yang masuk ke pelabuhan adalah orang-orang yang punya kepentingan. Jadi fungsi e-tiketing selain mempermudah, juga memperkecil data manifest yang selama ini selalu simpang siur jadi lebih akurat,” ujarnya.
Sosialisasi penertiban di pelabuhan Murhum BauBau, menurut Subagiyo, bisa dilaksanakan dalam waktu enam bulan atau setahun, sebab dalam memberikan pemahaman dengan adanya peralatan baru di pelabuhan itu tidak gampang karena masyarakat masih berpedoman dengan kearifan lokal atau budaya dan kebiasaan.
Pihaknya juga terus memberikan sosialisasi, dorongan dan dukungan sekaligus teguran bila terdapat operator yang tidak kooperatif.
"Penerapan ini sudah mutlak harus dilaksanakan, bagi operator yang tidak mengikuti prosedur maka tidak dapat beroperasi di Pelabuhan," ungkap Subagiyo tegas.
Adapun penerapan x-Ray di Pelabuhan Murhum Baubau mendapatkan apresiasi dari Polres Baubau, Dishub Kota Baubau, Balai Karantina Kelautan dan Perikanan Kota Baubau dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Baubau.
Saat ini, kapal yang beroperasi di Pelabuhan Murhum Baubau ada sebanyak 52 unit armada. Sebanyak 20 unit diantaranya merupakan kapal penumpang dan sisanya 32 unit bukan kapal penumpang.
Sebagai informasi, adapun 5 (lima) pelabuhan percontohan lainnya untuk penertiban dan penegakan hukum di bidang pelayaran diantaranya Pelabuhan Muara Angke/Kaliadem, Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Tarakan, dan Pelabuhan Tulehu Ambon.