LONDON (1/12) – Indonesia terpilih kembali menjadi anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C Periode 2018 - 2019 dalam sidang IMO Assembly hari ini (1/12) di London, Inggris. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan IMO yang berisikan 40 negara dengan 3 kategori dari total 172 negara anggota IMO menunjukan pengakuan dunia atas eksistensi Indonesia di kancah Internasional.
Demikian yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi pagi ini (2/12) di Sabang, Aceh.
Pada kesempatan tersebut, Menhub Budi mengucapkan selamat kepada Delegasi Indonesia atas upaya serta pendekatan diplomatisnya sehingga Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2018 – 2019.
“Alhamdulillah, hari ini saya mendapatkan laporan dari London bahwa Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan IMO Kategori C periode 2018 – 2019. Dengan menjadi anggota Dewan IMO Kategori C, kita manfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kualitas dunia maritim Indonesia menjadi yang terdepan agar dapat memberikan kemaslahatan masyarakat banyak," ujar Budi Karya.
Menurut Menhub, menjadi anggota Dewan IMO Kategori C memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan-kebijakan IMO yang sangat berpengaruh pada dunia kemaritiman.
Menhub Budi juga memberikan apresiasi kepada para stakeholder serta masyarakat pengguna jasa transportasi laut yang telah memberikan dukungannya selama ini.
Sementara itu dilaporkan langsung dari Kantor Pusat IMO di London, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Rudiana mengatakan bahwa sebanyak 132 negara memberikan suaranya untuk Indonesia dalam pemilihan anggota Dewan IMO dengan sistem voting (pemungutan suara).
"Indonesia kembali menjadi anggota Dewan IMO Kategori C periode 2018 – 2019 dengan mendapatkan 132 suara dan menduduki peringkat ke-8 dari 24 Negara anggota IMO yang mencalonkan di Dewan IMO Kategori C," ujar Capt. Rudiana.
Dewan IMO kategori C merupakan perwakilan dari negara-negara yang mempunyai kepentingan khusus dalam angkutan laut dan mencerminkan pembagian perwakilan yang adil secara geografis.
Dalam pemilihan ini, terdapat 172 negara pemilih yang memiliki 159 suara sah dan 1 suara dinyatakan tidak sah. Di Kategori C, Singapura menjadi negara yang menduduki peringkat pertama dengan perolehan jumlah suara sebanyak 142 suara,” ujar Rudiana.
Adapun peringkat kedua diraih oleh Turki (138), diikuti oleh Cyprus (136), Malta (136), Moroko (134), Mesir (133), Meksiko (133), Indonesia (132), Malaysia (131),Peru (129), Belgia (128), Chile (126), Philipina (124), Denmark (123), Afrika Selatan (121), Jamaika (120), Kenya (120), Thailand (120), Liberia (116), Bahama (110).
“Ada empat negara lainnya yang tidak masuk keanggotaan dewan IMO kategori C, yaitu: Arab Saudi (105), Antigua Barbuda (103), Nigeria (98) dan Algeria (94),” lanjut Capt. Rudiana.
Dengan demikian, menjadi anggota Dewan IMO Kategori C, merupakan upaya dan menjadi salah satu pencapaian Indonesia dalam mengembalikan kejayaan maritim untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Sedangkan untuk anggota Dewan IMO kategori A dan B, telah pula diumumkan yang hasil lengkapnya adalah sebagai berikut:
kategori “A” terdiri dari 10 negara yang mewakili armada pelayaran niaga internasional terbesar dan sebagai penyedia angkutan laut internasional terbesar, yaitu China, Yunani, Italia, Jepang, Norwegia, Panama, Republic of Korea, Russian Federation, Inggris dan Amerika Serikat.
kategori “B” terdiri dari 10 negara yang mewakili kepentingan terbesar dalam “International Seaborne Trade”, yaitu Australia, Brazil, Canada, Perancis, Jerman, India, Belanda, Spanyol, Swedia dan Uni Emirate Arab. Adapun Argentina dan Bangladesh yang sebelumnya mencalonkan diri di Kategori B tidak terpilih karena jumlah suara pemilihnya berada diurutan terakhir.
Delegasi Indonesia pada Sidang IMO Assembly ke-30 dipimpin oleh Menteri Perhubungan dengan Alternate HoD Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI, Rizal Sukma dengan anggota delegasi terdiri dari perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, KBRI London, instansi pemerintah terkait, BUMN serta asosiasi terkait lainnya.