Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menemui sejumlah Duta Besar untuk menggalang dukungan dari negara-negara anggota IMO terkait pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) di kategori "C" untuk periode 2020-2021.
“Hari ini kita mengundang Dubes, alhamdulillah banyak sekali yang datang. Kita akan mencalonkan diri kembali sebagai anggota member IMO kategori C. Indonesia adalah negara kepulauan yang paling besar di seluruh dunia, jadi sangat relevan bagi Indonesia untuk menjadi anggota Dewam IMO,” tutur Menhub Budi pada Luncheon for Indonesia Candidature to the Council of International Maritime Organization 2020-2021 bertempat di Plataran Menteng, Senin (11/11).
Pemilihan Anggota Dewan IMO akan diadakan pada Sidang Majelis IMO ke-31 yang akan diselenggarakan di London pada tanggal 25 November sampai dengan 4 Desember 2019. Ditegaskan oleh Menhub, bahwa Indonesia akan terus mendukung pekerjaan IMO dalam meningkatkan implementasi standar dan pedoman konvensi IMO sehingga akan memperkuat kemitraan dan kolaborasi guna melindungi lingkungan atau ekosistem maritim.
“Indonesia percaya bahwa masa depan bergantung pada laut, oleh karena itu kita perlu memperkuat kemitraan dan kolaborasi untuk dapat mengatasi semua ancaman maritim. Indonesia akan terus mendukung pekerjaan IMO dalam meningkatkan implementasi standar dan pedoman konvensi-konvensi IMO dan memastikan keseimbangan antara kebutuhan untuk pembangunan ekonomi, fasilitasi perdagangan internasional dan keselamatan, keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim,” jelasnya.
Pada tahun ini Indonesia telah melakukan serangkaian kegiatan dalam upaya meraih dukungan dari negara-negara anggota, antara lain dengan menggelar resepsi diplomatik, working luncheon, mengunjungi kantor-kantor perwakilan negara-negara anggota IMO yang ada di Jakarta, dan melakukan kampanye pada saat siding IMO di Markas Besar IMO, di London Inggris.
Keuntungan dari menjadi anggota Dewan IMO kategori C adalah Indonesia bisa menyuarakan kepentingan pemerintah Indonesia dalam percaturan pelayaran internasional serta akan memberi manfaat positif bagi Indonesia yaitu makin mendapat pengakuan dunia sebagai negara maritim yang besar, sehingga berdampak pada aspek politik dan citra Indonesia di forum internasional.
Indonesia telah menjadi anggota IMO sejak 1961 dan berperan aktif sebagai anggota Dewan IMO dari 1973 hingga 1979 dan dari tahun 1983 hingga kini. Pada periode 2018-2019, Indonesia masuk dalam Anggota Dewan IMO Kategori C yang merupakan perwakilan dari negara yang mempunyai kepentingan khusus dalam angkutan laut dan mencerminkan pembagian perwakilan yang adil secara geografis. Negara yang masuk adalah Singapura, Turki, Cyprus, Malta, Moroko, Mesir, Meksiko, Malaysia, Peru, Belgia, Cile, Filipina, Denmark, Afrika Selatan, Jamaika, Kenya, Thailand, Liberia dan Bahama.
Pada acara ini, juga turut mengkampanyekan pencalonan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai Auditor Eksternal IMO untuk tahun 2020-2023. BPK memiliki pengalaman yang prestisius sebagai auditor eksternal dari Badan Energi Atom Internasional dan Akademi Anti Korupsi Internasional, serta dalam audit Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan pengalaman tersebut, BPK RI akan memastikan keberlanjutan standar tinggi dalam tata kelola IMO yang baik, melalui audit berkualitas tinggi dan keterlibatan konstruktif dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi Manajemen Keuangan IMO.
“BPK RI sudah pengalaman di 2 lembaga internasional, jadi ini merupakan yang ketiga kalau terpilih,” tutup Menhub.
Pada kegiatan ini turut hadir sejumlah Duta Besar dari beberapa negara, diantaranya yaitu : Hungaria, Irlandia, Italia, Selandia Baru, Polandia, Inggris, Serbia, Kroasia, Ukraina, Swiss, Bosnia dan Herzegovina, Fiji, Austria, Yunani, Ekuador, serta Vietnam. (LNM/RDL/YSP/HA)