ROTTERDAM (23/9) - Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Belanda terus meningkatkan kerjasama antar kedua negara melalui peluang perdagangan dan investasi dalam sektor maritim guna mendukung peningkatan perekonomian Indonesia.
Demikian yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha saat memenuhi undangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia di acara Indonesia – The Netherlands Business And Investment Forum On Infrastructure And Maritime hari ini, Senin (23/9) di Rotterdam, Belanda.
Indonesia sebagai negara maritim dengan 95.000 km garis pantai, dimana 5,9 Juta km2 area yuridis laut, 16.056 pulau dan didukung oleh 267 Juta orang jumlah penduduk serta terletak diantara 2 rim Pasifik dan Hindia sehingga Indonesia menjadi lokasi strategis dalam rute perdagangan dunia mengingat 90% perdagangan internasional melalui jalur laut dan sebagian besar melewati wilayah perairan Indonesia.
Saat ini pelayanan transportasi laut domestik masih terpusat pada wilayah yang memiliki aktifitas ekonomi tinggi yaitu di wilayah barat Indonesia. Diperlukan upaya pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi di wilayah timur indonesia dengan didukung pelayanan transportasi laut sebagai tulang punggung distribusi logistik yang menghubungkan wilayah barat dan timur Indonesia sehingga mampu menurunkan biaya logistik guna mempercepat pemerataan perekonomian.
Pada tahun 2018, Indeks Performa Logistik atau Logistics Performance Index (LPI) Indonesia menempati posisi 46 dengan skor 3,15. Posisi ini naik dari peringkat sebelumnya pada tahun 2016, yaitu posisi ke-63 dengan skor 2,98.
"Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan kualitas infrastruktur Indonesia yang juga mengalami kenaikan. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan selama kurun waktu empat tahun terakhir, terbukti memberikan dampak yang positif. Karena dengan dibangunnya infrastruktur yang handal, merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing Indonesia, yang diyakini mampu mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)," ujar Arif.
Namun di sisi lain, sebagai negara maritim terbesar yang 2/3 luas wilayahnya terdiri dari laut, kontribusi sektor maritim terhadap perekonomian Indonesia masih rendah. Menurut data BPS 2018, kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional masih berada di bawah 15 %, atau hanya sekitar 13,32 persen. Kecilnya kontribusi maritim mengindikasikan bahwa Indonesia masih dapat mengeksplorasi lebih jauh potensi maritimnya.
Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai langkah konkrit, untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui transportasi laut. Hal ini dapat terlihat dengan adanya peningkatan volume ekspor dan impor barang dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yang melalui 4 (empat) Pelabuhan Utama, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Makassar dengan didukung oleh kebijakan yang menunjang kemudahan dalam berinvestasi, antara lain deregulasi perizinan dan implementasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).
"Dengan demikian, Indonesia menawarkan peluang berbisnis dan berinvestasi ditengah iklim politik yang stabil, keamanan negara yang semakin baik. Untuk itu, para pengusaha di Belanda didorong untuk berinvestasi di Indonesia khususnya di bidang Infrastruktur dan maritim," tutup Arif.
Hadir pada acara tersebut, Duta Besar Indonesia untuk Belanda, I Gusti Agung Wesaka Puja, wakil Ketua Kadin Indonesia untuk transportasi, Carmelita Hartoto, Kasubdit Untuk Sumatra dan Kalimantan BKPM, Saribua Siahaan, Direktur Teknik PT. Pelindo II, Dani Rusli Utama dan Director of Port of Rotterdam International, Mr. René van der Plas.