MAKASSAR - Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengirimkan wakilnya sebagai peserta acara Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan Reform Leader Akademi LAN angkatan IX 2017, yang mengambil tema Kemaritiman dengan mengusung Rencana Aksi Nasional (RAN) : Laut Indonesia Bersih, Bebas Sampah 2025.
Menurut Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Yogie Nugraha yang merupakan perwakilan dari Kementerian Perhubungan menyebutkan bahwa RAN kemaritiman akan diimplementasikan oleh 10 Kementerian/Lembaga (K/L) partisipan Diklat RLA sesuai dengan Rencana aksi masing-masing K/L.
Lebih lanjut, kampanye-kampanye awal kepada masyarakat dan stakeholder terkait tentang Laut Bersih Bebas Sampah sudah dimulai sejak 29 Juli 2017 di pantai Losari Makasar.
"Nantinya, pada awal bulan November 2017 gerakan aksi nasional "Laut Indonesia Bersih, Bebas Sampah 2025", akan dikampanyekan secara nasional oleh seluruh K/L peserta RLA angkatan IX 2017," ujar Yogie.
Diklat kepemimpinan "Reform Leader Akademi/RLA" angkatan IX tahun 2017 diikuti oleh 10 Kementerian/Lembaga/Pemda, antara lain Kemenko Maritim, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemen PU-PR, Kementerian Perdagangan, BPPT, Bakamla, Polri, dan Pemda setempat.
Diklat Reform Leader Academy (RLA) diselaraskan dengan program reformasi birokrasi nasional agar mampu mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi. Hal ini penting mengingat berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi masih banyak aspek yang tidak tercapai dalam program tersebut.
Adapun terdapat delapan area perubahan yang menjadi fokus reformasi birokrasi, lima area perubahan hanya berfokus pada perbaikan internal birokrasi tanpa memperhatikan aspek hasil dan output yang dirasakan masyarakat nantinya.
Ke delapan aspek reformasi birokrasi itu antara lain Organisasi, Tata Laksana, Peraturan Perundang-undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, Pola Pikir dan Budaya kerja Aparatur.
"Proses reformasi birokrasi di Indonesia yang saat ini sedang berlangsung seolah jalan di tempat. Hiruk pikuk reformasi birokrasi yang diharapkan membawa dampak signifikan ternyata hasilnya justru tidak dirasakan masyarakat secara langsung. Untuk itu, perlu ada terobosan-terobosan agar reformasi birokrasi nasional ini lebih berhasil," tutup Yogie.