Keterbukaan informasi publik sangat penting di era teknologi informasi saat ini. Informasi sekecil apapun menyangkut kepentingan publik sangat penting dan strategis untuk membangun dan menentukan masa depan bangsa. Disini pun terlihat pula peran media massa dalam fungsinya menyampaikan informasi sebagai kontrol sosial masyarakat.
Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melihat tantangan pelayanan informasi dalam kerangka kehumasan kedepannya akan semakin dinamis dan kompleks. Untuk itu, pada tanggal 6 Oktober 2016 bertempat di kota Solo, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengumpulkan para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta para Humas di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Ditjen Hubla khususnya UPT di wilayah Indonesia Barat untuk bersama-sama menyelaraskan pemahaman mengenai fungsi dan tugas PPID dalam menghadapi keterbukaan informasi publik dan juga memantapkan strategi menangani media massa agar dapat mendukung terwujudnya citra positif Ditjen Hubla.
Acara yang dibuka oleh Plt. Kepala Bagian Organisasi dan Humas Ditjen Hubla Kemenhub, Wisnu wardana yang mewakili Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dihadiri oleh 30 UPT dengan total jumlah peserta mencapai 65 orang yang berasal dari petugas di bidang kehumasan. Adapun yang menjadi narasumber adalah Ibu Henny S. Widyaningsih dari Kommisioner Komisi Informasi Pusat, Rizal Mustary Direktur Content Creative Indonesia dan Kepala Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Bambang Sutrisna.
Adapun kegiatan kehumasan tersebut dinilai sangat strategis dalam menopang aktivitas pemerintahan, pembangunan dalam pelayanan pada masyarakat. "Humas adalah komunikator dan dinamisator dalam memberikan pengaruh positif terhadap upaya sosialisasi maupun pelaksanaan kebijakan Pemerintah. Oleh karena itu Humas harus memiliki sense of crisis dan kemampuan menguasai teknologi informasi," ujar Budhi Setiadjid, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di dalam sambutannya.
Lebih lanjut dalam sambutannya, Sesditjen Perhubungan Laut mengatakan bahwa tujuan penyelenggaraan seminar ini selain untuk meningkatan pemahaman terhadap amanah dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, juga merupakan upaya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam mendukung program Nawacita pemerintahan Jokowi – JK terkait bidang komunikasi dan informasi, yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan terpercaya.
"Terkait dengan kondisi tersebut, maka posisi humas pemerintah memiliki peran sangat penting dan strategis dalam menjaga citra positif lembaga pemerintah, sehingga sembilan program “Nawa Cita” dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh semangat kerja," tegas Budhi.
Melihat perannya yang strategis tersebut, lanjut Sesditjen Hubla maka Humas Pemerintah merupakan ujung tombak dalam menyampaikan informasi terkait dengan program kerja, kebijakan serta kinerja pemerintah. Selain itu, humas sebagai corong atau sumber informasi, dituntut terus meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang sangat cepat terutama menghadapi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi.
Untuk meningkatkan kemampuan tersebut, maka perangkat humas harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Tak hanya itu saja, kecepatan menyebarkan informasi dan ketepatannya juga harus menjadi perhatian. Hal itu dilakukan, agar informasi dapat diterima dengan real time, misalnya saja pada saat terjadi peristiwa kecelakaan, peringatan dini keselamatan pelayaran pada cuaca dan kondisi alam tertentu, dan lain sebagainya.
Sinergi internal dan pemanfaatan teknologi informasi, harus benar-benar bisa diimplikasikan dalam kegiatan dan tugas sehari-hari, bidang kehumasan. Dengan begitu, updating bisa segera diupgrade dan disebarluaskan kepada publik.
Pada kesempatan itu, Sesditjen Hubla juga mengatakan bahwa di era keterbukaan informasi publik dan globalisasi, peran Media Massa dipandang sebagai jendela dan sebagai kepanjangtanganan penyedia informasi terkini dan tercepat. Ditambah lagi maraknya sosial media, harus menjadi pintu gerbang humas juga dalam menyampaikan informasi dengan akurat dan cepat.
Sesditjen menyampaikan bahwa media massa tidak hanya sekadar sarana lalu lintas informasi, tetapi juga harus dijadikan sebagai mitra atau partner komunikasi kehumasan, yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah.
Untuk itu, Sesditjen meminta kepada seluruh aparat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut baik di Kantor Pusat maupun seluruh Unit Penyelenggara Teknis (UPT) di daerah yang menangani bidang kehumasan dapat bersinergi atau bermitra dengan kalangan media massa atau wartawan baik wartawan dari media cetak, media elektronik maupun media sosial, sehingga dapat membantu menyebarluaskan informasi terkait kebijakan maupun kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di wilayah kerja masing-masing kepada publik.
Pada prinsipnya, bahwa sinergitas atau hubungan kemitraan antara Humas dan Media Massa atau Wartawan dapat berjalan dengan baik dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu membina dan mewujudkan hubungan yang hormanis secara optimal.
Adapun selanjutnya acara yang sama akan digelar pada tanggal 13 Oktober 2016 di Bali dengan target peserta berasal dari UPT Ditjen Hubla di kawasan Indonesia Bagian Tengah dan Timur.