Dirjen Hubla Terima Kunjungan Maritime And Port Authority (MPA) Singapore

​

JAKARTA - Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Capt Bobby R Mamahit menerima kunjungan delegasi Maritime And Port Authority (MPA) Singapore yang dipimpin langsung oleh Chief Executive Andrew Tan di Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Pada kesempatan ini Capt Bobby Mamahit menyampaikan harapan agar kerjasama antara Ditjen Hubla dengan MPA Singapura semakin erat, termasuk kerja sama di bidang pelatihan yang selama ini telah dilakukan bersama. "Kami berharap kerja sama di bidang pelatihan tidak hanya dapat meningkatkan profesionalisme para petugas, tetapi juga dapat membangun kesepahaman bersama untuk menciptakan keselamatan, keamanan, dan efisiensi pelayaran," kata Capt Bobby R Mamahit.

Capt Bobby R Mamahit juga menyampaikan bahwa kebijakan pemerintahan sekarang lebih fokus dalam pembangunan sektor maritim di mana transportasi laut menjadi pendorong utama dan tulang punggung perekonomian nasional. Salah satu bentuk aktivitas kemaritiman, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan. Berdasarkan PP itu, Menteri Perhubungan telah menetapkan 4 (empat) institusi baru di pelabuhan yaitu Kantor Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran, Unit Penyelenggara Pelabuhan, dan Pelabuhan yang diusahakan.

"Saat ini Direktur Jenderal Perhubungan Laut memiliki empat Kantor Otoritas Pelabuhan yang berlokasi di Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar. Untuk memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran, ada Kantor Syahbandar Utama dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dari kelas I sampai V yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia," kata Capt. Bobby R Mamahit.

Berdasarkan UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, pemerintah telah menghapus monopoli penyelenggara pelabuhan, menciptakan lebih banyak kesempatan berinvestasi, membangun persaingan yang sehat dan adil, mempertegas batasan fungsi antara regulator dan operator, serta mengakomodasi kepentingan otonomi daerah.

Capt Bobby R. Mamahit menyampaikan bahwa saat ini, Indonesia telah memiliki sekitar 2155 pelabuhan dan terminal, di antaranya, sekitar 111 pelabuhan merupakan pelabuhan komersial yang dioperasikan oleh PT Pelindo I, II, III, dan IV. Kemudian 1.130 merupakan pelabuhan non komersial yang dioperasikan oleh pemerintah serta 914 Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang digunakan untuk industri seperti pertambangan, minyak, gas, dan industri kimia.

"Kami sekarang sedang memperluas pelabuhan dan mencoba untuk meningkatkan produktivitas pelabuhan dengan membuka kesempatan baru untuk berinvestasi dan membuka 6 (enam) koridor ekonomi yang membentang dari timur ke barat wilayah Indonesia untuk menuju misi 2030," jelasnya.

Pada kesempatan itu Direktur Pelabuhan dan Pengerukan, Adolf R Tambunan turut memaparkan profil dan program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, termasuk kondisi terkini sektor transportasi laut beserta infrastrukturnya di Indonesia. Isu-isu strategis yang disampaikan oleh Bapak Tambunan antara lain tentang Maritime Highway untuk menghubungkan wilayah Indonesia dari barat hingga timur atau yang dikenal dengan istilah Tol Laut. 

"Maritime Highway merupakan konsep distribusi logistik dengan menggunakan kapal-kapal berkapasitas besar dan juga merupakan implementasi dari angkutan laut reguler (liner) yang menghubungkan Pelabuhan Belawan di Sumatera ke wilayah timur Indonesia," jelas Adolf R Tambunan.

Adolf R Tambunan memaparkan bahwa pemerintah juga berencana membuat Short Sea Shipping untuk memindahkan beban angkutan jalan raya ke transportasi laut, khususnya di wilayah Jawa. Program itu akan dimulai dari Pelabuhan Panjang, Bojonegara, Tanjung Priok, Kendal, Paciran, dan Surabaya.

Chief Executive MPA, Andrew Tan mengaku sangat senang bisa berdiskusi dengan pihak Ditjen Hubla. Ia menyatakan Singapura siap bekerja sama dengan pemerintahan Indonesia dengan fokus baru pembangunan maritim.