Jakarta – Dalam rangka mengefektifkan APBN, Kementerian Perhubungan mendorong pihak BUMN/D dan swasta untuk mengelola pelabuhan dan bandara di Indonesia dengan skema Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Operasional (KSO). Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai melakukan Video Conference tentang kerjasama pemanfaatan pelabuhan dan bandara di Gedung Karya Kemenhub pada Selasa (5/9).
Menhub menyampaikan dengan adanya kerjasama tersebut, maka dampak pekerjaan yang dihasilkan akan lebih baik, lebih besar dan signifikan.
“Bapak Presiden selalu ingin membuat APBN kita itu efektif. Dengan dukungan swasta, pekerjaan-pekerjaan kita akan memberikan dampak yang lebih baik, lebih besar dan signifikan,” kata Menhub.
Menhub menambahkan, kerjasama tersebut dapat mengurangi pengeluaran belanja di daerah.
“Kita ketahui Pemerintah butuh dana untuk membangun daerah terluar dan terpinggir. Dengan kita melakukan (kerjasama) ini, nanti APBN, belanja barang, belanja modal, juga SDM, yang tadinya kita alokasikan untuk pelabuhan dan bandara tersebut, bisa kita alihkan ke pelabuhan dan bandara lain yang lebih kecil,” tambah Menhub.
Sebagai contoh, Bandara Tanjung Karang. Setiap tahunnya Kemenhub keluarkan anggaran untuk perawatan, belanja, dan lainnya, namun, income yang didapat kecil. Untuk itu, dengan adanya kerjasama dengan swasta, maka dana APBN dapat dialokasikan ke bandara dan pelabuhan lain.
Lebih lanjut, Menhub menjelaskan range terkecil dan terbesar yang bisa dihemat oleh Pemerintah untuk mengalokasikan dana pada pembangunan pelabuhan dan bandara di tempat lain.
“Range terbesar di Bandara Tanjung Karang dan Bandara Sentani. Di sana APBN kita 50 Miliar. Nanti kita akan dapat 10 sampai 20 Miliar, artinya negara akan hemat 70 Miliar.
Saat ini penerimaan kita katakanlah 5 Miliar, nanti yang ada penerimaan nambah dan pengeluaran turun, katakanlah 10 Miliar. Nah, kalau kita bikin range dari 10 Miliar sampai 70 Miliar, kalau ditotal jumlahnya bisa mencapai 800 Miliar. Mungkin kita bisa bangun 40 pelabuhan dan 20 bandara di tempat-tempat lain, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di pinggir,” jelas Menhub.
Menhub juga menyampaikan bahwa dirinya akan melakukan kunjungan ke Bima dan Waingapu untuk menyaksikan MOU antara KSOP Bima dan KSOP Waingapu dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).
“Tadi kita sudah diskusi dengan teman-teman di Bima dan Waingapu. Hari Minggu (10/9) saya akan ke Bima untuk lihat MOU antara KSOP Bima dan Pelindo 3. Fungsi-fungsi operasional akan dilimpahkan ke Pelindo 3, sedangkan fungsi-fungsi keamanan tetap dilakukan oleh Kemenhub. Hari Minggu itu juga dilakukan MOU di Waingapu,” tutup Menhub.
Proses MOU tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2017. Menhub menegaskan segala prosesnya harus ada kepastian hukum.
“Kita harapkan proses MOU atau kerjasama dan serah terima itu selesai Desember. Tinggal proses administrasinya, tapi serah terimanya sudah selesai. Pokoknya kita standarkan proses ini harus legal karena harus ada kepastian hukum bagi kita untuk mengalihkan anggaran ke tempat lain dan bagi BUMN dan swasta untuk melakukan investasi selama 30 tahun. Bisa dibayangkan 30 tahun yang akan datang aset itu bermanfaat sekali,” tutup Menhub.
Video Conference dengan menggunakan fasilitas Distrik Navigasi Ditjen Perhubungan Laut diikuti oleh sejumlah pelabuhan dan bandara diantaranya Jayapura, Kupang, Benoa, Bitung, Tanjung Karang, dan Bima. Pemantauan langsung oleh Menteri Perhubungan ini dimaksudkan untuk memastikan dan mengetahui kesiapan dari masing-masing palabuhan dan bandara tersebut.
Berdasarkan data per 5 September 2017, terdapat 20 pelabuhan dan 10 bandara yang telah diusulkan untuk dikelola BUMN/D dan swasta. Adapun 20 pelabuhan tersebut diantaranya Pelabuhan Probolinggo, Sintete, Bima, Waingapu, Tanjung Wangi, Badas, Kalabahi, Tenau Kupang, Ende, Lembar, Manokwari, Bitung, Ternate, Pantoloan, Parepare, Kendari, Biak, Fakfak, Sorong, dan Merauke. Sedangkan 10 bandara yang diusulkan diantaranya Bandara Komodo Labuan Bajo, Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Sentani Jayapura.
Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Agus Santoso dan Plt. Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Bay M. Hasani.