AMBON (17/11) - Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, R. Agus H. Purnomo menekankan pentingnya dukungan dan kepercayaan masyarakat Indonesia atas segala upaya Pemerintah dalam mewujudkan transportasi laut yang andal, efektif dan efisien.
Hal tersebut disampaikan Dirjen Agus dalam acara Seminar Nasional IKATSi-UKIM dengan tema "Sistem dan Manajemen Transportasi yang Aplikatif Mendukung Akselerasi Pembangunan Daerah Kepulauan" hari ini (17/11) di Ambon.
Pada kesempatan tersebut, Dirjen Agus mewakili Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai narasumber dengan memaparkan kebijakan dan capaian Kemenhub bidang transportasi laut.
Dirjen Agus menyebutkan, ada delapan kebijakan Kemenhub dalam upaya pengembangan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia guna meningkatkan konektivitas yang berdampak pada perekonomian.
"Delapan kebijakan tersebut adalah mendorong persaingan, investasi swasta, dan pemberdayaan penyelenggaraan pelabuhan," jelas Dirjen Agus.
Selanjutnya kebijakan berikutnya adalah mewujudkan integrasi perencanaan, menciptakan kerangka kerja hukum dan peraturan yang tepat, mewujudkan sistem operasi pelabuhan yang aman, terjamin, dan optimal.
"Kebijakan ketujuh dan kedelapan adalah meningkatkan perlindungan lingkungan maritim dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) pendukung operasional pelabuhan.
Agus mengemukakan, Ambon sebagai bagian dari Indonesia Timur juga memerlukan layanan angkutan logistik yang andal selain angkutan penumpang. Hal itu untuk mewujudkan satu harga komoditas utama kebutuhan masyarakat.
"Kehadiran tol laut adalah salah satunya. Ini bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan memperlancar arus barang ke Ambon dan Maluku pada umumnya," ungkapnya.
Ada enam pelabuhan singgah kapal tol laut di wilayah Maluku yaitu Pelabuhan Namlea, Namrole di Leksura, Wonreli, Kaiwatu/Moa, Saumlaki, dan Pelabuhan Dobo.
"Sejak kehadiran tol laut, kami terus mengembangkan trayek sesuai kebutuhan dan permintaan. Hingga saat ini, telah tersedia 18 trayek tol laut baik untuk Indonesia bagian Barat maupun Timur," tutur Dirjen Agus.
*Tantangan dan Solusi*
Pada pemaparan tersebut, dengan terbuka Dirjen Agus menyampaikan masih ada tantangan-tantangan dalam transportasi laut dan hal terkait lainnya diantaranya adalah kesiapan SDM.
Dengan terus dibangunnya kapal dan pelabuhan, menurutnya, kebutuhan dan kapasitas SDM kemaritiman juga akan menjadi tuntutan.
"Jangan sampai SDM belum siap untuk menjalankan operasional kapal dan pelabuhan," imbuh Agus.
Tantangan lainnya adalah budaya keselamatan pelayaran. Saat ini masih perlu dilakukan peningkatan untuk mewujudkan pelayaran yang aman, selamat, dan nyaman. Dengan menjadikan keselamatan pelayaran sebagai budaya, tentunya tanggung jawab bukan hanya pada sisi regulator maupun operator, namun juga menuntut kesadaran dari pihak user atau konsumen.
Terakhir kata Dirjen Agus, sinkronisasi antara pembangunan fasilitas transportasi laut dan moda serta sarana lainnya guna mendukung perekonomian masyarakat setempat juga merupakan hal yang sangat penting.
"Solusinya antara lain adalah memanfatkan otonomi daerah untuk pengembangan sarana dan prasarana," katanya.
Begitu juga dengan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM kemaritiman serta menerapkan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana dengan lebih bersinergi dan koordinasi antara pusat dan daerah.
"Pemerintah pusat khususnya Ditjen Hubla sangat mendukung pengembangan konektivitas transportasi di Prov. Maluku," tutup Agus.
Adapun pada acara seminar tersebut, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko turut hadir mendampingi Dirjen Perhubungan Laut bersama dengan kepala UPT Ditjen Hubla dan para stakeholder di wilayah Maluku.