JAKARTA (22/11) - Dalam rangka bersinergi dan menyatukan serta menguatkan persepsi terkait kebijakan dan operasional bidang angkutan laut, Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menggelar Rapat Koordinasi Bidang Angkutan Laut tahun 2018 dengan tema “Wujudkan Transportasi Digital Angkutan Laut Dalam Mendukung Logistik, Penataan Pelabuhan Serta Konektivitas yang Sinergi dan Berkelanjutan” di Merlyn Hotel Jakarta pada tanggal 22 s.d 23 November 2018.
Adapun kegiatan tersebut dibuka oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Wahju Satrio Hutomo dan diikuti peserta dari para perwakilan UPT Ditjen Hubla, BUMN dan para assosiasi di bidang angkutan laut.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko mengatakan bahwa ke depan tantangan untuk memberian pelayanan kepada masyarakat semakin besar, karena tuntutan dan perkembangan zaman khususnya pada era digitalisasi.
“ Rakor ini merupakan langkah yang baik untuk melakukan konsolidasi dan evaluasi terhadap berbagai permasalahan dan isu yang berkembang di bidang angkutan laut, terciptanya tata kelola Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut yang baik guna membangun perilaku aparatur yang memiliki integritas tinggi, produktif, akuntabel, dan bertanggung jawab, sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada para stakeholders/pemangku kepentingan di pelabuhan," jelas Capt. Wisnu.
Lebih jauh Capt. Wisnu mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengemban tugas untuk melaksanakan program strategis nasional dalam rangka mewujudkan Nawa Cita melalui visi Poros Maritim lewat program konektivitas transportasi laut yang saat ini lebih di kenal dengan istilah angkutan perintis dan Tol Laut.
Menurutnya, keberadaan pelayaran perintis dan Tol Laut dalam memberikan pelayanan untuk mobilitas penduduk dan pemenuhan bahan pokok pada derah-daerah terpencil mempunyai peran besar terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia, mengingat kebutuhan akan jasa angkutan laut semakin meningkat sejalan dengan kondisi geografis Negara Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau.
Capt. Wisnu juga menyebutkan bahwa di tahun 2018 untuk pelayaran perintis terdapat 46 trayek dilayani oleh BUMN PT. Pelni (Penugasan) dan 67 trayek dilayani oleh perusahaan swasta (pelelangan umum).
Selain itu juga telah mengoperasikan 15 (lima belas) trayek kapal angkutan barang di laut (Tol Laut) dan 3 (tiga) trayek tambahan yang menyinggahi daerah-daerah yang masuk ke dalam kategori daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan, dengan harapan daerah-daerah yang dilalui program Tol Laut ini dapat menumbuhkan pusat-pusat industri dan perdagangan baru sehingga mempu meningkatkan perekonomian daerah tersebut.
Adapun untuk mendukung kelancaran arus logistik di pelabuhan, lanjut Capt. Wisnu saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menerapkan Inaportnet di 16 (enam belas) pelabuhan, yang merupakan layanan kepelabuhan berbasis web yang mengintegrasikan sistem informasi mulai dari instansi pemerintah terkait, badan usaha pelabuhan, serta pelaku industri logistik yang terus ditingkankan dan dikembangkan ke pelabuhan lainnya.
“ Untuk itu, melalui Rapat Koordinasi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan koordinasi dengan unsur-unsur terkait di lapangan serta melakukan perencanaan kembali dalam upaya kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut," tutup Capt. Wisnu.
Sebagai informasi, pada rapat koordinasi tersebut hadir sebagai narasumber adalah Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan Antar Pulau dan Perbatasan – Kementerian Perdagangan, Peneliti Senior, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut, Wakil Ketua Umum DPP INSA, Sekretaris Umum DPP APBMI, General Manager PT. PELINDO II Teluk Bayur, Prof. Ing. Ir. Muh Yamin Jinca, MS.Tr (Guru Besar bidang keahlian transportasi Universitas Hasanudin Makassar), Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Senior Manager Bina Usaha PT. Pelindo I.