JAKARTA – Sekretaris Jenderal International Maritime Organization (IMO), H.E. Kitack Lim melakukan kunjungan resmi pertama kali ke Indonesia sejak menjabat sebagai Sekjen IMO tahun 2015. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Sekjen IMO dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Adapun kedatangannya ke Indonesia merupakan kunjungan balasan atas kunjungan kerja Presiden RI ke London pada bulan April 2016, ketika saat itu Presiden Joko Widodo, menjadi pembicara pada Sidang IMO Marine Environment Protection Committee (MEPC) ke-70 terkait dengan kebijakan maritim Indonesia.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, ditemui di Jakarta menyatakan bahwa kunjungan Sekretaris Jenderal IMO ke Indonasia sangat strategis terkait pembangunan transportasi laut Indonesia , “Kunjungan ini merupakan suatu kehormatan dan kesempatan baik bagi Indonesia untuk menunjukkan eksistensi dan komitmen kita dalam upaya meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim,” jelas Budi.
Sekjen IMO tiba di Jakarta pada Senin, 20 Februari 2017 dan diagendakan pada Selasa 21 Februari 2017 melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono, di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan. Selanjutnya, Sekjen IMO dijadwalkan berangkat ke Bali untuk bertemu dengan Presiden RI, Joko Widodo, dalam lawatannya untuk menjadi narasumber pada acara the Fourth World Ocean Summit yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 s.d. 24 Februari 2017 di Nusa Dua Bali. Pada acara tersebut, Sekjen IMO akan menyampaikan materi terkait Climate Change Case Study: Decarbonizing Shipping.
Dalam pertemuan Menteri Perhubungan dan Sekretaris Jenderal IMO direncanakan akan membahas beberapa agenda, di antaranya tentang misi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, peningkatan konektivitas angkutan laut melalui program tol laut dan pembangunan infrastruktur pelabuhan, pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Indonesia dan peran Indonesia di Selat Malaka dan Selat Singapura di bidang Navigasi Pelayaran, serta proses ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi-Konvensi IMO, di antaranya proses pengesahan SOLAS Protocol 88 dan LOAD LINES Protocol 88, serta Implementasi Ballast Water Management Convention 2004.
H.E. Kitack Lim berasal dari Korea Selatan dan telah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal IMO setelah terpilih pada Sidang Dewan IMO ke-114 pada bulan Juli tahun 2015 yang lalu. Terpilihnya ia sebagai Sekjen IMO telah disahkan oleh Sidang Majelis IMO ke-29 pada bulan November 2015 dan akan menjabat selama 4 (empat) tahun.
Ditemui pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono, menjelaskan, bahwa Indonesia telah menjadi anggota Dewan IMO Kategori C dan berharap untuk lebih memaksimalkan peranannya di dunia maritim Internasional. Selanjutnya, dengan menjadi anggota Dewan IMO, Indonesia dapat memperjuangkan kepentingan Nasional dalam mendukung misi Pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo yaitu menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang diharapkan bisa terealisasi pada tahun 2019.
“Sebagai negara maritim dan untuk mempertahankan posisi sebagai anggota Dewan IMO sejak 1973, Indonesia memiliki kepentingan besar untuk terpilih lagi dalam pemilihan Anggota Dewan IMO periode 2018-1019. Keanggotaan Indonesia dalam Dewan IMO juga sangat membantu dalam mewujudkan visi Presiden RI Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujar Tonny.
Sebagai informasi tambahan, Indonesia sebagai negara anggota IMO yang berkomitmen penuh pada organisasi, termasuk implementasi dari instrumen-instrumen IMO, telah meratifikasi sebagian besar konvensi utama IMO. Hingga saat ini tercatat ada 23 (dua puluh tiga) instrumen yang sudah diratifikasi dan diadopsi ke dalam peraturan perundangan-undangan nasional. Terakhir, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Ballast Water Management 2004 yang instrument of accession-nya disampaikan langsung oleh Menteri Perhubungan pada Sidang Majelis IMO ke-29 tahun 2015.
International Maritime Organization (IMO) adalah badan khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang didirikan pada tahun 1948, bertanggung jawab pada isu-isu keselamatan dan keamanan pelayaran serta pencegahan terhadap polusi laut. IMO saat ini beranggotakan 172 negara serta tiga associate members dengan kantor pusat di Inggris.
Dewan IMO sendiri adalah badan pelaksana di bawah Majelis, yang bertugas mengelola kegiatan Organisasi di antara Sidang Majelis. Dewan juga merupakan pengambil kebijakan dalam berbagai bidang tugas IMO yang membahas laporan dari seluruh Komite IMO dan kemudian membuat keputusan-keputusan yang akan ditetapkan dalam Sidang Majelis IMO.
Kedudukan Indonesia sebagai anggota dewan IMO memiliki fungsi penting dan strategis untuk menunjukkan peran Indonesia dalam menentukan arah dan kebijakan IMO. Oleh sebab itu dukungan yang diberikan oleh para negara anggota IMO kepada Indonesia diharapkan dapat mempererat hubungan kerja sama untuk semakin memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan masa depan IMO dan juga bagi pengembangan transportasi laut dunia, khususnya di bidang keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim.