PADANG (24/4) - Setelah digelar di Aceh beberapa waktu lalu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan kembali menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keselamatan Pelayaran Tahun Anggaran 2019 Periode II di Padang, Sumatera Barat tanggal 24 s.d. 26 April 2019.
Pelaksanaan Bimtek Keselamatan Pelayaran ini dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dan merupakan bentuk dukungan Pemerintah Pusat terhadap pengembangan potensi industri pelayaran di Sumatera Barat.
"Secara berkesinambungan Ditjen Perhubungan Laut akan senantiasa meningkatkan aspek keselamatan pelayaran dan kelaiklautan kapal di Indonesia termasuk di wilayah Sumatera Barat," ungkap Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Sudiono saat membacakan sambutan Dirjen Perhubungan Laut pada Bimtek Keselamatan Pelayaran di Padang, Rabu (24/4).
Menurut Sudiono, masyarakat dan para pemangku kepentingan di Sumatera Barat perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap berbagai aspek teknis dan regulasi di bidang kelaiklautan karena keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama.
"Kepatuhan terhadap kelaiklautan kapal dan keselamatan pelayaran memerlukan komitmen bersama, baik dari regulator, operator dan juga pengguna jasa. Keselamatan pelayaran harus menjadi budaya maritim Indonesia," tegas Sudiono.
Pihaknya sangat menghimbau para operator pelayaran di Sumatera Barat untuk senantiasa mengutamakan kelaiklautan kapal, memastikan peralatan keselamatan berfungsi dengan baik dalam jumlah yang memadai serta memastikan muatan penumpang dan barang di kapal tidak melebihi kapasitas.
"Semoga dengan kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran dari semua pihak terhadap pentingnya kelaiklautan kapal dan keselamatan pelayaran," ujar Sudiono.
Sementara itu, Wakil Gubernur Nasrul Abit menyampaikan apresiasi kepada Ditjen Perhubungan Laut yang telah memilih Sumatera Barat sebagai salah satu lokasi pelaksanaan Bimbingan Teknis Keselamatan Pelayaran.
"Kami senang karena Ditjen Perhubungan Laut memiliki program Bimbingan Teknis Keselamatan Pelayaran yang khusus mengundang stakeholder terkait di wilayah kami, baik dari Pemerintah Daerah, perusahaan pelayaran, dan pemilik atau operator kapal yang berdomisili dan beroperasi di Sumatera Barat," ucap Nasrul.
Menurutnya, keselamatan pelayaran baik atas pelayaran lokal, pelayaran rakyat dan penyeberangan merupakan cita-cita bersama yang membutuhkan kerja keras dalam mewujudkannya.
Lebih lanjut Wagub menjelaskan bahwa Sumatera Barat memiliki potensi wilayah pesisir yang langsung berhadapan dengan laut di tujuh Kabupaten dan Kota yaitu Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang dan Pesisir Selatan dengan luas laut kurang lebih 37.363,75 kilometer persegi, panjang garis pantai 1973,24 Km serta jumlah pulau 185 pulau.
"Semoga potensi-potensi yang ada di wilayah Sumatera Barat tersebut dapat dikelola dengan sebaik-baiknya," kata Nasrul.
Terakhir Wagub berharap kapal-kapal yang beroperasi di wilayah Sumatera Barat benar-benar dalam keadaan laiklaut, baik kapal nelayan maupun kapal penumpang sehingga sebelum izin dikeluarkan kapal-kapal tersebut harus diperiksa secara teknis.