JAKARTA (31/8) – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut senantiasa berkomitmen untuk mendukung terwujudnya keselamatan dan kesejahteraan pelaut Indonesia, salah satunya dengan cara membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pelaut saat bekerja di atas kapal.
Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Hendri Ginting, menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerima laporan dari para pelaut, baik itu soal keselamatan, kesejahteraan ataupun pemenuhan hak-hak pelaut selama bekerja di atas kapal dan berupaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.
Salah satunya adalah terkait permohonan tindaklanjut dari Kementerian Luar Negeri kepada Kementerian Perhubungan atas kasus Abdullah Rahman Rizqi, Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Penagkap Ikan Fong Kuo No.188, berbendera Taiwan. Laporan dimaksud menyatakan bahwa pelaut Indonesia tersebut mendapatkan kendala saat bekerja di atas kapal dan meminta bantuan untuk dapat dimediasi dan dipulangkan ke Indonesia.
“Menindaklanjuti laporan tersebut, kami mengundang PT. Sammy Lautan Sejati selaku Perusahaan Keagenan Awak Kapal pengirim, Kesatuan Pelaut Indonesia Tanjung Priok, serta Kuasa Hukum dari pihak Abdullah Rahman Rizqi untuk bersama-sama membahas penyelesaian laporan dimaksud,” ujar Capt. Hendri Ginting.
Lebih lanjut, Capt. Hendri Ginting mengungkapkan, bahwa pada rapat mediasi yang dilaksanakan di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan pada Kamis (29/8) lalu, diketahui bahwa permasalahan ini berkutat pada hak dari Abdullah Rahman Rizqi yaitu tunjangan sejak dari bulan Oktober 2023 – Maret 2024 yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak.
“Setelah kami melakukan mediasi yang mempertemukan kedua belah pihak secara langsung, Alhamdulillah sudah mendapatkan titik temu dan kesepakatan. Pihak dari PT. Sammy Lautan Sejati pun telah menyelesaikan pembayaran hak-hak yang dimaksud sampai dengan bulan Agustus dimana Saudara Abdullah Rahman Rizqi sampai di Jakarta pada hari Rabu (28/8), serta mendapatkan Bonus Ikan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Capt. Hendri Ginting memberikan himbauan kepada seluruh pelaut Indonesia yang ingin bekerja di atas kapal, khususnya kapal asing, agar melalui Keagenan Awak Kapal (Manning Agency).
“Saya himbau agar para pelaut untuk cermat dalam memilih perusahaan tempat mereka bekerja di luar negeri maupun agen perekrutan dan penempatan awak kapal di tanah air. Cek dahulu perusahaan atau keagenan awak kapal ini bermasalah atau tidak, pastikan juga Perusahaan Manning Agency memiliki Surat Izin Usaha Keagenan Awak Kapal (SIUKAK),” tegasnya.
SIUKAK ini sifatnya wajib mengingat Surat Edaran mengenai pembuatan SIUKAK juga sudah disebarkan. Terlebih tujuan dari pembuatan surat perizinan ini adalah demi meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pelaut yang tercantum di perjanjian kerja Laut dan Collective Bargaining Agreement (CBA) jika di kemudian hari terdapat kasus yang merugikan para pelaut Indonesia.
“Oleh karena itu, sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh pelaut yang akan bekerja di atas kapal agar sebelum bekerja/direkrut memastikan perusahaan keagenan Awak Kapal memiliki izin usaha (SIUKAK). Hal ini dapat dipastikan melalui website dokumenpelaut.dephub.go.id,” tutup Hendri Ginting. (ADY/PF/HB)