PONTIANAK (12/7) - Pelabuhan memiliki peran penting dalam menopang kemajuan suatu daerah termasuk di Kalimantan Barat. Oleh karena itu proyek Pelabuhan Internasional Kijing dinilai sangat penting guna mendorong pertumbuhan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha saat mendampingi kunjungan kerja Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi di Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (12/7).
Peninjauan Terminal Internasional Kijing pada Pelabuhan Dwikora Pontianak di Kabupaten Mempawah dihadiri oleh seluruh mitra Komisi V DPR RI serta Gubernur Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran.
"Proyek pengembangan Terminal Kijing memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekspor SDA di Kalimantan Barat dan berperan sebagai gerbang ekspor dan impor barang, dan rencananya sebentar lagi akan segera diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo," ujar Dirjen Arif.
Terminal Internasional Kijing terletak di lokasi yang strategis dan berfungsi untuk mengatasi keterbatasan pelayanan dan permasalahan teknis lokasi di Pelabuhan Dwikora Pontianak, seperti kedalaman alur kolam dan sedimentasi.
Terminal Internasional Kijing merupakan terminal terbesar di Kabupaten Mempawah yang akan beroperasi di Kalimantan Barat. Nantinya terminal ini akan mendukung serta bersinergi dengan Ibu Kota Nusantara.
Selain itu, Terminal Kijing juga berperan dalam mengakomodasi peningkatan pesat permintaan layanan akibat perkembangan industri CPO, bauksit dan kegiatan perkebunan lainnya.
"Sehingga keberadaannya menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam mendorong kemajuan Kalbar," ujar Dirjen Arif.
Adapun Terminal Kijing ini dibangun dalam rangka mendukung Program Pemerintah dalam mengimplementasikan Tol Laut untuk meningkatkan konektivitas antar pulau di Indonesia.
"Dalam rangka menekan biaya logistik serta sebagai salah satu dari beberapa Hub Port yang menjadi komponen dari tol laut," jelas Dirjen Arif.
Rencana pengembangan Terminal Kijing telah tercantum dalam Permenhub No KP 787 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
Pengembangan Tahap 1A (initial) dilaksanakan pada 2017-2021 meliputi pembangunan terminal petikemas, lapangan sisi darat, trestle dan lain-lain.
"Dengan total lahan 200 Ha dan estimasi kapasitas terminal petikemas 500.000 TEUs dan estimasi kapasitas terminal multipurpose 500.000 ton," ungkap Dirjen Arif.
Dirjen Arif juga menyampaikan dukungan angkutan transportasi laut lainnya di Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebanyak 5 (lima) trayek kapal perintis. "Dan ada 26 trayek dengan 26 armada kapal Pelni melalui skema PSO," tutup Dirjen Arif.
Adapun pelabuhan lain yang ada di Kalimantan Barat yaitu Pelabuhan Karimata, Pelabuhan Tanjung Satai, Pelabuhan Sukadana, Pelabuhan Kendawangan, Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Teluk Melano, Pelabuhan Paloh, Pelabuhan Mempawah, Pelabuhan Sintete dan Pelabuhan Padang Tikar.
Sebagai informasi, pada rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Barat ini, Komisi V DPR RI juga melakukan peninjauan ke proyek pembangunan infrastruktur dan transportasi lainnya, antara lain Lokasi Pembangunan Duplikasi Jembatan Kapuas 1, Lokasi Pembangunan Kapuas 3, serta Bandara Supadio.