JAKARTA (11/1) Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Realisasi anggaran belanja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencapai 96,30% dari pagu anggaran, serta Penerimaan PNBP sebesar 109,64% dari target pendapatan di tahun 2021. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha dalam acara Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021.
"Besarnya realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 ini merupakan prestasi yang membanggakan. Untuk mendapatkan hal tersebut perlu disertai juga dengan proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku" Ujar Arif.
Harapannya melalui proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 ini dapat mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel.
"Diharapkan bagi seluruh Satker agar bersungguh-sungguh dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 dan menyiapkan dokumen-dokumen pendukung dalam bentuk digital (softcopy) sehingga jika sewaktu-waktu satker menjadi objek sampling pemeriksaan, minimal sudah siap untuk memberikan dokumen sesuai dengan permintaan BPK" ujar Arif.
Kementerian Perhubungan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan atas Pemeriksaan Laporan Keuangan selama 8 Tahun berturut- turut sejak tahun 2013 sampai dengan 2020.
"Tantangan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang kesembilan kali pada Tahun 2021 merupakan hal yang tidak mudah karena diperlukan kerja keras, komitmen, kolaborasi dan doa dari seluruh penanggungjawab pengelola keuangan mulai dari tingkat Satker hingga Eselon I untuk mempertahankan opini WTP tersebut" ujarnya.
Acara ini turut dihadiri oleh
wakil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan; Para Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; baik yang hadir langsung maupun secara virtual/online.