PEKANBARU (30/09) - Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menetapkan Rancangan Umum Tata Alur Pelayaran (RUTAP) di Wilayah Kerja Disnav Kelas I Dumai. Hal ini guna mengantisipasi adanya potensi ancaman keselamatan serta keamanan pelayaran global seiring kian padatnya lalu lintas alur pelayaran pada Selat Malaka dan Selat Singapura.
Perairan Indonesia diprediksi akan terus meningkat terutama kapal-kapal tanker yang mengangkut minyak dari Timur Tengah ke negara-negara ASIA yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, dimana lintas yang akan menuju kesana melalui Selat Malaka dan Selat Singapura, Sunda dan Lombok.
Direktur Kenavigasian Hengki Angkasawan saat membuka acara Forum Keselamatan Pelayaran dan Sosialisasi RUTAP di Pekanbaru, Riau, Kamis (30/9) mengatakan penyelenggaraan alur pelayaran dan perlintasan dilaksanakan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya untuk terus menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
“Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menyusun program quick wins yang salah satunya penyusunan Rancangan Umum Tata Alur Pelayaran (RUTAP) dalam bentuk desktop study dalam rangka mendukung angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim yang efektif dan efesien,” ujarnya.
RUTAP merupakan arahan perwujudan ruang perairan yang digunakan sebagai jaringan/networking dalam komponen transportasi laut berupa tersedianya alur pelayaran yang dibutuhkan pada masa yang akan datang sesuai dengan perkembangan pengguna jasa.
Adapun RUTAP wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas I Dumai memuat pola ruang penggunaan perairan, rencana struktur alur pelayaran, rencana pola alur pelayaran yang meliputi kebutuhan alur strategis, penetapan alur strategis Distrik Navigasi kelas I Dumai, strategi pengembangan alur, indikasi program dan pengembangan kegiatan pelayaran, pelaksanaan pembangunan alur, dan indikasi anggaran dan sumber-sumber pembiayaan.
Oleh karena itu, dengan adanya RUTAP tersebut semua informasi teknis mengenai tatanan alur pelayaran di wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas I Dumai dapat dimanfaatkan oleh semua pihak baik instansi pemerintah, swasta dan para stakeholder lainnya, sehingga diharapkan keteraturan, kelancaran serta keselamatan pelayaran pada perairan di wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas I Dumai dapat terwujud guna mendukung perekonomian khususnya di Provinsi Riau.
“Desktop study RUTAP ini merupakan salah satu gagasan yang bagus dan baik mengingat masih banyak alur pelayaran, baik alur pelayaran umum dan perlintasan serta alur pelayaran masuk pelabuhan yang belum ditetapkan,” ujar Hengki.
Hengki menegaskan, Pemerintah dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim yang efektif dan efesien membutuhkan kebijakan berupa beberapa penguatan, diantaranya fungsi alur pelayaran, aksesibilitas dan keselamatan pelayaran antar simpul pelabuhan dan pendukungnya.
Pemerintah juga akan terus meningkatkan pelayanan sistem rute dan tata cara berlalu lintas pada jaringan alur pelayaran, pengembangan ekonomi wilayah melalui ketersediaan jaringan dalam komponen transportasi laut (alur pelayaran), penentuan alur pelayaran strategis di wilayah kerja Distrik Navigasi, dan menjaga kawasan konservasi dan lingkungan maritim di sekitar alur pelayaran, serta skala prioritas penetapan alur pelayaran umum dan perlintasan serta alur pelayaran masuk pelabuhan.
Sebagai informasi, Dumai masuk sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang memiliki sistem jaringan transportasi laut seperti Pelabuhan Angkutan Laut dan Terminal Khusus. Salah satu pelabuhannya yaitu Pelabuhan Dumai yang berada di Provinsi Riau, merupakan pelabuhan yang dikelola oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) 1, memiliki terminal curah cair terbesar di Indonesia.
“Berdasarkan informasi dari desktop study RUTAP, Pelabuhan Dumai tetap menjadi pelabuhan umum yang tertinggi dalam pengapalan crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah, dengan rata-rata 400.000 ton tiap bulannya. Berdasarkan data yang diperoleh setiap bulannya ratusan ribu ton minyak sawit mentah diekspor ke sejumlah negara di dunia, di antaranya India, China dan beberapa negara di Eropa,” ujarnya.
Dumai sendiri berada dekat dengan perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. Layanan Kenavigasian di wilayah perairan ini dilaksanakan oleh UPT Distrik Navigasi kelas I Dumai yang merupakan salah satu dari 25 Distrik Navigasi di Indonesia. Wilayah kerjanya meliputi area perairan di Provinsi Riau dan sebagian lagi berada di area Barat dan Selatan Kabupaten Karimun di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan luas nya wilayah perairan yang menjadi wilayah kerjanya maka menjadi tulang punggung interkoneksi moda transportasi laut di wilayah Barat Indonesia.
“Sudah tentu sangat membutuhkan penataan akan alur pelayaran yang dapat mengantisipasi perkembangan yang ada. Lintasan pelayaran di wilayah kerja Dumai terdiri dari palayaran antar pulau (interisland dan interinsulair), juga berhadapan langsung dengan alur internasional yakni (TSS) Selat Malaka dan Selat Singapura. Inilah yang menjadikan perairan laut di Wilker Dumai menjadi sangat strategis. Berada pada lingkungan pengaruh positif IMS-GT (Indonesia Malaysia Singapore – Growth Triangle) yang juga merupakan choke point terpadat kedua di dunia,” ungkapnya.
Selain itu, wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas I Dumai memiliki karakteristik meliputi area konservasi, area wisata bahari, instalasi bawah air dan anjungan lepas pantai, selat internasional, pelabuhan umum, Tersus/TUKS, alur pelayaran masuk pelabuhan, alur pelayaran umum dan perlintasan, 8 rute ferry cepat domestik dan 6 rute ferry cepat intenasional.
Terakhir, turut memberikan sumbangsih pemikiran dan diskusi bersama dalam acara Sosialisasi RUTAP di wilayah kerja Disnav Kelas I Dumai diantaranya Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazar, Staf Ahli Utama Menteri Perhubungan R. Agus H. Purnomo dan Kepala Disnav Kelas I Tanjung Priok Raymond Ivan Sianturi.