4719
view(s)
JAKARTA –Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL)
Kementerian Perhubungan menilai kerja sama dengan Free Hanseatic City, Bremen,
Jerman di bidang pengembangan sumber daya manusia, khususnya peningkatan
keterampilan sumber daya manusia di pelabuhan sangat bermanfaat. Untuk itu,
DJPL merasa perlu agar kerja sama yang didasarkan pada nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara
DJPL dengan Free Hanseatic City, Bremen yang ditandatangani pada Juni 2013
tersebut dilanjutkan bahkan ditingkatkan serta dikembangkan ke sektor maritim
lainnya.
Demikian dikatakan Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Kementerian Perhubungan Capt. Bobby R Mamahit dalam sambutan pembukaan pada
saat menerima kunjungan delegasi ekonomi Bremen, Jerman yang dipimpin oleh
Senator Martin Guenthner, Menteri Ekonomi, Tenaga Kerja, dan Pelabuhan Free
Hanseatic City, Bremen di Ruang Sriwijaya, Gedung Karsa, Kementerian
Perhubungan, Jakarta, Jumat (7/11/2014).
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. Bobby R Mamahit
menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran Senator Martin
Guenthner beserta delegasi ekonomi Bremen dalam pertemuan tersebut.
Kepada para delegasi ekonomi Bremen, Direktur Jenderal
Perhubungan Laut Capt. Bobby R Mamahit juga menyampaikan bahwa sejak Oktober
2014, pemerintah Indonesia telah memiliki presiden baru. “Arah kebijakan pemerintah
saat ini lebih fokus kepada pembangunan sektor maritim dimana transportasi laut
menjadi pendorong utama dan tulang punggung ekonomi nasional,” kata Capt. Bobby
R Mamahit.
“Saat ini Direktur Jenderal Perhubungan Laut memiliki empat
Kantor Otoritas Pelabuhan berlokasi di Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak,
dan Makassar. Untuk memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran, ada Kantor
Syahbandar Utama dan kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dari kelas I
sampai V yang beroperasi di seluruh
wilayah Indonesia,” kata Capt. Bobby R Mamahit.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut menegaskan pembangunan
sumber daya manusia menjadi salah satu yang menjadi prioritas utama.
Kesepakatan kerja sama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan
PKSPL-IPB, Pelabuhan Bremen dalam peningkatan sumber daya manusia di pelabuhan
yang telah ditandatangani sejak tahun 2010 telah menunjukkan betapa efektifnya
program tersebut. Sejak tahun 2010 hingga 2012 telah terlaksana lebih dari 14
program pelatihan dan workshop tentang
pelabuhan dengan jumlah peserta di atas 500 orang yang dilatih di Indonesia dan
di Bremen.
Kerja sama antara Indonesia dan Bremen dilanjutkan dengan
MoU tentang pembangunan kapasitas sumber daya manusia di pelabuhan antara
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Free
Hanseatic City of Bremen, Senator of
Econoics, Labour and Ports, Federal and European Affairs and Development
Cooperation, dan GIZ State Office di Bremen yang telah ditandatangani di
Munich, Jerman tahun 2013.
Berdasarkan MoU itu, telah dilakukan “Training Improvement of Port Performance in Indonesian Port” pada
Desember 2013 dengan melibatkan 17 peserta dari Indonesia. Pada waktu
bersamaan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga mengirimkan perwakilan
tingkat tinggi untuk melakukan pertemuan dengan otoritas Bremen dan GIZ,
membahas pelatihan-pelatihan untuk otoritas pelabuhan, juga membuat daftar
prioritas pelatihan untuk tahun-tahun mendatang.
Senator Martin Guenthner menyambut baik pernyataan Dirjen
Hubla tersebut. Guenthner juga menyampaikan bahwa MoU tentang peningkatan
kapasitas sumber daya manusia di pelabuhan sangat penting untuk dilanjutkan.
Apalagi pemerintah Indonesia saat ini lebih memfokuskan pada pembangunan sektor
kemaritiman.
“Saya sangat senang Presiden Indonesia telah menyatakan akan
lebih fokus pada pembangunan sektor maritim,” kata Martin Guenthner.
Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Capt. Bobby R Mamahit didampingi antara lain oleh Sekretaris Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut Capt. Erwin Rosmali, MM, Kapusbang SDM Perhubungan Laut Cpt. Indra Priyatna,
Direktur Navigasi Tony Budiono, MM, Kasubdit Pengembangan Pelabuhan Dit Pelpeng
Mauritz Sibarani, DESS, ME, dan Kepala Bagian Hukum Sri Lestari Rahayu, SH, LLM.
