4286
view(s)
JAKARTA (1/11) - Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan kemarin (31/10) telah melaksanakan pengawasan melalui Oversight Program terhadap pelaksanaan pendelegasian tugas-tugas statutoria kepada PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) di kantor pusat PT BKI Jakarta.
Menurut Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Rudiana yang memimpin kegiatan Oversight Program dimaksud menyebutkan bahwa kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari oversight program tahap 1 yang telah dilaksanakan di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla seminggu sebelumnya.
"Pelaksanaan pengawasan ini merupakan amanat dari Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. BKI tentang Penyerahan Kewenangan untuk Melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia Nomor HK.107/2/6/DJPL-17 dan nomor B.0593/HK.503/KL-17 tanggal 5 April 2017," ujar Capt. Rudiana.
Lebih lanjut, Capt. Rudiana mengatakan di aturan tersebut khususnya di pasal 5 menyebutkan bahwa setiap 6 (enam) bulan pihak pertama berhak melakukan pengawasan program dalam bentuk audit,monitoring, evaluasi dan review atas pelaksanaan tugas pendelegasian oleh pihak kedua.
Sementara itu, Kasubdit Rancang Bangun, Stabilitas dan Garis Muat Dit.Kappel, Subagiyo menambahkan bahwa pada kegiatan ini tim dari Ditjen Hubla dipimpin langsung oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan dan PT BKI sebagai pihak yang diawasi dipimpin oleh Direktur Utama PT. BKI, Rudiyanto.
"Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menilai sejauh mana PT. BKI dapat melaksanakan semua pendelegasian yang diberikan oleh Ditjen Hubla sesuai dengan perjanjian kerja sama yang hasilnya nanti akan menentukan apakah perjanjian kerja sama ini akan diteruskan, ditambahkan, dikurangi atau bahkan dihentikan," ujar Subagiyo.
Sebagai informasi, perjanjian Kerja Sama ini juga merupakan pelaksanaan dari ketentuan IMO Resolusi A.349(92) yang diadopsi tanggal 21 Juni 2013 dan mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2015 tentang Koda untuk Organisasi yang diakui (Code For Recognized Organization/ RO Code).
Pendelegasian kewenangan statutoria ini juga merupakan dukungan Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perhubungan kepada PT. BKI yang saat ini dalam proses penerimaan menjadi anggota International Assosiation of Classification Societies (IACS).
