JAKARTA (8/11) - Jelang pelaksanaan Sidang Majelis International Maritime Organization (IMO) ke-31 yang akan digelar pada tanggal 25 November s.d. 4 Desember 2019 mendatang, Ditjen Perhubungan Laut menggelar Workshop Persiapan Sidang Majelis IMO ke-31 di Hotel Grand Mercure Harmoni, (7/11).
Membuka Workshop, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha, menyampaikan bahwa Workshop ini diselenggarakan untuk mempersiapkan seluruh delegasi dan memantapkan posisi Indonesia untuk menghadiri Sidang Majelis IMO ke-31, di mana Indonesia akan berpartisipasi dengan mengirimkan delegasi yang terdiri dari berbagai Kementerian/Instansi, antara lain Sekretaris Kabunet, Kemenkomaritim, Kementerian Luar Negeri, Basarnas, Pushidros TNI AL, PT. Pelni, PT. Pelindo I s.d IV, PT. BKI, DPP INSA dan DPP IPERINDO.
“Sidang Majelis IMO kali ini akan membahas beberapa agenda, namun yang terpenting adalah pemilihan anggota dewan IMO Periode 2020-2021, di mana Indonesia mencalonkan kembali menjadi Anggota Dewan IMO Kategori C,” ungkap Arif.
Menurut Arif, proses pemilihan tahun ini akan mejadi sedikit lebih berat karena Indonesia harus bersaing dengan 25 negara, di mana hanya 20 negara yang dapat diterima menjadi anggota.
“Tentunya kita harus memantapkan strategi dan posisi yang jelas untuk meyakinkan 122 negara anggota untuk kembali memilih Indonesia menjadi anggota dewan,” ujarnya.
Selain agenda pencalonan kembali Indonesia menjadi Anggota Dewan IMO, terdapat pula agenda-agenda khusus yang menjadi kepentingan Indonesia, yaitu penyampaian instrumen aksesi STCW-F, Reformasi Dewan IMO serta pemilihan external auditor dari tiga kandidat yaitu Indonesia, Italia dan Inggris.
“Pada tahun ini, Indonesia akan mengajukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mencalonkan diri menggantikan posisi Ghana menjadi External Auditor IMO,” jelas Arif.
Arif menambahkan, selain membahas sebanyak 31 (tiga puluh satu) Agenda Sidang yang akan dibahas satu per satu, Workshop ini juga akan membahas tentang pengaturan resepsi diplomatik dalam rangka penggalangan dukungan, yang rencananya akan diadakan pada tanggal 27 November 2019.
“Saya berharap seluruh delegasi yang menghadiri Workshop ini dapat berperan aktif dalam memberikan masukan, sehingga pada saat sidang berlangsung Indonesia dapat memberikan intervensi pada tiap agenda untuk menunjukkan eksistensi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang juga menjadi poros maritim dunia,” tutup Arif.