Jakarta. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan saat ini Kementerian Perhubungan fokus tuntaskan pembangunan 11 proyek strategis nasional. Ke-11 proyek ini dibangun guna memperkuat sektor transportasi laut Indonesia.
“Ada 11 proyek strategis nasional yaitu Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan KEK Maloy, inland waterways di Cikarang, Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Kalibaru, Pelabuhan Makassar New Port, Pelabuhan Palu, Terminal Kijing, dan Pelabuhan Kupang,” kata Menhub Budi saat bicara pada Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kemaritiman Tahun 2017 di Jakarta pada Kamis (4/5) siang.
Menhub menyampaikan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung tahap pertama akan dioperasikan pada Agustus 2017. Pada tahap berikutnya rencananya Kementerian Perhubungan akan melibatkan swasta asing untuk turut membangun dan mengelola pelabuhan ini.
“Secara spesifik saya sampaikan Pelabuhan Kuala Tanjung akan beroperasi pada bulan Agustus di tahap pertama dan tahap kedua kita memang sedang bicara dengan Port of Rotterdam dan Dubai untuk turut membangun dan mengelola,” ujar Menhub.
Keikutsertaan pihak asing, dikatakan Menhub Budi telah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menjalin kerjasama dengan beberapa operator yang berkapasitas internasional, agar fungsi internasional HUB bisa lebih baik.
Terkait Pelabuhan Bitung, Menhub mengatakan bahwa saat ini sudah ada Kapal Ro-Ro rute Bitung - Davao yang diresmikan kemarin (30/4) oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Saat ini jadwal Ro-Ro tersebut 2 minggu sekali. Selanjutnya nanti Menhub minta agar menjadi reguler 1 (satu) minggu sekali. Menurut Menhub ini merupakan titik yang baik untuk menghubungkan wilayah ASEAN. Ke depan akan dihubungkan pula Indonesia dengan Malaysia, dan Thailand.
“Tadi saya diskusi dengan Gubernur (Sulawesi Utara) bahwa untuk muatan balik kapal Ro-Ro tersebut sudah semen yang siap diekspor ke Filipina” jelas Menhub.
Terkait dengan dwelling time, Menhub menyebut telah dapat mengurangi waktu di pelabuhan. Selain itu biaya pelayanan di beberapa pelabuhan juga sudah dapat ditekan, “Dwelling time sudah 3 hari dan tadi Bapak Presiden minta agar menjadi 2 hari. Kita juga lakukan efisiensi biaya di sana. Contoh, di Samarinda, cost yang selama ini kontainer 180 ribu rupiah bisa kita tekan jadi 18 ribu. Dibanyak pelabuhan bisa kita terapkan,” ucapnya.
Acara Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kemaritiman Tahun 2017 dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Kerja serta pimpinan tinggi instansi/lembaga negara. Pada kesempatan itu Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah Indonesia akan terus melakukan terobosan dalam mengejar ketertinggalan dari negara lain. Selain itu potensi Negara juga akan dibangkitkan agar dapat dimanfaatkan oleh rakyat. Menyinggung soal tol laut, Presiden Jokowi menyebut telah berhasil menurunkan harga 20-25% di Indonesia Timur.
“Di bidang infrastruktur maritim, ada tol laut dan berkaitan dengan pelabuhan. Terutama Indonesia Timur, turunnya harga 20-25%, saya rasa penurunan cukup tinggi. Tapi bila rute dan trayek semakin banyak, kita meyakini turunnya harga semakin baik lagi,” ucapnya.
Selain tol laut, Jokowi menambahkan dengan adanya kapal berkapasitas 10.000 TEUs yang telah berhasil bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok sekitar dua minggu lalu akan berdampak pada penurunan biaya logistik dan transportasi.
Senada dengan Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan program tol laut telah berhasil menekan disparitas harga hingga 25%, "Kami sudah bangun 30 titik logistik di timur dan barat agar kesenjangan tidak terlalu besar. Harga di Indonesia timur, kami ambil sampling misalnya antara Surabaya dengan daerah terpencil di Indonesia Timur 20-25 persen harga sudah turun," kata Menko Luhut.
Nantinya katanya, rute dan trayek kapal akan diperbanyak. Dengan begitu maka dapat lebih menurunkan disparitas harga hingga 50% pada 1-2 tahun mendatang. (GD/TH/BS/JAB)