2028
view(s)
JAKARTA (10/6) – Bagan pemisahan alur laut atau Traffic Seperation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok resmi diberlakukan secara penuh pada 1 Juli 2020. Hal ini menunjukan bahwa Indonesia menjadi negara kepulauan (archipelagic state) pertama di dunia yang memiliki TSS di alur laut kepulauan Indonesia.
Menyambut pemberlakuan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus melakukan persiapan, baik dari Sumber Daya Manusia maupun Sarana dan Prasarananya. Persiapan lain yang dilakukan salah satunya dengan melakukan patroli keamanan bersama dengan Institusi/Stakeholder Maritim.
“Dapat kami informasikan bahwa TSS Selat Sunda dan Lombok ini akan efektif berlaku mulai 1 Juli 2020. Saya dan kawan-kawan di Perhubungan Laut sudah mempersiapkan secara maksimal supaya kesiapan kita betul-betul siap kemudian nanti implementasinya juga siap sehingga di mata Dunia Internasional (pelaksanaannya) tidak ada hambatan,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo saat membuka secara virtual Rapat Kesiapan Patroli Keamanan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok di Jakarta, Selasa (10/6).
Adapun Direktorat Kenavigasian juga telah menyiapkan sarana dan prasarananya, mulai dari Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) sampai dengan Vessel Traffic Service (VTS) dan ini akan beroperasi selama 24 jam.
“Saat ini di Selat Sunda (lalu lintas) memang ramai sekali, begitu juga dengan Selat Lombok yang lumayan ramai sehingga ini harus betul-betul siap. Selain peralatan yang ada, ada back up juga dari sisi SDM-nya dan kami menilai SDM-nya sudah cukup lengkap,” kata Dirjen Agus.
Turut hadir dalam rapat Kesiapan Patroli Keamanan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok antara lain Wasasops Kasal, Deputi Opslat Bakamla, Deputi Operasi Basarnas, Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, Special Envoy (utusan khusus) Indonesia untuk International Maritime Organization (IMO) Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio, Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Dr. Umar Aris, serta para kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP).
