11512
view(s)
JAKARTA – Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki posisi strategis dalam konstelasi global maupun nasional. Akan tetapi dibalik itu, sebagai negara kepulauan dengan berbagai karakteristik kewilayahannya, kita dituntut untuk mampu menjaga konektivitas antar wilayah di negara kita sehingga perlu disiapkan langkah-langkah strategis dalam upaya menjamin konektivitas khususnya melalui penguatan sistem transportasi laut, yang menjadi tulang punggung konektivitas antara wilayah di indonesia.
Demikian yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono pada saat menjadi narasumber pada acara Focus Group Discussion (FGD) “Optimalisasi Pembangunan Konektivitas Antar Pulau Guna Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Dalam Rangka Tercapainya Tujuan Nasional” yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Selasa (6/6) di Jakarta.
Selain Dirjen Hubla, yang menjadi narasumber dalam FGD dimaksud antara lain Direktur Transportasi Bappenas, Kepala Badan Pengembangan Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Walikota Makassar, dan dimoderatori oleh Dr. Sukendra Martha, Tenaga Profesional Biadng Politik Dalam Negeri Lemhanas RI.
Dirjen Tonny memaparkan tentang beberapa permasalahan dan hal-hal strategis dalam upayamengoptimalkan pembangunan konektivitas antar pulau yang meliputi 5 hal pokok, antara lain profil Indonesia dalam konstelasi nasional maupun global, variabel konektivitas sebagai kunci peningkatan kemandirian dan daya saing ekonomi wilayah, identifikasi dan analisis peta prioritas (kebijakan) pembangunan konektivitas antar pulau, peluang dan kendala dalam optimalisasi pembangunan konektivitas, serta rekomendasi dan langkah strategis dalam rangka optimalisasi pembangunan konektivitas.
Dalam konstelasi nasional maupun global, Indonesia memiliki posisi strategis dan berada pada sentral pelayaran dunia yang menjadi kunci penting dalam memperkuat kemandirian dan daya saing bangsa indonesia secara global.
“Sejalan dengan berbagai upaya peningkatan sistem transportasi laut dan merujuk pada agenda kemaritiman nasional, tentunya kita optimis bahwa posisi indonesia akan semakin baik dan semakin diperhitungkan dalam konstelasi perdagangan dunia sehingga ke depan akan terus berkembang menjadi salah satu poros maritim dunia,” kata Tonny.
Selanjutnya, Tonny memaparkan tentang variabel konektivitas sebagai kunci peningkatan kemandirian dan daya saing ekonomi wilayah. Wilayah NKRI yang berbentuk kepulauan menuntut adanya konektivitas antar wilayah di dalamnya. Penguatan konektivitas nasional dimaksud memuat 3 (tiga) prinsip utama yaitu: 1) optimalisasi pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan keseragaman dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan; 2) integrasi moda dalam konsep inter-moda supply chain system yang menghubungkan hinterland dengan pusat-pusat pertumbuhan; dan 3) pertumbuhan inklusif yang artinya apa yang kita lakukan harus menyentuh semua lini dan dilakukan secara komprehensif.
Terkait dengan kebijakan pembangunan konektivitas, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan telah melakukan berbagai upaya pembangunan transportasi laut yang didasarkan pada Nawacita, antara lain dengan melakukan pembangunan dan pengembangan pelabuhan yang menjadi salah satu variabel yang sangat penting dalam membangun konektivitas, pengembangan pelabuhan untuk mendukung tol laut, pelaksanaan program tol laut dan rumah kita, penyelenggaraan pelayaran perintis dalam menunjang konektivitas, dan beberapa kebijakan startegis lainnya.
“Dari sisi infrastruktur pelabuhan kita benahi, dan sejalan dengan itu kita lakukan juga penguatan sistem jaringannya melalui program tol laut yang terus kita optimalkan, evaluasi dan perbaiki dari sisi pelayanan sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan konektivitas indonesia khususnya integrasi wilayah barat dan timur untuk mengurangi disparitas,” ujar Tonny.
Dalam melakukan pembangunan konektivitas tentunya memiliki berbagai peluang dan kendala yang dihadapi, antara lain kondisi geospasial indonesia sebagai negara kepulauan dapat menjadi peluang sekaligus tantangan untuk pembangunan konektivitas di Indonesia. Sedangkan dari aspek sosial ekonomi kita masih dihadapkan pada disparitas, biaya logistik tinggi dan aspek pembiayaan.
“Kendala lain yaitu masih banyaknya tumpang tindih atau overlapping kebijakan atau aturan termasuk koordinasi dan integrasi antar pemangku kepentingan, serta kita harus menjamin adanya integrasi intra dan antar moda, perlunya dukungan industri pelayaran yang kuat serta dukungan Sumber Daya Manusia yang profesional,” imbuhnya
Untuk itulah, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mencoba menyampaikan rekomendasi dan langkah strategis dalam rangka optimalisasi pembangunan konektivitas.
“Rekomendasi dan langkah strategis berikutnya adalah pengembangan angkutan barang melalui konsep tol laut, di mana kita membutuhkan cetak biru angkutan barang melalui tol laut yang didukung dengan pengembangkan program berbasis teknologi informasi,” jelas Tonny.
Lebih lanjut Tonny menambahkan, rekomendasi dan langkah strategis lain adalah dengan melakukan pengembangan infrastruktur transportasi laut yang harus didasarkan pada identifikasi dan prioritas yang jelas dengan melibatikan peran swasta mengingat pemerintah memiliki keterbatasan dana untuk pembangunan konektivitas. Selain itu, diperlukan harmonisasi kebijakan atau aturan, koordinasi dan integrasi antar pemangku kepentingan harus ditingkatkan dan dibina secara berkesinambungan serta optimalisasi Kementerian Koordinator sebagai pemegang fungsi koordinasi antar institusi.
“Terakhir, kita memerlukan langkah strategis lain yang berpengaruh langsung terhadap pembangunan konektivitas, antara lain pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru, khususnya di kawasan timur indonesia, peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM transportasi laut, pembentukan satu main lineoperator berbendera indonesia yang handal, dan tentunya, pemerintah harus melakukan intervensi terhadap hal-hal tertentu yang memerlukan perhatian khusus terutama upaya untuk mencapai pemerataan pembangunan ke wilayah timur indonesia,” tutup Tonny.
