3091
view(s)
LUWUK (25/3) - Setiap tahun Pemerintah melakukan evaluasi penyelenggaraan program Tol Laut termasuk terkait jumlah muatan balik di setiap trayeknya. Pada tahun 2020, jumlah muatan balik dari dua trayek Tol Laut yang menyinggahi Pelabuhan Luwuk yakni H2 dan T6 masih rendah.
Oleh karenanya diperlukan dukungan Pemerintah Daerah juga terobosan dan masukan dari berbagai instansi dan stakeholder terkait sehingga pelaksanaan program Tol Laut benar-benar tepat sasaran dan sebanding dengan subsidi yang dikeluarkan pemerintah.
Demikian disampaikan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Luwuk, Suleman Langge saat memimpin Rapat Koordinasi Antar Instansi Terkait Optimalisasi Muatan Balik Tol Laut Trayek H2 dan T6 di Kantor UPP Kelas II Luwuk.
Rapat Koordinasi tersebut dilakukan sebagai upaya peningkatan muatan balik program Tol Laut dan untuk memperoleh saran dan masukan terkait stategi peningkatan muatan balik dari berbagai instansi dan stakeholder.
"Disinilah diperlukan peran aktif dari Pemerintah Daerah, pengguna jasa dan stakeholder untuk memberikan masukan guna meningkatkan potensi muatan karena yang sepenuhnya mengetahui detail permasalahan adalah pengguna jasa, mulai dari pengurusan administrasi, tarif yang berlaku, manajemen pelayanan dan sebagainya," papar Suleman.
Ia menyatakan, Program Nasional Tol Laut sangatlah mendapat dukungan dari masyarakat pengguna jasa dikarenakan selain menjadi angkutan kontainer berbiaya murah karena mendapat subsidi dari Pemerintah, trayek yang dilalui juga dirasakan sangat strategis karena melayani pelosok atau hingga ke daerah yang masih terbatas lalu lintas barangnya yang masuk melalui kapal laut.
"Namun pengguna jasa menyarankan agar waktu tempuhnya bisa dipersingkat karena kalah bersaing dengan pelayanan kontainer swasta. Begitupun PT. Pelni memberikan masukan agar lebih mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh sehingga dalam pelaksanaannya lebih efektif dan memberikan jaminan akan kualitas barang yang diangkut terutama untuk barang yang memerlukan penanganan khusus," jelasnya.
Senada dengan Nakhoda kapal KM. Kendhaga Nusantara 13, dikatakan bahwa muatan balik dirasa masih kurang, bahkan ada beberapa pelabuhan singgah yang nihil muatan balik sehingga dibutuhkan masukan guna mengoptimalkan jumlah muatan balik di setiap pelabuhan singgah.
Lebih lanjut Suleman menguraikan, kendala yang dihadapi di setiap daerah hampir sama. Selain minimnya sosialisasi, tidak tersedianya perwakilan operator di daerah menjadi kendala bagi pengguna jasa serta pengurusan administrasi yang dirasakan masih sangat panjang.
"Terkait dengan kendala tersebut, kami berharap seluruh elemen dapat memberikan dukungan dalam rangka mensosialisasikan program Tol Laut sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat pengguna jasa, termasuk dengan memanfaatkan penggunaan media sosial," ujarnya.
Pihaknya juga telah mencatat masukan lain, diantaranya dengan menempatkan petugas dari PT. Djakarta Lloyd yang berada di Luwuk sehingga mempermudah pengurusan administrasi bagi pengguna jasa, juga penyediaan kontainer kosong di pelabuhan Luwuk sehingga dapat mempercepat proses pemuatan.
"Semoga masukan-masukan yang telah disampaikan berbagai pihak dapat ditindaklanjuti dan menjadi solusi bagi peningkatan muatan balik. Selanjutnya, akan dilaksanakan kembali pertemuan lanjutan membahas optimalisasi Tol Laut yang akan dihadiri manajemen PT. Djakarta Lloyd selaku operator," tutup Suleman.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari Pemerintah Daerah, Dinas Perdagangan dan UKM, Dinas Koperasi, Dinas Perkebunan, Bulog, perwakilan Kantor UPP Pagimana, PT. Pelni, PT. Pelindo IV, pengguna jasa, Perusahaan Bongkar Muat, TKBM dan perwakilan PT. Djakarta Lloyd serta Nahkoda KM. Kendhaga Nusantara 13.
