2976
view(s)
PEKANBARU (8/10) — Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Distrik Navigasi Kelas I Dumai menggelar kegiatan Forum Keselamatan Pelayaran di Lingkungan Distrik Navigasi Kelas I Dumai bertempat di Premier Hotel Pekanbaru pada hari Rabu kemarin (7/10).
Forum Keselamatan Pelayaran ini terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, antara lain Sosialisasi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 819 Tahun 2018 tentang Penetapan Alur Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal sesuai dengan Kepentingannya di Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Dumai, Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Umum Tata Alur Pelayaran (RUTAP) di Wilayah Kerja Distrik Navigasi Kelas I Dumai, serta Kampanye Kesehatan dan Keselamatan Pelayaran.
Dalam sambutan pembukaan yang disampaikannya secara virtual, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo menyampaikan bahwa keselamatan merupakan esensi utama dalam penyelenggaraan transportasi, tidak terkecuali transportasi laut. Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, mewujudkan transportasi laut yang berkeselamatan tentunya bukanlah hal sederhana dan hanya dapat diwujudkan dengan upaya yang kuat, komitmen tinggi dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, serta semangat gotong royong yang tulus.
“Itulah mengapa pada hari ini kita berkumpul, yakni untuk menyamakan persepsi, mensinergikan langkah, dan mendorong percepatan penataan instrumen-instrumen peningkatan keselamatan pelayaran,” ujar Dirjen Agus.
Keselamatan pelayaran, lanjut Agus tidak dapat datang dengan sendirinya. Perwujudan peningkatan keselamatan pelayaran menurutnya berbanding lurus dengan terpenuhinya pengetahuan para pelaku transportasi laut serta stakeholder kemaritiman lainnya terhadap Norma, Standar, Kriteria, dan Prosedur, khususnya terkait alur pelayaran dan perlintasan di laut. Khusus untuk wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas I Dumai, hal tersebut, menurut Dirjen Agus, sudah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 819 Tahun 2018.
“Untuk itu saya berpesan agar seluruh peserta dapat memahami isi Keputusan Menteri tersebut secara lengkap dan mendalam, serta memastikan penerapannya secara konsisten. Dengan pemahaman yang kuat tentang Keputusan Menteri tentang alur pelayaran dan penetapannya, saya berharap dapat berimplikasi pada terwujudnya ketaatan dan kepatuhan dalam berlalu lintas di perairan. Sehingga tidak saja meningkatkan keselamatan, keamanan, keteraturan dan kelancaran pelayaran, namun juga meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan maritim serta berbagai aktifitas maritim lainnya secara luas,” tegas Dirjen Agus.
Dirjen Agus juga kembali menginstruksikan kepada seluruh Distrik Navigasi di Indonesia untuk segera melakukan percepatan penataan alur pelayaran dan ruang perairan untuk kepentingan keselamatan pelayaran, serta melaksanakan deskstop studi untuk mewujudkan suatu Rancangan Umum Tata Alur Pelayaran (RUTAP) di wilayah kerja masing-masing.
Lebih lanjut, Dirjen Agus menyampaikan, bahwa di masa pandemi seperti saat ini, keselamatan saja tidak cukup untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi laut yang andal. Penyelenggaraan transportasi laut juga harus senantiasa mengedepankan kesehatan. Oleh karena itu, Dirjen Agus kembali mengingatkan pada seluruh jajarannya untuk senantiasa konsisten mematuhi protokol 3 M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Dirjen Agus berharap setiap orang dalam jajarannya mampu menjadi figur teladan bagi lingkungannya, memberi contoh yang baik dan tidak sungkan untuk saling mengingatkan jika dalam lingkungan masing-masing ada yang lalai dalam mematuhi protokol tersebut.
“Saya yakin Distrik Navigasi Kelas I Dumai mampu menjadi contoh implementasi regulasi keselamatan pelayaran dan konsistensi pelaksanakan protokol kesehatan yang ideal,” tukasnya.
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Direktur Kenavigasian, Hengki Angkasawan, menyampaikan bahwa Pelabuhan dan Alur Pelayaran memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian di wilayah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, yang masuk ke dalam wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas I Dumai.
Distrik Navigasi Kelas I Dumai, jelas Hengki, memiliki wilayah kerja yang cukup luas dan lalu lintas yang padat, mulai dari Selat Malaka Pulau Jemur sampai dengan Tanjung Balai Karimun Pulau Hiu Kecil. Salah satu Pelabuhannya, yaitu Pelabuhan Dumai yang berada di Provinsi Riau, memiliki Terminal Curah Cair terbesar di Indonesia dan menjadi Pelabuhan Umum tertinggi dalam pengapalan crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah dengan rata-rata 400.000 Ton per bulannya. Layanan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Dumai juga terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya.
Selain itu, wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas I Dumai memiliki karakteristik meliputi 4 (empat) Area Konservasi, 3 (tiga) Area Wisata Bahari, 11 (sebelas) Instalasi Bawah Air, 7 (tujuh) Anjungan Lepas Pantai, 1 (satu) Selat untuk Lalu Lintas Internasional, 1 (satu) Pelabuhan Umum, 97 (sembilan puluh tujuh) TERSUS/TUKS, 24 (dua puluh empat) Alut Masuk Pelabuhan, 5 (lima) Alur Lintas Utama, 8 (delapan) Rute Ferry Cepat Domestik dan 6 (enam) Rute Ferry Cepat Internasional.
“Demi mendukung fungsi tersebutlah pemerintah menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 819 Tahun 2018 yang pada hari ini kita sosialisasikan dengan harapan dapat mewujudkan keteraturan, kelancaran, serta keselamatan lalu lintas pelayaran di Pelabuhan Dumai guna mendukung perekonomian di Provinsi Riau,” terang Hengki.
Adapun Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Umum Tata Alur Pelayaran (RUTAP) di Wilayah Kerja Distrik Navigasi Kelas I Dumai, menurut Hengki diselenggarakan dengan maksud untuk melaksanakan Desktop Studi dalam rangka menyusun RUTAP di wilayah Kerja Distrik Navigasi Kelas I Dumai, meliputi wilayah Perairan Propinsi Riau dan Tanjung Balai Karimun.
“Dengan disusunnya RUTAP melakui Desktop Studi ini, semua informasi teknis mengenai tatanan Alur Pelayaran di Wilayah Kerja Distrik Navigasi Kelas I Dumai dapat dimanfaatkan oleh semua pihak, baik instansi pemerintah, swasta, dan para stakeholder lainnya,” ujar Hengki.
Sementara itu, sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan, Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas I Dumai, Raymond Sianturi mengungkapkan, bahwa Forum Keselamatan Pelayaran ini diselenggarakan secara paralel di 4 (empat) lokasi yaitu Pekanbaru, Dumai, Sungai Pakning dan Bengkalis, dan diikuti oleh seluruh UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Provinsi Riau dan Tanjung Balai Karimun, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan & Perikanan, Operator Pelabuhan dan Pemanduan, Pengelola Tersus & TUKS, Pengelola SBNP, Asosiasi Pelayaran dan Nelayan, yang hadir baik secara langsung maupun daring.
“Selain mengadakan sosialisasi dan FGD, pada kegiatan ini kami juga membagikan sebanyak 100 (seratus) unit life jacket dan Alat Perlindungan Diri (APD) kepada para nelayan serta memberikan penghargaan dengan kriteria Pelaporan & Penyelenggaraan SBNP Terbaik, Penyelenggaraan Telekomunikasi Pelayaran Terbaik, dan Pengguna Alur Pelayaran Terbaik sebagai bentuk apresiasi kami terhadap komitmen mereka dalam mewujudkan keselamatan pelayaran,” ungkapnya.
Kegiatan Forum Keselamatan Pelayaran ini, menurut Raymond, terlaksana berkat kerjasama berbagai pihak antara lain, KSOP Kelas I Dumai, KSOP Kelas I Tanjung Buton, KSOP Kelas I Bengkalis, Kantor Pusat PT. Pelindo I, PT. Pelindo I Cabang Dumai, PT. Pelindo I Cabang Tanjung Buton, Himpunan Nelayan di Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Riau, serta pihak lainnya.
Raymond berharap, melalui Forum Keselamatan Pelayaran ini, seluruh pihak yang terkait dapat memperkuat komitmen mengenai penguatan kepatuhan dan penerapan ketentuan tentang keselamatan pelayaran, percepatan penataan alur pelayaran dan ruang perairan untuk kepentingan pelayaran, yang disusun dengan tetap memperhatikan kepentingan perlindungan lingkungan maritim, kepentingan aset vital dan strategis di perairan serta rencana dan kepentingan Pemerintah Daerah.
“Forum ini juga diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan peran serta seluruh stakeholder di 6 (enam) bidang maritim, khususnya di Provinsi Riau dan Tanjung Balai Karimun, untuk menjadi model memastikan terselenggaranya Transportasi Laut serta Aktivitas Maritim lain yang Aman, Sehat dan Produktif melalui penguatan penerapan Protokol Kesehatan dan Adaptasi Kebiasaan Baru,” tutup Raymond.
