DORONG PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN NTT, PEMERINTAH SEDIAKAN SARANA DAN PRASANA TRANSPORTASI LAUT YANG ANDAL

Demikian yang disampaikan Kepala Sub Direktorat Angkutan Laut Dalam Negeri, Capt. Wisnu Handoko dalam paparannya saat mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai narasumber pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perhubungan se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 di Hotel Swiss Bell Inn Kupang yang dilaksanakan pada tanggal 21 s.d. 23 Maret 2018.

Dalam paparannya, Capt. Wisnu menyampaikan peran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terhadap Penyelenggaraan Transportasi Laut di NTT. Ia mengatakan bahwa transportasi laut memegang peranan sangat strategis dalam Sistem Transportasi Nasional (Sistranas).

“Terciptanya penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien merupakan sasaran Sistranas yang salah satunya dapat diwujudkan melalui peningkatan pelayanan jasa transportasi laut kepada masyarakat dengan membangun sinergitas program sektor perhubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, seperti di NTT,” ujar Capt. Wisnu.

Capt. Wisnu menjelaskan, salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) sub sektor perhubungan laut sesuai Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 yaitu pengembangan Pelabuhan Kupang.

“Pemetaan lokasi pelabuhan laut yang digunakan untuk melayani angkutan laut di Provinsi NTT sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 432 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) berjumlah 51 pelabuhan yang terdiri dari 1 (satu) Pelabuhan Utama, 12 (duabelas) Pelabuhan Pengumpul, dan 38 (tiga puluh delapan) Pelabuhan Pengumpan,” terangnya.

Kelima puluh satu pelabuhan tersebut antara lain 1 (satu) Pelabuhan Utama yaitu Pelabuhan Tenau Kupang, 12 (duabelas) Pelabuhan Pengumpul yaitu Pelabuhan Atapupu, Ende, Ippi, Larantuka, Lewoleba, Reo, Labuan Bajo, Ndao, Seba, Lorens Say, Waingapu dan Wini, serta 38 (tiga puluh delapan) Pelabuhan Pengumpan yaitu Pelabuhan Baranusa, Kalabahi, Maritaing, Moru, Maurole, Pulau Ende, Lamakera, Mananga, Tobilota, Terong, Waiwerang, Waiwadan, Waiwuring, Oepoli,  Naikliu, Nunbaun Sabu, Balauring, Wulandoni, P. Mules, Komodo, Pota, Kalabahi, Waiwole, Marapokot, Maumbawa, Riung, Ba’a, Batutua, Papela, Biu, Raijua, Palue, Wuring, Binanatu, Waikelo, Mamboro, Baing, Pulau Salura dan Kolbano.

Sementara untuk penyelenggaraan angkutan barang Tol Laut di Provinsi NTT tahun 2018, lanjut Capt. Wisnu, terdapat 2 trayek Tol Laut yang melalui NTT yaitu trayek T-13 dan T-14.

“Trayek T-13 melayani rute Tanjung Perak - Kalabahi - Moa - Rote (Ba’a) - Sabu (Biu) pp sedangkan trayek T-14 melayani rute Tanjung Perak - Lewoleba - Adonara - Larantuka pp. Kedua trayek tersebut dioperasikan oleh kapal PT. Pelni melalui penugasan dan sudah berjalan sejak bulan Februari 2018,” jelas Capt. Wisnu.

Selain itu, Capt. Wisnu juga memaparkan tentang penyelenggaraan kapal angkutan ternak, di mana dari 6 (enam) trayek yang akan beroperasi pada tahun 2018, sebanyak 3 (trayek) akan di pangkalkan dari Pelabuhan Kupang yaitu Trayek RT-1 yang dioperasikan oleh kapal KM. Camara Nusantara 1 (penugasan kepada PT. Pelni), Trayek RT-2 dengan KM. Camara Nusantara 3 (penugasan PT. Pelni), dan trayek RT-3 dengan KM. Camara Nusantara 2 (penugasan PT. ASDP).

“Untuk penyelenggaraan angkutan laut perintis tahun 2018, sebanyak 11 trayek angkutan laut perintis beroperasi di Provinsi NTT dari total 113 trayek. Sebelas trayek tersebut terdiri dari 5 (dua) trayek dengan pelabuhan pangkal Kupang, 2 (dua) trayek dengan pelabuhan pangkal Maumere, dan 4 (empat) trayek dengan pelabuhan pangkal Waingapu,” tambah Capt. Wisnu.

Tak hanya kapal tol laut dan kapal perintis saja yang beroperasi, Capt. Wisnu menambahkan, sebanyak 6 (enam) kapal penumpang PT. Pelni pun ikut melayani masyarakat di NTT yaitu KM. Umsini, KM. Bukit Siguntang, KM. Lambelu, KM. Sirimau, KM. Awu dan KM. Wilis.

“Kementerian Perhubungan juga telah membangun 24 unit kapal pelayaran rakyat Tahun Anggaran 2017, di mana 3 (tiga) unit di antaranya rencananya akan dihibahkan kepada Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Rote Ndao pada bulan Maret-April 2018,” jelasnya.

Dukungan Kementerian Perhubungan terhadap sektor transportasi di NTT juga diwujudkan dengan penyelenggaraan program pemenuhan keselamatan dan keamanan pelayaran.

“Program keselamatan pelayaran di NTT didukung dengan pembangunan sarana prasarana yang ditempatkan di NTT yaitu 20 (dua puluh) unit kapal patroli, 2 (dua) unit kapal Negara Kenavigasian KN. Mina dan KN. Nipa yang baru saja diserahkan kemarin (22/3) oleh Direktur Kenavigasian, 115 Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) milik Ditjen Perhubungan Laut yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) menara suar, 58 (lima puluh delapan) rambu suar, 27 (dua puluh tujuh) lampu pelabuhan, dan 9 (sembilan) pelampung suar," tutup Capt. Wisnu.

Dengan demikian, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan memandang serius dalam mempersiapkan program kerakyatan yang mendukung peningkatan perekonomian provinsi NTT melalui penyediaan sarana dan prasarana di sektor transportasi laut. Semoga kedepan, perekonomian di NTT akan semakin baik yang tentu saja akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT serta membuka konektivitas antar wilayah di provinsi NTT.