WUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN

JAKARTA (23/9) – Kementerian Perhubungan berhasil mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kemenhub Tahun 2018 dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut turut berkontribusi positif atas Opini BPK tersebut.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2019 di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta, Senin (23/9).

Dalam Rakor Bidang Keuangan tersebut, Dirjen Agus menginstruksikan seluruh jajaranya untuk bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang bersih (Good Governance) dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Hal tersebut sejalan dengan tema Rakor tahun ini yaitu “Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efisien Melalui Kerja Dengan Hati untuk Menciptakan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang Bersih dan Akuntabel.

“Kegiatan ini merupakan program kerja tahunan Ditjen Perhubungan Laut dalam rangka menyatukan persepsi terkait proses penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan,” kata Dirjen Agus.

Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk saling berinteraksi dan membahas berbagai permasalahan, sekaligus merumuskan cara penyelesaian hal-hal yang berkaitan dengan bidang pengelolaan keuangan, sehingga para Pembina dan Pengelola Keuangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah mempunyai persepsi yang sama dalam menyusun strategi pengelolaan keuangan di unit kerja masing-masing, 

“Dengan demikian proses pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan,” imbuhnya.

Adapun Rakor Bidang Keuangan yang dilaksanakan tanggal 23 s.d. 25 September 2019 ini diikuti oleh 118 peserta perwakilan dari Koordinator Wilayah se-Indonesia, Distrik Navigasi, Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai, Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran dan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.