2901
view(s)
BALI - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut bersama dengan Penjaga Pantai Filipina (Philippines Coast Guard) dan Penjaga Pantai Jepang (Japan Coast Guard) menandatangani dokumen latihan bersama penanggulangan pencemaran minyak di laut yang dikenal dengan sebutan Regional Marine Pollution Exercise (Marpolex) yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 di Bacolod, Filipina.
Penandatanganan dokumen dimaksud dilakukan di Bali, Rabu (26/7) oleh Direktur KPLP, Rivolindo mewakili Indonesia, Ketua Delegasi dari Philippine Coast Guard, Vice Admiral Robert Patrimonio mewakili Filipina dan Ketua Delegasi dari Japan Coast Guard, Capt. Sase Koichi yang disaksikan langsung oleh Sekretaris Jenderal International Maritime Organization (IMO) terpilih, Arsenio Antonio Dominguez Velasco.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, atas nama Pemerintah Indonesia, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Philippine Coast Guard dan Japan Coast Guard atas kerja sama yang telah terjalin baik selama bertahun-tahun sejak tahun 1986 dan juga atas kerja keras yang memungkinkan terselenggaranya Regional Marpolex.
Regional Marpolex juga merupakan bukti kepedulian Indonesia dengan berpartisipasi dan berbagi tanggung jawab untuk menjaga dan mendukung perlindungan lingkungan laut.
"Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, laut adalah kehidupan kita, laut adalah nafas kita, laut sangat penting bagi kita, bagi rakyat kita. Melindungi lingkungan laut kita tidak hanya bermanfaat bagi bangsa, tetapi juga masyarakat global," kata Budi Karya.
Apresiasi juga disampaikan Menhub kepada Japan Coast Guard atas keterlibatannya dalam latihan dan kepedulian yang tinggi terhadap perlindungan lingkungan laut di perairan Sulu dan perairan Sulawesi, khususnya terkait penanggulangan pencemaran minyak dan aktif mengikuti setiap latihan regional yang dilakukan antara Indonesia, Filipina dan Jepang.
Latihan Penanggulangan Pencemaran Laut Regional didasarkan pada rencana jaringan tanggapan tumpahan minyak Sulu- Sulawesi pada tahun 1981 dengan tujuan utama untuk menguji dan mengevaluasi kemampuan cepat tanggap tumpahan minyak Republik Filipina, Republik Indonesia khususnya selama tumpahan minyak besar yang terjadi di dekat atau di sepanjang garis pantai Filipina atau Indonesia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha, mengatakan bahwa Indonesia telah mengalami beberapa peristiwa tumpahan minyak yang tidak hanya memakan korban kerusakan lingkungan dan kerugian finansial tetapi juga nyawa manusia.
"Dan dari banyak pengalaman itu, kami belajar bahwa kunci keberhasilan operasi tanggap tumpahan minyak adalah koordinasi dan kerja sama," ujar Arif.
Oleh karena itu, Indonesia berharap kerjasama antara tiga negara ini akan semakin kuat di masa mendatang, karena mengemban tugas untuk memastikan lingkungan laut tetap terjaga dan menjadi warisan kita untuk generasi selanjutnya.
Sebagai informasi, Kedatangan Mr. Arsenio ke Indonesia merupakan kunjungan perdananya ke Indonesia sejak ia terpilih sebagai Sekjen IMO periode 2024 s.d. 2028 pada Sidang IMO Council ke 129 di London, Inggris.
Selain itu, Sekjen IMO menjadi pembicara dalam Workshop IMO Review on The Regional Cooperation in Implementation of IMO Instrument on Marine Environmental Protection di hari yang sama dengan kegiatan penandatanganan Dokumen Latihan Regional Marpolex yang dilanjutkan dengan kegiatan Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation in ASEAN Perspective oleh Global Initiative For Southeast Asia (GISEA).
Kementerian Perhubungan menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan administrasi Pemerintah atau Maritime Administration pada Organisasi Maritim Internasional di bidang pelayaran (IMO) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan. (HMS HUBLA/RDL/BRD/SR)
