BEKASI (30/4) - Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kenavigasian segera menetapkan alur pelayaran masuk pada Pelabuhan Belang-Belang, Provinsi Sulawesi Barat.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kenavigasian Capt. Budi Mantoro saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Rencana Penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Belang-Belang, Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa (30/4) di Hotel Amaroossa Grande, Bekasi.
Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 129 Tahun 2016 Tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan, Capt. Budi menyampaikan bahwa kegiatan Focus Group Discussion tersebut bertujuan untuk merumuskan rencana penetapan alur pelayaran masuk Pelabuhan Belang-Belang yang lebih baik, aman, dan efisien.
"Pelabuhan Belang-Belang memiliki peran vital dalam mendukung perkembangan ekonomi daerah, dimana perikanan dan budidaya rumput laut merupakan komoditi terbesar di Provinsi Sulawesi Barat," ujar Capt. Budi.
Secara geografis, Pelabuhan Belang-Belang berada di Kabupaten Mamaju, Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Mamuju sebagai Ibu Kota Provinsi telah mengasah ekonomi untuk menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan merencanakan Belang-Belang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sehingga diharapkan Pelabuhan Belang-Belang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju dan sekitarnya.
Capt. Budi menjelaskan bahwa sebelum kegiatan FGD diselenggarakan, tentunya sudah dilakukan survei mandiri oleh Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Makassar untuk rencana penetapan alur-pelayaran masuk Pelabuhan Belang-Belang, Provinsi Sulawesi Barat.
Selain itu, untuk menjaga ketertiban lalu lintas kapal tersedia juga pedoman perencanaan pembangunan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan serta sebagai fasilitas kepelabuhanan baik pembangunan, pengembangan dan operasional untuk saat ini maupun saat yang akan datang.
"Rencana penetapan alur-pelayaran masuk Pelabuhan Belang-Belang ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan bernavigasi sehingga mencegah adanya musibah seperti tubrukan, tenggelam, terbakar, dan kandas. Selain itu, juga untuk menjaga kelestarian lingkungan maritim," ungkapnya.
Capt. Budi menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan distrik navigasi semata, namun juga dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah maupun stakeholder lainnya.
Oleh karena itu, Direktur Kenavigasian mengajak semua pihak yang hadir untuk menciptakan sinergitas dan kerjasama antar instansi serta saling mendukung, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, dan menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat.
"Kolaborasi, komunikasi serta sinergitas antar instansi ini perlu kita lakukan, dan penting untuk menghindari sikap egosektoral yang dapat menghambat proses menuju tujuan bersama. Sehingga, kita harus mampu bekerja sama secara efektif, saling mendengarkan dan berbagi sumber daya guna mencapai hasil yang optimal," tegasnya.
Adapun pada kegiatan FGD yang dihadiri secara luring dan daring tersebut diisi oleh narasumber dari Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Makassar, Pushidrosal, Direktorat Kepelabuhanan, UPP Kelas III Belang-Belang, serta praktisi bidang kenavigasian. Selain itu, kegiatan juga diikuti oleh beberapa peserta yang turut hadir dari Pushidrosal, Kemenko Marvest, Badan Informasi Geospasial, Kementerian KKP, serta perwakilan Distrik Navigasi Tipe A Kelas I, II, dan III. (SR/MM/HB)