LAKUKAN LATIHAN PENCEMARAN MINYAK BERSAMA FILIPINA, COAST GUARD INDONESIA TUNJUKAN KESIGAPANNYA

Kegiatan ini mensimulasikan penanganan musibah di laut di antaranya SAR, pemadaman kebakaran, dan penanggulangan pencemaran minyak di laut.

"Dari latihan ini kita ingin mengetahui bagaimana koordinasi dan komunikasi antar unit yang terlibat dalam penanggulangan musibah apakah sudah sesuai prosedur. Selain itu juga untuk menguji kesiapsiagaan baik personil maupun peralatan di kapal," jelas Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Capt. Jonggung Sitorus.

Capt. Jonggung menjelaskan bahwa mekanisme penanggulangan pencemaran minyak di laut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut, pertama dilakukan oleh aset dan sumber daya yang ada di pelabuhan terdekat (Tier 1) yg dipimpin oleh Syahbandar pelabuhan setempat selaku Koordinator Misi/Mission Coordinator. Jika keadaan tidak bisa ditanggulangi oleh Tier 1 maka dapat meminta bantuan kepada aset-aset dan sumber daya penanggulangan pencemaran dari luar pelabuhan (Tier 2) yang dipimpin oleh Syahbandar Koordinator selaku Mission Coordinator. Ketika Tier 2 tidak mampu menanggulanginya maka bisa meminta bantuan di tingkat nasional (Tier 3) dengan Mission Koordinator Direktur Jenderal Perhungan Laut selaku Kepala Puskodalnas

"Begitu pun ketika level nasional/Tier 3 tidak mampu menangani pencemaran tersebut atau dampak pencemaran sudah melewati lintas batas negara maka Dirjen Hubla selaku Ketua Puskodalnas dapat meminta bantuan dari negara-negara tetangga, dalam latihan ini bekerjasama dengan Filipina dan Jepang," tambah Jonggung.

Prosedur-prosedur tersebutlah yang diujicoba dalam latihan bersama Regional Marpolex 2017 ini.

Dalam skenario latihan tersebut, disimulasikan bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 pukul 08.00 kapal MT. Spiller berbendera Indonesia membawa  100.000 barel minyak bertubrukan dengan kapal MT. Bulk Carrier berbendera Panama di Perairan Selat Badung, Benoa Bali. Akibat kejadian tersebut, MT. Spiller mengalami kebakaran dan kebocoran pada lambung kapal sehingga terjadi tumpahan minyak di laut serta 7 (orang) awak kapal jatuh ke laut. Kemuduan MT. Spiller melaporkannya kepada Stasiun Radio Pantai (SROP) Benoa untuk meminta bantuan penyelamatan, pemadaman kebakaran dan mengatasi tumpahan minyak. 

Pesan tersebut lalu disampaikan kepada Kepala Kantor Kesahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Benoa dan Kantor SAR Denpasar. Tak lama KSOP Benoa mengerahkan Kapal Patroli KNP. 326 bersama dengan kapal dan helikopter milik Basarnas untuk melakukan evakuasi dan pada akhirnya seluruh korban dapat dievakuasi ke pelabuhan untuk mendapatkan pertolongan medis.

Setelah itu, ternyata keadaan semakin membahayakan karena api telah membakar sebagian kapal, dan tumpahan minyak semakin menyebar.  Tak lama Kapal KPLP KN. Grantin, TB. Patra Tunda dan TB. Steady segera melakukan pemadaman api sampai akhirnya api dapat dipadamkan.

Setelah api berhasil dipadamkan, tim gabungan melanjutkannya dengan melakukan operasi penanggulangan tumpahan minyak dengan melakukan penggelaran oil boom tipe solid sepanjang 200 meter, yang digelar untuk memproteksi daerah pantai. Namun karena tipe oil boom kurang sesuai dengan kondisi wilayah tumpahan minyak yang mayoritas berada di laut lepas maka diperlukan perbantuan personil dan peralatan tambahan dari luar Pelabuhan Benoa, perbantuan pengamanan dan pengamatan lokasi musibah serta tim medis untuk standby dl pelabuhan. 

Namun ternyata dalam operasi tersebut, Tier 1 sudah tidak dapat mengatasinya maka penanganan penanggulangan tumpahan minyak menjadi tingkatan Tier 2 dengan meminta bantuan aset dan sumberdaya dari pelabuhan lain yang dipimpin oleh Syahbandar Tanjung Perak Surabaya. Setelah dilakukan operasi ternyata Tier 2 juga tidak mampu menanggulangi tumpahan minyak tersebut karena tumpahan minyak sudah semakin meluas, sehingga operasi dilakukan oleh tingkat nasional atau Tier 3 yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut selaku Kepala Puskodalnas.

Tetapi di lapangan ternyata peralatan penanggulangan tumpahan minyak tingkat Tier 3 kurang memadai sehingga diperlukan perbantuan dari negara lain. Dalam latihan ini Direktur Jenderal Perhubungan Laut selaku Kepala Puskodalnas meminta bantuan kepada Philippine Coast Guard (PCG) and the Japan Coast Guard (JCG) untuk memberikan bantuan personil dan peralatan untuk penanggulangan tumpahan minyak.

Setelah melakukan persiapan dan koordinasi, kapal milik PGC tiba di lokasi untuk selanjutnya melakukan operasi. Dengan bahu membahu bersama kapal patroli milik Indonesia untuk bersama-sama menanggulangi tumpahan minyak di laut, akhirnya penanggulangan minyak di laut dapat diatasi dengan baik. 

Adapun dalam latihan ini, Ditjen Hubla mengerahkan 4 kapal Patroli KPLP Kelas I yaitu KN. Trisula, KN. Alugara, KN. Sarotama, dan KN. Chundamani, Kapal Kelas II KPLP KN. Grantin, 2 kapal kelas III KSOP Benoa (KN. 321 dan KN. 326). Sedangkan Filipina mengirimkan 4 kapal patroli dan Jepang mengirimkan 4 orang expert di bidang penanggulangan pencemaran dan pemulihan dampak lingkungan. 

Di tempat terpisah di Jakarta, Direkur Jenderal Perhubungan Laut menyamaikan bahwa latihan Regional Marpolex dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali ini merupakan wujud nyata Ditjen Hubla selaku Kepala Puskodalnas dalam menjaga dan mewujudkan kesiapsiagaan aset dan sumber daya nasional dalam menanggulangi pencemaran minyak.

"Dengan adanya latihan bersama ini, selain dapat meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Filipina dan Jepang, diharapkan Indonesia juga dapat memberikan respon cepat jika terjadi pencemaran minyak karena memang latihan Regional Marpolex ini disetting  secara real skenario agar nantinya dapat diterapkan jika kejadian tersebut terjadi nyata," tutup Tonny.

Pada sore harinya, kegiatan Regional Marpolex 2017 resmi ditutup oleh Direktur KPLP selaku Head of Delegation dari Indonesia yang ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Head of Delagation dari indonesia, Filipina dan Jepang yang diikuti oleh sirine kapal.