KEMENHUB KEMBALI SERAHKAN PAS KECIL KAPAL NELAYAN DI WILAYAH MADURA 23/

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha mengatakan bahwa sertifikat pengukuran kapal dibawah GT 7 atau yang dikenal dengan Pas Kecil diserahkan secara simbolis kepada 6 nelayan Tradisional. 

"Total jumlah pas kecil yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Branta adalah 1500 Pas kecil yang  diserahkan kepada para pemilik kapal tradisional tanpa di kenakan biaya apapun," ujar Arif.

Dengan di berikannya pas kecil kepada para nelayan tradisional di beberapa pelabuhan Madura ini, Arif juga mengatakan bahwa Pemerintah justru ingin memberikan perlindungan dan rasa aman bagi para nelayan yang telah memiliki pas kecil, karena telah memiliki legalitas atas kapalnya yang selalu digunakan dalam mencari nafkah.

"Keselamatan di laut adalah hal yang sangat penting dan harus di perhatikan oleh para nelayan dalam menjalani pekerjaannya, dan ini menjadi perhatian direktorat jenderal perhubungan laut untuk memberikan pemahaman- pemahaman dasar melaut dan antisipasi jika terjadi hal hal yang tidak diinginkan, maka itu dengan hadir kepada masyarakat nelayan dan pemberian pas kecil justru akan lebih memudahkan pekerjaan kami, karena dengan kesadaran tentang keselamatan dilaut  dan mematuhi aturan aturan yang berlaku maka semua berpartisipasi didalam menciptakan kondisi pelayaran aman, selamat, tertib dan nyaman," ujar Arif.

Adapun  acara penyerahan Pas Kecil dimaksud juga sekaligus dilaksanakan pembukaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bekerjasama dengan Politeknik Pelayaran Surabaya dengan jumlah peserta sebanyak 254 orang dari kurang lebih 500 pendaftar.

Acara DPM dibuka langsung oleh Bupati Pamekasa,  Badrut Tamam dan dihadiri oleh Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya. 

Didalam sambutannya, Bupati Pamekasan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mau memperhatikan masyarakat nelayan di daerahnya utk dapat memiliki keahlian, dan mengharapkan agar para peserta kegiatan dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik baiknya.

"Program program yang seperti ini yang bisa meningkatkan kualitas dari para nelayan nelayan di daerah kami , untuk membentuk perekonomian yang kuat didaerah maka kamipun memerlukan tenaga renata yang terampil di bidangnya masing masing, dan ini adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah pusat yang mau langsung turun kepada masyarakat, kami sangat bahagia," kata Badrut.

Sementara itu, Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Branta, Edi Kiswanto mengatakan pemberdayaan Masyarakat ini dilaksanakan secara bergelombang, mengingat antusias para nelayan di wilayah Madura yang ingin mengikuti kegiatan tersebut.

Diklat yang bertujuan untuk mengedukasi para nelayan tentang keselamatan dan keamanan pelayaran ini berisikan materi Basic Training Safety (BST) dan pemberian Surat Keterangan Kecakapan 30 Mil (SKK 30 Mil) bagi para nelayan tradisional berbagai daerah kabupaten seperti, Bangkalan, Sampang serta Pamekasan.

"Kami membagi kegiatan ini menjadi 2 (dua) gelombang pelaksanaan. Tercatat sampai saat ini jumlah pendaftar yang sudah mencapai  500 orang yang merupakan para nelayan tradisional," tutup Edi.