3378
view(s)
(Jakarta). Guna meningkatkan koordinasi dan pelayanan di bidang angkutan laut perintis, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelayaran Perintis bertempat di Hotel Royal Kuningan Jakarta. Rakornas yang berlangsung selama 3 (tiga) hari dilaksanakan pada tanggal 14 s.d.16 November 2016 dengan tema “Melalui Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis Kita Wujudkan Konektivitas Nasional ke Seluruh Wilayah Indonesia”.
Acara dibuka oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Bay M Hasani, mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan dihadiri oleh para Kepala Otoritas Pelabuhan Utama, para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta para Kepala Dinas Perhubungan dan para operator kapal perintis seperti PT. Pelayaran Nasional Indonesia.
Dalam laporannya, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Dirlala) yang dibacakan oleh Kasubdit Angkutan Dalam Negeri, Wigyo mengatakan penyelenggaraan angkutan laut perintis bertujuan untuk mendorong pengembangan daerah, meningkatkan konektivitas antar pulau dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya demi terwujudnya stabilitas nasional yang mantap dan dinamis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, pada tahun 2016 penyelenggaraan angkutan laut perintis terus mengalami peningkatan baik dari segi jumlah armada kapal, trayek kapal maupun anggarannya. Dari data yang ada, dalam dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2015 kegiatan angkutan laut perintis melayani 89 trayek yang dilayani oleh 52 kapal negara dan 37 kapal swasta, meningkat pada tahun 2016 menjadi 96 trayek yang dilayani oleh 54 unit kapal negara dan 42 unit kapal swasta. Dari 96 trayek tersebut, sebanyak 46 kapal dioperasikan oleh PT. Pelni melalui penunjukkan langsung dan 50 pelayaran dilakukan swasta melalui mekanisme pelelangan.
Sedangkan untuk jumlah pelabuhan pangkal dan pelabuhan yang disinggahi, jika pada tahun 2015 terdapat 38 pelabuhan pangkal dan 519 pelabuhan singgah, maka pada tahun 2016 meningkat menjadi 40 pelabuhan pangkal dengan 527 pelabuhan singgah. Begitu juga untuk anggaran terus meningkat yaitu jika pada tahun 2015 anggaran penyelenggaraan perintis sebesar Rp. 783,915 milliar dan pada tahun 2016 ini mengalami peningkatan sebesar 19 % menjadi Rp. 930, 990 milliar.
Sementara itu di tempat terpisah, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Ir. A. Tonny Budiono, MM menyebutkan bahwa secara umum angkutan laut perintis di Indonesia sudah berjalan lancar dan hanya beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti ketersediaan galangan docking kapal dan ketersediaan kapal pengganti.
“Saat ini sekitar 70% jumlah galangan kapal ada di wilayah Indonesia Bagian Barat sementara 84 % dari seluruh jumlah kapal perintis yang dioperasikan berada di wilayah Indonesia Bagian Timur. Kondisi ini membuat mobilitas kapal membutuhkan waktu yang cukup lama. Begitu juga perlunya ketersediaan kapal pengganti jika terjadi kerusakan kapal sehingga tidak sampai mengganggu pelayanan keperintisan kepada masyarakat”, tegas Tonny.
Pada kesempatan tersebut, Dirjen Hubla juga mengatakan bahwa pelayaran perintis memiliki peran penting dan mendukung sepenuhnya implementasi tol laut, yaitu menghubungkan konektivitas daerah terluar, terpencil, tertinggal, dan daerah perbatasan.
“Terwujudnya program tol laut sangat tergantung meningkatnya pelayaran dan lancarnya distribusi barang serta perdagangan antar pulau sehingga sangat menentukan disparitas harga antar daerah,” tutup Dirjen Hubla.
