Jakarta – Kementerian Perhubungan memiliki total Pagu Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp 48,187 Triliun. Nilai tersebut kami alokasikan menjadi 4 (empat) fokus prioritas program tahun 2018. Demikian disampaikan Menhub dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI pada Rabu (6/9).
“Kami memiliki total Pagu Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 48,187 Triliun, yang kami alokasikan menjadi 4 (empat) fokus prioritas program, diantaranya meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi, kapasitas sarana dan prasarana transportasi, kualitas layanan umum transportasi, menyelenggarakan tata kelola, regulasi dan dukungan manajemen di lingkungan Kemenhub," jelas Menhub.
Menurut Menhub, nilai tersebut apabila dibandingkan dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2018 terdapat penurunan pagu sebesar Rp. 298,507 Miliar yang bersumber dari Rencana Penarikan Pinjaman Luar Negeri pada proyek Bandung Urban Railway Transport Development, Electrification Padalarang-Cicalengka Line (PLN/AFD & PLN/Natixis) serta Engineering Services for Jakarta MRT East-West Line Project Phase I (PLN/JICA).
Lebih lanjut, Menhub menjelaskan cakupan pagu anggaran tersebut. “Pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 48,187 Triliun tersebut telah mencakup anggaran gaji dan tunjangan bulan-13, anggaran untuk membiayai seluruh belanja penyelenggara program/kegiatan prioritas dan penunjang dalam TA 2018, anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan, anggaran untuk rupiah murni pendamping, dana yang bersumber dari pinjaman dalam negeri, dana yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak/BLU, dan dana yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara sukuk berbasis proyek,” jelas Menhub.
Menhub juga menjelaskan rincian pagu anggaran Kemenhub menurut unit Eselon I. “Adapun rincian pagu anggaran Kementerian Perhubungan menurut unit Eselon I, diantaranya Sekretariat Jenderal sebesar Rp 0,58 Triliun, Inspektorat Jenderal sebesar Rp 0,10 Triliun, Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp 4,58 Triliun, Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp 11,6 Triliun, Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp 9,14 Triliun, Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp 17,29 Triliun, Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebesar Rp 4,52 Triliun, Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp 0,14 Triliun, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar Rp 0,2 Triliun,” jelas Menhub.
Untuk mengoptimalisasi dan fokus kepada sasaran pembangunan tahun 2018, Menhub menyampaikan bahwa masing-masing sub sektor telah menetapkan target di tahun 2018.
“Dalam rangka optimalisasi dan fokus kepada sasaran pembangunan tahun 2018, Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perkeretaapian, dan BPSDM-P sudah menetapkan sejumlah target di tahun 2018. Esensinya adalah bagaimana program pembangunan ini dilakukan secara merata dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Menhub.
Menhub menjelaskan upaya target yang ditetapkan Ditjen Perhubungan Darat untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana.
“Ditjen Perhubungan Darat terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas baik prasarana maupun sarana, dengan target pembangunan Bus Rapid Transit/BRT sebanyak 635 unit, pembangunan terminal tipe A sebanyak 16 lokasi, rehabilitasi/peningkatan terminal tipe A sebanyak 40 lokasi, pembangunan kapal penyeberangan sebanyak 7 unit, dan pembangunan pelabuhan penyeberangan sebanyak 20 lokasi,” jelas Menhub.
“Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan kelancaran distribusi barang dan mobilitas manusia serta menunjang dan mengembangkan program tol laut, Ditjen Perhubungan Laut menargetkan pembangunan pelabuhan laut sebanyak 39 lokasi dan pembangunan kapal perintis sebanyak 70 unit,” lanjut Menhub.
Menhub menambahkan, Ditjen Perhubungan Udara juga terus berupaya meningkatkan pelayanan dengan pengembangan fasilitas utama bandar udara melalui perpanjangan runway dan pembangunan terminal penumpang serta pembangunan bandar udara baru yang tidak hanya untuk membuka aksesibilitas melainkan juga untuk pemerataan pelayanan khususnya angkutan udara, dengan target antara lain penyelesaian pembangunan 8 bandar udara baru.
Lebih lanjut Menhub menjelaskan upaya Ditjen Perkeretaapian untuk melakukan pembangunan dan reaktivasi jalur kereta api, memberikan pelayanan dari dan ke bandara, pelabuhan, dan meningkatkan pembangunan angkutan perkotaan berbasis rel.
“Ditjen Perkeretaapian menargetkan peningkatan jalan kereta api sepanjang 776,5 km’sp, peningkatan dan rehabilitasi jalur kereta api sepanjang 45 km’sp dan pembangunan bangunan khusus sebanyak 1 unit,” jelas Menhub.
Menhub menambahkan, BPSDMP (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan), juga melakukan revitalisasi SMA/SMK, pemberian beasiswa dam terus mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan. Untuk itu, BPSDMP menargetkan di tahun 2018 lulusan SDM transportasi darat sebanyak 8.405 orang, lulusan SDM transportasi laut sebanyak 523.450 orang, lulusan SDM transportasi udara sebanyak 10.708 orang, dan lulusan SDM transportasi aparatur sebanyak 9.047 orang.
Dalam Raker tersebut, Menhub mengapresiasi masukan-masukan yang diberikan oleh Komisi V DPR RI. Menurutnya, hal ini justru membuat pengawasan terhadap pembangunan berjalan dengan baik.
“Kami apresiasi apa yang disampaikan Komisi V DPR RI. Banyak masukan-masukan yang menurut hemat kami, mata kami tidak sampai di sana. Oleh karenanya, nanti RDP (Rapat dengar Pendapat) Komisi V dengan para Eselon I akan dibahas mana saja yang bisa ditindaklanjuti dan mana yang tidak. Pada dasarnya justru dengan adanya kolaborasi ini, pengawasan terhadap pembangunan tersebut dapat berjalan dengan baik,” tutup Menhub.
Sebagai informasi, nilai total pagu anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2018 sebesar Rp. 48,187 Triliun tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Total pagu anggaran Kemenhub tahun 2017 awalnya sebesar Rp. 46, 1 Triliun dan setelah penghematan menjadi Rp. 44,64 Triliun. Sedangkan di 2016 Kemenhub memiliki total pagu anggaran sebesar Rp. 48,46 Triliun, setelah penghematan menjadi Rp. 43,07 Triliun.
Rapat Kerja ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dan dihadiri oleh Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Komisi V DPR RI, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Agus Santoso, Plt. Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Bay M. Hasani, Plt. Dirjen Perhubungan Darat Hindro Surahmat, Plt. Dirjen Perkeretaapian sekaligus Kepala Badan Litbang Kemenhub Umiyatun Hayati Triastuti, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Djoko Sasono.