JAKARTA - Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut saat ini tengah menyusun studi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan konsep pengembangan Pelabuhan Patimban sebagai pelabuhan yang berwawasan lingkungan.
Demikian yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Persiapan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Patimban yang Berwawasan Lingkungan” di Hotel Borobudur Jakarta pada hari ini, Kamis (27/7).
Menurut Dirjen Tonny, Pemerintah menetapkan Pelabuhan Patimban sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, yang telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Untuk itu, pembangunan Pelabuhan Patimban akan mengadopsi nilai-nilai pelabuhan berwawasan lingkungan sehingga tidak hanya bermanfaat meningkatkan perekonomian, namun juga tetap menjamin kelestarian lingkungan sekitarnya.
Menurut Dirjen Tonny, penyelenggaraan Pelabuhan Patimban dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan, namun pelaksanaannya akan dilakukan secara sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha.
”Pembangunan, pengoperasian dan pengusahaan, nantinya Kementerian Perhubungan dimungkinkan bekerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”, jelasnya.
Lebih lanjut Tonny menyebutkan bahwa terkait percepatan operasional Pelabuhan Patimban, maka proses pemilihan operator untuk Pelabuhan Patimban juga perlu diperhatikan sejak dini mengenai kualifikasi serta regulasi yang perlu dipenuhi.
”Pembangunan pelabuhan ini tidak akan terlaksana tanpa adanya dukungan dan sinergi dari berbagai pihak baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan juga dukungan masyarakat sekitar agar proyek nasional ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai target yang telah ditetapkan sehingga pada akhirnya dapat menekan biaya logistik nasional,” ujar Tonny.
Di tempat yang sama, Direktur Kepelabuhanan, Mauritz Sibarani mengatakan bahwa FGD ini bertujuan untuk menggali informasi dan menyamakan persepsi seluruh pihak terkait pengelolaan Pelabuhan Patimban dan konsep pengembangan Pelabuhan Patimban sebagai pelabuhan yang berwawasan lingkungan.
"para peserta berasal dari berbagai unsur antara lain perwakilan dari Kementerian/Lembaga, para pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi/Akademisi, Asosiasi dan Perusahaan. Sementara itu, narasumber dalam FGD ini antara lain Deputi Infrastruktur Konektivitas Sistem Logistik-Kemenko Maritim, Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun-Bappenas, Dirjen Kekayaan Negara-Kementerian Keuangan, serta perwakilan stakeholders/asosiasi di bidang transportasi yaitu perwakilan akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
Pada kesempatan tersebut, Mauritz menyebutkan bahwa Pelabuhan Patimban merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional dengan kapasitas mampu menampung kontainer sebanyak 7,5 juta TEUS dan kendaraan sebanyak 600.000 CBU.
"Pemilihan lokasi Pelabuhan Patimban telah didasarkan pada hasil Studi Pra Feasibility Study (FS) dan FS tahun 2015, dan lokasi ini dinilai paling layak ditinjau dari aspek transportasi, hukum dan kelembagaan, teknis, lingkungan, keselamatan pelayaran dan migas," ujar Mauritz.
Lebih lanjut, Mauritz menambahkan bahwa Pembangunan Pelabuhan Patimban bertujuan untuk menekan biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi ke outlet pelabuhan, menekan penggunaan BBM dan meningkatkan utilisasi truk, memperkuat ketahanan ekonomi dan menyediakan backup outlet pelabuhan, menurunkan tingkat kemacetan di Ibukota dengan memindahkan sebagian trafik angkutan berat ke luar wilayah dan menjamin keselamatan pelayaran dan area eksplorasi migas.
"Pembangunan Pelabuhan Patimban ini akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap dengan dana sekitar Rp. 43,22 Triliun, tahapan konstruksi tahap I akan dimulai pada bulan Januari 2018, soft opening pada awal tahun 2019 dan ditargetkan rampung secara keseluruhan pada tahun 2027," kata Mauritz.
Adapun proporsi pembiayaan berasal dari berbagai sumber yaitu dari Loan 71% (untuk breakwater, pengerukan, reklamasi, dermaga dan seawall, trestle, dan Jalan Akses), APBN 19% (untuk Lahan ± 372 Ha dan pajak 10%), dan KPS 10% (untuk peralatan dan pengoperasian).
Acara FGD yang berlangsung 1 (satu) hari ini direncanakan akan ditutup oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi di Hotel Borobudur Jakarta pada pukul 15.00 WIB.