JAKARTA – Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2017 Kementerian Perhubungan mendapatkan Pagu Anggaran sebesar 45,98 Triliun Rupiah. Terkait dengan hal itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan pada akhir tahun 2017 daya serap Kemenhub dapat mencapai di atas 90%. Hal tersebut diyakini juga oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono yang optimis dapat mencapai target daya serap anggaran Ditjen Perhubungan Laut di atas 90% dari total Pagu Anggaran sebesar 11,56 Triliun Rupiah.
Dari anggaran 11,56 Triliun Rupiah tersebut diperuntukkan untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut sebesar 3,96 Triliun Rupiah, bidang pelabuhan dan pengerukan sebesar 2,3 Triliun Rupiah, bidang perkapalan dan kepelautan sebesar 68,9 Miliar Rupiah, bidang kenavigasian sebesar 1,48 Triliun Rupiah, bidang kesatuan penjagaan laut dan pantai sebesar 111,4 Miliar Rupiah serta dukungan manajemen dan teknis lainnya sebesar 3,6 Triliun.
Sementara untuk kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2017 ini antara lain lanjutan pembangunan kapal perintis 50 unit, lanjutan pembangunan kapal semi kontainer 15 unit, lanjutan pembangunan kapal ternak 5 unit, penyelenggaraan angkutan penumpang perintis 96 trayek, penyelenggaraan angkutan barang Tol Laut 13 trayek, penyelenggaraan angkutan kapal ternak 1 trayek, penyelesaian pembangunan fasilitas pelabuhan (KDP) 62 lokasi, pengerukan alur pelayaran 9 lokasi, lanjutan pembangunan kapal kenavigasian 15 unit, pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran 67 Unit, pengadaan dan pembangunan fasilitas telkompel 7 Unit, serta kegiatan sertifikasi termasuk sistem informasi sertifikat pelaut dan buku pelaut.
Selanjutnya, sebagai upaya proses percepatan pelelangan dan penyerapan anggaran di tahun 2017, Dirjen Tonny menghimbau kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan khususnya kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) agar segera melakukan pelelangan untuk kegiatan Tahun Anggaran 2017 di lingkungan unit kerja masing-masing. Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/16/10/DJPL-17 tentang Percepatan Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan DIPA Tahun 2017 di lingkungan Ditjen Hubla yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2017.
“Hingga posisi sampai dengan tanggal 26 Februari 2017, dari total 776 paket kegiatan yang dikontrakkan senilai 7,87 Triliun, sebanyak 134 paket sudah dalam proses lelang (21,27%), 169 paket sudah kontrak (55,31%), dan sisanya 473 paket belum dilelang (23,42%). Sementara realisasi daya serap anggaran sampai dengan posisi akhir bulan Februari 2017 mencapai 7,55% atau senilai 873,44 Miliar,” jelas Tonny.
Untuk itu, Dirjen Hubla menginstruksikan agar kontrak pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017 sudah dapat ditandatangani paling akhir bulan Maret 2017.
“Apabila sampai dengan target waktu yang telah ditentukan, KPA belum melaksanakan lelang tidak mengikat maka akan segera dilakukan evaluasi lebih lanjut. Saya juga minta kepada para Direktur terkait untuk secara proaktif melakukan supervisi dalam upaya memastikan tercapainya target tersebut,” tegas Tonny.
Lebih lanjut Tonny juga menegaskan apabila sampai batas waktu tersebut belum dilakukan pelelangan tanpa disertai justifikasi yang jelas, maka kegiatan tersebut akan direalokasi untuk kegiatan strategis/Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Pemerintah telah menetapkan beberapa Proyek Strategis Nasional Sub Sektor Perhubungan Laut antara lain pengembangan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung, pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Bitung, pembangunan Pelabuhan di Jawa Barat bagian Utara (Patimban), pembangunan Pelabuhan Sorong, pembangunan Pelabuhan Kalibaru, pembangunan Pelabuhan Makassar New Port, pengembangan Pelabuhan Kijing, Inland Waterways/Cikarang Bekasi Laut (CBL), dan proyek strategis lainnya.
Dengan ditetapkanya proyek-proyek strategis tersebut akan semakin meningkatkan kinerja Ditjen Hubla terutama dalam meningkatkan pemerataan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya anggaran yang berasal dari uang rakyat.
“Atas dasar itulah, kami berkomitmen dan bertekad melaksanakan kegiatan berbasis anggaran dengan sungguh-sungguh dan terencana melalui pembenahan dan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan serta melakukan evaluasi kinerja agar target penyerapan anggaran di lingkungan Ditjen Hubla dapat tercapai,” tutup Tonny.