RABU (11/12) - Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 70 persen luas wilayahnya adalah lautan tentunya sangat bergantung dengan kebijakan transportasi laut selain penghubung antar pulau di Indonesia juga mendukung logistik dan perekonomian nasional.
Adapun arah kebijakan transportasi laut ke depan telah tertuang dalam rencana strategi tahun 2020-2024, antara lain perwujudan logistik maritim di dalam negeri, peningkatan konektivitas terhadap jaringan pelayaran internasional, pengembangan pelabuhan hub internasional dan pelabuhan pendukung tol laut, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana keselamatan, peningkatan compliance terhadap standar/regulasi internasional, peningkatan keterpaduan antarmoda dan antar wilayah, peningkatan teknogi informasi, pemanfaatan pembiayaan alternatif, peningkatan kualitas keselamatan dan pelayanan publik di pelabuhan, dan yang terakhir revitalisasi kelembagaan.
Demikian disampaikan Dirjen Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo saat menjadi narasumber pada Forum Merdeka Barat 9 di Gedung Serba Guna SDA kantor Kementerian PUPR Jakarta, Rabu (11/12).
Lebih lanjut, Dirjen Agus mengatakan kontribusi Produk Domestik Bruto Indonesia berdasarkan pulau, pelayanan transportasi laut domestik masih terpusat pada wilayah yang memiliki aktifitas ekonomi tinggi yaitu wilayah barat Indonesia, meskipun karakteristik kepulauan di wilayah timur Indonesia telah menjadikan transportasi laut sebagai tulang punggung aktivitas pergerakannya.
Dalam penyelenggaraan angkutan barang di laut, Ia mengatakan bahwa kebijakan Kementerian Perhubungan dalam mendukung pengembangan infrastruktur pada wilayah terdepan, terluar, terdalam dan perbatasan (3TP), yaitu saat ini Ditjen Perhubungan Laut telah menetapkan 20 rute tol laut dan 113 trayek perintis yang bertujuan untuk mengurangi disparitas harga dan melayani masyarakat yang hampir tidak tersentuh kapal komersil.
"Dalam sudut pandang pengembangan pelabuhan yang berwasan lingkungan, kami juga telah mengembangkan digitalisasi pelayanan pelabuhan, antara lain inaportnet, passenger service melalui e-ticketing, dan cargo service melalui penerapan green port," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Agus menjelaskan bahwa Ditjen Perhubungan Laut juga mendukung penuh pengembangan 5 destinasi pariwisata super prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. "Kami di sisi laut full support bagaimana supaya utamanya sekarang untuk yang terkait pelabuhan di labuan bajo kemudian di likupang," ucap Dirjen Agus.
Terkait Labuan Bajo, Dirjen Agus mengungkapkan bahwa Kementerian Perhubungan bersama Kementerian PUPR akan membuat pelabuhan baru khusus kargo, karena pelabuhan yang lama (nantinya) dipakai khusus untuk penumpang untuk wisatawan disana. "Sedang kami design insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan mulai bangun disana," katanya. "Kalau di Mandalika pelabuhan-pelabuhan sudah siap, kemudian di Likupang juga kami akan melakukan sedikit renovasi untuk pelabuhan di likupang karena kita ingin pemanfaatannya optimal," sambungnya.
Selanjutnya, terkait dengan dukungan terhadap Kawasan Ekonomi Khusus, Ditjen Perhubungan Laut juga telah menyiapkan pelabuhan-pelabuhan seperti pembangunan Inaportnet dan pembangunan VTS di Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelayaran Perintis di Pelabuhan Lembar dan Manggar, penempatan kapal Rede di Bitung, serta dukungan-dukungan lainnya. "Ini dilakukan dalam rangka bagaimana supaya ekonomi growth, kami siap dukung di bidang pelabuhannya," ucap Dirjen Agus.
Ia juga mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung industri pelayaran dalam negeri untuk terus tumbuh dan kompetitif dengan tetap mempertimbangkan bagaimana persaingan di pasar.
Selain itu, Ditjen Perhubungan Laut juga memiliki program sertifikasi kapal-kapal kecil, dan juga nelayannya gratis. "Nanti diharapkan pada tahun 2020 seluruh kapal dan nelayannya sudah memiliki sertifikat," kata Dirjen Agus.
Sebagai informasi, Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo hadir sebagai narasumber dalam Forum Merdeka Barat 9 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dalam forum ini, Dirjen Agus berkesempatan untuk menguraikan kebijakan transportasi laut dalam mendukung logistik dan perekonomian nasional.
Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti Eko Susetyowati, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid, dan Asisten Deputi Budaya Seni dan Olahraga Bahari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kosmas Harefa.