LONDON – Sebagai Anggota Dewan Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization - IMO), Pemerintah Indonesia kembali menghadiri dan berperan aktif pada Sidang Dewan IMO yang ke-118 pada tanggal 24 s.d. 29 Juli 2017 bertempat di Markas Besar IMO, London. Sidang ini dihadiri oleh perwakilan 40 negara anggota Dewan periode 2016-2017, 44 negara anggota IMO lainnya, 1 anggota associate, 8 organisasi internasional antar pemerintah, dan 18 organisasi internasional non-pemerintah, serta 2 IMO training Institute.
Adapun yang menjadi Ketua Sidang tersebut adalah Jeffrey G. Lantz dari Amerika Serikat didampingi oleh Xiaojie Zhang dari China sebagai Wakil Ketua Sidang.
Sementara itu, Delegasi RI diketuai oleh Dewa Made Sastrawan, Staf Khusus Menteri Perhubungan RI dengan Alternate I, Andalusia Tribuana Tungga Dewi, Counsellor Politik KBRI London dan Alternate II, Arifin, Acting Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi, Badan Keamanan Laut. Sedangkan anggota Delegasi terdiri dari Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim, Kemenko Maritim, Budi Purwanto; Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan, Sri Lestari Rahayu; Kepala Biro Kerjasama Kementerian Perhubungan, Agus Saptono; Asisten Deputi Penilaian dan Pelaksanakan Kebijakan Kementerian PANRB, Hastori; Asisten Deputi Perhubungan Sekretaris Kabinet, Syafruddin; serta unsur-unsur perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Sekretariat Kabinet, Badan Keamanan Laut dan Dewan Pimpinan Pusat Indonesian National Shipowners' Association (INSA).
Sidang Dewan IMO ke-118 memiliki agenda utama untuk membahas dan meninjau kembali pekerjaan Organisasi Maritim Internasional, mempertimbangkan masalah strategis dan kebijakan, termasuk usulan anggaran untuk tahun 2018-2019.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono di Jakarta menyebutkan bahwa pada Sidang Dewan ke-118 ini, Delegasi RI memberikan prioritas pencapaian misi Indonesia pada pembahasan agenda utama Sidang, yaitu mengenai Strategy, Planning and Reform dengan fokus pembahasan dan pengesahan mengenai Performance Indicators (PIs) IMO yang baru untuk periode 2018-2023, serta menindaklanjuti 7 (tujuh) Strategic Directions baru bagi Organisasi IMO, yang telah disahkan pada Sidang Dewan IMO sesi ke-117 yang lalu.
Pada sesi pembahasan result-based budget for the 2018-2019 biennium, Sekjen IMO mengusulkan anggaran dengan kenaikan 10% (£70,147,000) dengan skema kenaikan 7,7% (£34,705,000) untuk tahun 2018 dan 2,6% (£35,442,000) untuk tahun 2019. Dengan demikian, Indonesia diminta untuk dapat meningkatkan kontribusinya sebesar £24,038 (dua puluh empat ribu tiga puluh delapan Poundsterling) untuk tahun 2018 dan sebesar £8,741 (delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu Poundsterling) pada tahun 2019.
Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang dan belum tercapainya kesepakatan, Sidang Dewan memutuskan untuk membahas kembali agenda tersebut pada Sidang Luar Biasa Dewan IMO ke-29 pada bulan November, sebelum Sidang Majelis IMO ke-30.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Tonny menyampaikan bahwa Pemerintah akan melakukan pembahasan lebih mendalam tentang permintaan kenaikan kontribusi Indonesia dimaksud dan diharapkan sudah mendapatkan keputusan sebelum Sidang Luar Biasa Dewan IMO pada bulan November mendatang.
Tonny menjelaskan, bahwa kemungkinan nantinya tetap ada kenaikan jumlah kontribusi, namun dalam jumlah yang lebih sedikit dari usulan awal.
“Seandainya terjadi demikian, kita akan mempertimbangkan untuk menerima kenaikan iuran kontribusi dengan jumlah yang sedikit tersebut mengingat pentingnya organisasi IMO bagi pencapaian Nawacita Presiden RI tentang Poros Maritim Dunia,” ujar Tonny.
Lebih lanjut Tonny juga menyebutkan bahwa pada sidang tersebut, Indonesia, Malaysia dan Singapura, telah bersama-sama menegaskan kepada sidang Dewan tentang manfaat besar Cooperative Mechanism (CM) yang dikembangkan oleh tiga negara pantai dalam rangka keselamatan dan keamanan pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura. Sehubungan dengan hal ini, Indonesia dan Singapura juga menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan perayaan 10 (sepuluh) tahun CM di kota Kinabalu, Malaysia pada bulan September 2017.
Di sela-sela kegiatan Sidang, Delegasi RI juga menyempatkan untuk melakukan penggalangan dukungan dalam pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO Periode 2018-2019 dengan cara melakukan pendekatan kepada negara-negara anggota IMO.
Selain itu, menurut Tonny, sesuai arahan Menteri Perhubungan, Delegasi RI di sela-sela Sidang juga melakukan Courtesy Call dengan Sekjen IMO, Mr. Kitack Lim, untuk berdiskusi terkait beberapa hal dalam promosi kegiatan perhubungan laut secara internasional.
Dirjen Tonny menjelaskan, bahwa Courtesy Call dimaksud dilaksanakan antara lain guna menjajaki kemungkinan penempatan pegawai Kementerian Perhubungan di IMO.
“Kita menjajaki dan mengupayakan hal ini untuk dapat lebih terlibat langsung dalam kegiatan maritim internasional dan menunjukkan eksistensi Indonesia di kancah maritim Internasional,” tutup Tonny.