JAKARTA (9/4) – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) kembali menandatangani perjanjian kerjasama terkait pendelegasian kewenangan pelaksanaan persetujuan, survei dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia, yang merupakan perpanjangan dari MoU yang telah ditandatangani setahun sebelumnya. Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo dan Direktur Utama PT. BKI, Rudiyanto, di Jakarta, pada hari ini (9/4).
Dirjen Agus menjelaskan, bahwa Ditjen Perhubungan Laut adalah Instansi Pemerintah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan bahwa kapal-kapal berbendera Indonesia telah memenuhi ketentuan konvensi International Maritime Organisation (IMO), termasuk di antaranya melakukan survei dan sertifikasi statutoria.
“Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kami selaku Instansi Pemerintah, mendelegasikan kewenangan kami untuk melaksanakan persetujuan, survei dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia kepada PT. BKI,” ujar Agus.
Dalam perjanjian ini dijelaskan mengenai ruang lingkup, jangka waktu, ketentuan dan persyaratan-persyaratan dari kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Perjanjian kerjasama ini, menurut Agus, juga diharapkan dapat mendorong PT. BKI (Persero) untuk menjadi anggota Asosiasi Badan Klasifikasi Internasional (IACS Member).
Sementara itu, Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Sudiono, mengungkapkan bahwa sebelumnya, Ditjen Perhubungan Laut telah menunjuk PT BKI (Persero) sebagai Recognized Organization (RO) untuk melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria atas nama Pemerintah Indonesia pada kapal-kapal berbendera Indonesia yang berlayar di luar daerah pelayaran kawasan Indonesia atau pelayaran internasional.
“Adapun pada perjanjian ini, PT. BKI juga diberikan beberapa kewenangan untuk melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria bagi kapal-kapal berbendera Indonesia yang hanya berlayar pada daerah pelayaran di wilayah perairan Indonesia,” jelas Sudiono.
Sudiono menambahkan, bahwa Ditjen Perhubungan Laut berhak melakukan pengawasan terhadap program-program yang dilaksanakan PT. BKI, menerima laporan secara tertulis, serta menerima pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap pemeriksaan dan penerbitan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kita akan melakukan pengawasan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bentuk audit, monitoring, evaluasi dan review,” jelas Sudiono.
Sementara itu, PT. BKI (Persero) memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan persetujuan, survei dan sertifikasi statutoria sesuai ketentuan resolusi MSC.349 (92) terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia dan melaporkan pelaksanaan tugas pendelegasian tersebut kepada Kementerian Perhubungan secara berkala.
“Selain itu, PT. BKI juga wajib bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan dari hasil pelaksanaan tugas pendelegasian, termasuk pada penahanan kapal (detention) dengan melaksanakan pengawasan dan perbaikan terhadap temuan Port State Control Officer (PSCO) dengan cara memberikan sosialisasi serta familiarisasi kepada stakeholder untuk melaksanakan perawatan dan pemeliharaan di atas kapal secara berkala,” imbuhnya.
Perjanjian Kerjasama antara Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub dengan PT. BKI (Persero) ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat berakhir sebelum habis masa berlakunya dikarenakan beberapa hal, antara lain apabila salah satu pihak tidak ingin memperpanjang lagi perjanjian, terjadi wanprestasi yang dilaksanakan salah satu pihak, atau adanya peraturan perundang-undangan yang memberhentikan pelaksanaan perjanjian ini.
“Perjanjian ini juga dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hasil dari program pengawasan atau oversight program yang dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Laut,” pungkas Sudiono.