(JAKARTA) – Sebagai tindak lanjut dari hasil Pertemuan Training MOU ke-9 antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan Maritime and Port Authority of Singapore (MPA Singapura) yang telah dilaksanakan di Singapura pada tanggal 10-11 Desember 2015 yang lalu, kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan beberapa program pelatihan/training course, salah satunya adalah Workshop on Bunkering. Kegiatan Workshop on Bunkering ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 29 – 30 Agustus 2016 di Hotel Redtop Jakarta.
Dalam pelaksanaannya, workshop tersebut menghadirkan Trainer dari MPA Singapura, Mr. Muchamed Elfian bin Harun yang akan berbagi pengetahuan tentang prosedur dan tata cara pengisian bahan bakar, kondisi pasar bunker, supply chain, pembeli dan pemasok, kegiatan bunkering, proses pembelian bahan bakar, termasuk standar bunkering internasional untuk kualitas dan kuantitas. Selain itu, MPA trainer juga akan memberikan informasi dan pengalaman terkait praktik bunkering di Singapura serta hal-hal administrasi dan pengaturan fasilitas bunkering yang dilakukan Singapura.
Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono. Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Sub Direktorat Patroli dan Pengamanan, Kolonel Laut (P) Sugiharno Andreas, disampaikan bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya seperti minyak, gas, timah, emas dan perak. Dengan jumlah sumber daya alam yang melimpah ini membuka peluang dan kesempatan perdagangan yang luas bagi Indonesia di dunia internasional sehingga aktivitas pelayaran menjadi salah satu sarana kegiatan perdagangan masyarakat Indonesia yang utama.
Sebagai upaya mendukung perkembangan industri pelayaran tersebut, lanjut Tonny, hal kongkrit yang dilaksanakan adalah dengan mendukung pelayanan kegiatan bunkering atau pengisian bahan bakar. Namun kegiatan bunkering di Indonesia saat ini masih didominasi untuk melayani kebutuhan domestik serta melayani transportasi antar pulau-pulau.
“Kapal-kapal asing masih enggan untuk melakukan kegiatan bunker di pelabuhan Indonesia, karena harga bunker di dalam negeri terlalu tinggi dibandingkan dengan bunker di pelabuhan lainnya, sehingga mayoritas kapal asing lebih memilih bunker di Pelabuhan Singapura atau Malaysia” kata Tonny.
“Hal ini tentunya sangat disayangkan, mengingat potensi peluang pasar bunker di Indonesia cukup besar mencapai 2,5 juta kilo liter per tahun” lanjutnya.
Untuk itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan ikut mendukung pertumbuhan industri bunker nasional melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam kegiatan tersebut, yakni dengan menggelar Workshop Bunkering ini.
Melalui workshop ini, Dirjen Hubla berharap agar semua peserta yang berasal dari perwakilan kantor pusat Ditjen Hubla, Kantor Syahbandar Utama, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I, II, dan III dapat berpartisipasi aktif dan memberikan perhatian penuh atas materi yang diberikan sehingga dapat lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai kegiatan bunkering.