252
view(s)
BABANG (21/12) - Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Babang kembali menggelar Sosialisasi Tol Laut Barang, bertempat di Kantor Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Daerah (BP3D) Wilayah V Panambuang.
Dalam sosialisasi kali ini terkait Tol Laut Barang dan Persiapan Muatan Balik Potensi Perikanan yang dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan, Staf Khusus Bupati Halmahera Selatan Bidang Ekonomi, Kepala BP3D Wilayah V Panambuang, serta para pelaku usaha perikanan di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Panambuang.
Kegiatan sosialisasi ini dibuka Kepala UPP Kelas II Babang, Rosihan Gamtjim, sekaligus sebagai pemateri.
Dalam pemaparannya, Rosihan menyampaikan bahwa disetujuinya Pelabuhan Singgah Kapal Tol Laut inu melalui kerja sama dari Kantor UPP Kelas II Babang dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam hal ini Bupati kemudian diteruskan ke Gubernur Maluku Utara dan selanjutnya disetujui Kementerian Perhubungan.
"Alhamdulillah pada tahun 2022 nanti, ada penambahan tiga pelabuhan singgah untuk di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu Pelabuhan Babang, Pelabuha Saketa dan Pelabuhan Wayaloar di bawah pengawasan UPP Kelas III Laiwui," ujar Rosihan.
Menurut dia, Kapal Tol Laut jenis barang dengan Kemasan Kontainer ini hanya bisa dimuat barang pokok penting (Bapokting). Hadirnya Kapal Tol Laut sangat memberikan manfaat untuk masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu, harus dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku usaha di sektor perikanan.
"Makanya potensi perikanan di Halmahera Selatan ini dimanfaatkan dengan baik. Ketika muatan balik, harus bisa dimuat potensi unggulan daerah, terutama sektor perikanan ini," tukasnya.
Sedangkan terkait Aplikasi Sitolaut, kata dia, setiap pelaku usaha harus memiliki badan hukum agar dalam setiap pengisian data ataupun dokumen yang diminta di dalam Aplikasi Sitolaut bisa berhasil.
Rosihan juga meminta agar pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perizinan atau Perdagangan agar menjemput bola dalam setiap pengurusan dokumen bagi pelaku usaha yang memanfaatkan Tol Laut.
"Saya harapkan dukungan dari Stakeholder terkait, terutama Dinas Perikanan untuk mendukung kelancaran operasional Kapal Tol Laut Barang jenis Kontainer khususnya muatan balik," harapnya.
Ia juga meminta kepada Bupati Halmahera Selatan untuk mengeluarkan keputusan tentang Produk Unggulan Kabupaten Halmahera Selatan, agar potensi unggulan Halmahera Selatan dimaksimalkan dalam menggunakan Sarana Tol Laut yang menyinggahi pelabuhan-pelabuhan di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan juga perlu mengintervensi atau menjaga stok ikan. Dinas terkait agar memberi stimulus program produksi perikanan, sehingga produksi tangkapan ikan bisa lebih meningkat.
"Saya juga minta penataan kabel-kabel di jalan utama agar mobilisasi tronton yang mengangkut ikan dengan reefer container dari Pelabuhan Perikanan Panambuang ke Pelabuhan Babang tidak terhambat akibat penataan kabel pada jalan poros yang kurang tinggi," pintanya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan, Yusuf Untung menyampaikan, Kapal Tol Laut ini sangat memudahkan masyarakat maupun pelaku usaha. Dinas perikanan menyambut baik hal ini, dan akan berupaya memfasilitasi para nelayan maupun pelaku usaha di sektor perikanan untuk memanfaatkan potensi perikanan.
"Untuk nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan akan membantu nelayan di pesisir Halmahera Selatan untuk memberdayakan para nelayan dalam menangkap ikan. Kita doakan semoga ini berjalan dengan baik dan lancar untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Halmahera Selatan," tandasnya.
Sementara Staf Khusus Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan, Muamil Sunan mewakili pemerintah daerah menyampaikan, Kapal Tol Laut ini merupakan kebijakan yang sangat penting yang diharapkan dapat membantu masyarakat kita, terutama di pelosok terkait distribusi barang.
Semoga sosialisasi ini memberikan manfaat kepada kita semua, sehingga apa yang kita inginkan dapat terwujud.
Terkait Aplikasi Tol Laut, menurut Muamil, terkadang masyarakat menganggap sesuatu yang ribet. Kebanyakan mereka mau yang praktis. Ini yang kemudian terkadang dimanfaatkan oleh tengkulak. Makanya harus dibijaki bersama.
"Ke depan juga harus ada regulasi untuk mengatur soal distribusi ikan ini," terangnya.
Dosen Fakultas Ekonomi Universsitas Khairun Ternate ini menguraikan terkait produksi unggulan di Kabupaten Halsel, seperti hasil perikanan yang melimpah, hasil pertanian, hasil perkebunan dan lainnya yang perlu ditingkatkan kuatitas dan kualitas produksi. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses produksi, sehingga bisa meningkatkan produksi dan tentu akan memberi dampak bagi peningkatan pendapatan masyarakat.
"Kemudian hasil produksi unggulan Kabupaten Halsel didistribusi menggunakan sarana transportasi yang baik, apalagi dengan adanya Kapal Tol Laut Barang yang menyinggahi Kabupaten Halsel, maka ini menjadi peluang yang baik untuk masyarakat mengirim barang dengan biaya yang relatif murah. Tentu ini perlu menjadi perhatian bersama," katanya mengharapkan.
Sosialisasi ini juga mendapat tanggapan beragam dari peserta yang umumnya pelaku usaha di sektor perikanan. Ada beberapa hal yang disampaikan mereka, menyangkut dengan pengiriman barang yang terkadang terlambat. Ini harus dicarikan solusinya. Kemudian terkait harga ikan di Pelabuhan Panambuang yang sangat tinggi.
"Ini juga harus ada peran dari pemerintah agar menstabilkan harga ikan," harap mereka.
Mereka juga meminta penempatan Reefer Container harus stay di Pelabuhan Perikanan panambuang. Tujuannya agar menjaga mutu ikan. Ini karena apabila penempatan Reefer Continer di pelabuhan Babang, maka dibutuhkan perpindahan ikan dari Coldstorage di Pelabuhan Perikanan panambuang yang memerlukan tamnbahan biaya extra, mengingat keterbatasan mobil pendingin ikan, sementara di Pelabuhan Perikanan Panambuang tidak tersedia.
Sedangkan Kepala BP3D Wilayah V, Jamila Hi. Salim ketika menjawab keluhan para pelaku usaha soal harga ikan di Perikanan Panambuang, ia meminta agar ada dukungan dari pemerintah daerah dan Stakeholder terkait.
"Kita sudah buat pemetaan kebutuhan di Ternate berapa, dan sisanya akan kita tahan untuk dipasok melalui Tol Laut, karena kebanyakan ikan ini di bawa ke Ternate dan daerah lain. Sementara kita sudah buat, dan kita minta ini didukung oleh pemerintah, begitu juga TNI/Polri di setiap pelabuhan," pintanya. (*)
