KANTOR UPP KELAS II BABANG GELAR FGD TENTANG STUDI PENYUSUNAN RENCANA INDUK PELABUHAN PASIPALELE DAN PIGARAJA

BABANG (15/12) - Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Babang menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Pasipalele dan Pigaraja. Di mana kedua pelabuhan tersebut masuk dalam wilayah kerja (Wilker) UPP Kelas II Babang.

FGD ini bertempat di Ruang VIP Lantai II Terminal Penumpang Pelabuhan Babang, Rabu (15/12/2021). FGD yang dipandu Kepala TU sekaligus Pelaksana Harian (Plh) Kepala UPP Kelas II Babang, Zulkifli Rachmat, dihadiri pihak PT. Cita Prisma selaku perusahaan konsultan yang menangani Pelabuhan Pasipalele dan Pigaraja, Kepala Wilker Pelabuhan Pasipalele Ridwan Hamzah, Kepala Wilker Pelabuhan Pigaraja Mulyadi, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan, Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini Kabid Amdal, perwakilan dari kedua desa, serta pihak kecamatan.

FGD ini juga disaksikan melalui virtual oleh pihak Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Kepelabuhan Ditjen Hubla.

Zulkifli dalam arahan pembuka kegiatan menyampaikan bahwa FGD ini bersifat pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan agar dapat ditindaklanjuti rencana pembangunan kedua pelabuhan ini. mengingat status Pelabuhan Pigaraja dan Pelabuhan Pasipalele adalah pelabuhan lokal.

Selanjutnya pemaparan dari pihak PT. Cita Prisma selaku perusahaan konsultan yang dipilih Kementerian Perhubungan untuk menangani Pelabuhan Pasipalele dan Pigaraja. Dalam pemaparannya bahwa Pelabuhan Pasipalele sementara ini mendesak untuk dibangun, karena fasilitas berupa dermaga dan bangunan pendukung lainnya yang sudah rusak. Untuk status lahan Pelabuhan Pasipalele dihibah dari pemerintah daerah dan sudah bersertifikat.

Sementara terkait Pelabuhan Pigaraja dari sisi fasilitasnya sudah bagus. Sekarang tinggal dikembangkan fasilitas pendukung lainnya. Pelabuhan Pigaraja juga belum ada akses jalan dari kampung ke pelabuhan. maka dari itu, harus dikonfirmasi ke pemerintah daerah apakah sudah direncanakan untuk pembangunan akses jalan tersebut. Karena hal ini berpengaruh terhadap pengembangan ke depan. Harapannya agar pemerintah daerah memperhatikan hal ini.

Diskusi yang berlangsung kurang lebih 2 jam itu juga mendapat tanggapan dan masukan dari pihak Direktorat Kepelabuhan Ditjen Hubla. (*)